Tarik Ulur Pulau G

Pulau G disegel.--- Foto: Arga Sumantri/Metrotvnews.com.
Pulau G disegel (Foto: Arga Sumantri/Metrotvnews.com.)

Reklamasi pulau G di pantai Utara di batalkan. Baik Menko Bidang Kemaritiman maupun Gubernur DKI, sama-sama mengadu ke presiden.
Sepanjang mata memandang, hanya terlihat tanah lapang hasil pengerukan pasir, bebatuan, serta sebuah pos pantau yang didirikan untuk penjaga di sana. Tidak nampak kegiatan apapun di atas tumpukan pasir proyek reklamasi Pulau G yang terletak di pesisir utara Jakarta itu. Pekan lalu, tak terlihat aktivitas apa pun di tempat itu. Bahkan truck dan alat berat yang biasanya selalu ada di tempat itu sama sekali tak terlihat.

Situasi itu rupanya buntut dari langkah pemerintah yang resmi membatalkan proyek reklamasi Pulau G. Komite Gabungan sepakat membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta karena ditemukannya pelanggaran berat dalam proses evaluasi lingkungan. Komite Gabungan itu dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi DKI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan kesepakatan pembatalan proyek itu didasari oleh hasil evaluasi yang menyatakan pembangunan Pulau G sarat pelanggaran berat. “Setelah melakukan evaluasi lingkungan serta adanya pelanggaran terhadap pulau reklamasi, kami sepakat untuk membatalkan pembangunan Pulau G karena sarat pelanggaran berat,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan hasil evaluasi menemukan beberapa pelanggaran berat dalam proses pembangunan Pulau G. Salah satunya, tutur dia, pembangunan Pulau G mengganggu proyek vital dan strategis di kawasan tersebut.

Pembangunan Pulau G ternyata bersinggungan dengan jalur kabel listrik, pipa gas, dan aktivitas Pembangkit Listrik Muara Karang yang menyuplai hampir sebagian listrik untuk kota Jakarta.

Selain itu, hasil pemaparan evaluasi tim gabungan di lapangan menyebutkan pembangunan Pulau G juga menganggu aktivitas laut dan jalur kapal di kawasan tersebut. “Setelah adanya Pulau G, kapal-kapal dan perahu nelayan sulit untuk parkir di pelabuhan. Mereka harus muter dan itu benar-benar menambah biaya opersional mereka. Ini jadi sangat mengganggu,” kata Ramli.

Pada aspek lingkungan, Direktur Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang menyatakan, pembangunan Pulau G sama sekali tidak memperhatikan tata kelola lingkungan hidup. Awang menegaskan pembangunan Pulau G mematikan ketahanan lingkungan dan biota sekitar.

Kerugian pembatalan reklamasi Pulau G itu, Rizal menyatakan, akan ditanggung pihak pengembang. Sedangkan terkait dengan status kepemilikan lahan, pemerintah tak menutup kemungkinan untuk mengambil alihnya, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan sektor swasta.

Lebih lanjut, Ramli menyatakan, pekerjaan tim gabungan itu jauh dari selesai karena masih ada 13 rencana pembangunan pulau yang harus dievaluasi. Dia menyatakan salah satu tugas tim gabungan itu adalah untuk menyamakan kebijakan dan izin dalam perencanaan proyek, sehingga tumpang tindih izin dapat dihindari.

Selain itu, tim gabungan juga diberikan kuasa untuk melakukan penyusunan pengubahan aturan pemerintah terkait dengan proyek reklamasi. Dia meparkan Komite Gabungan juga masih mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pulau-pulau lainnya yang belum diteliti langsung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan alasan Komite Gabungan Reklamasi membatalkan reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Komite menilai, proyek Pulau G melanggar peraturan karena berlokasi di dekat kabel listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Di dekatnya juga terdapat pipa gas.

Menurut Ahok, Pulau G justru sudah mengalami penyusutan dalam rancangan desainnya, mengingat ada beberapa pertimbangan. Rancangan tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. “Makanya saya mau lihat alasannya apa. Kalau alasannya pipa gas, seperti yang dikatakan di media, atau karena ada kabel PLN, Pulau G justru sudah dipotong jadi 100-an hektare,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 13 Juli 2016.

Semula, Ahok menyebut rancangan Pulau G luasnya bisa mencapai 500 hektare. Namun, karena ada pipa gas dan pipa PLN, luas wilayahnya dipangkas hingga tinggal 161 hektare. Selain itu, Ahok menyebut rata-rata luas pulau reklamasi 400-500 hektare. “Semua pulau kan rata-rata 400-500 hektare. Kenapa (Pulau G) dipotong? Karena (Pulau G) melawati pipa gas dan PLN. Itu sudah disesuaikan. Sudah dari zaman dulu,” tutur Ahok.

Sampai saat ini, Ahok belum berbicara khusus dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait dengan keputusan itu. Ahok mengaku mengetahui pembatalan reklamasi Pulau G sebatas pemberitaan media. “Pembicaraan pribadi bagaimana, sih? Orang dia (Rizal Ramli) sudah (ngomong) di media,” ucap Ahok.

Sebelumnya Ahok menegaskan, dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi adalah adanya Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995. Menurut Ahok, pembatalan izin reklamasi Pulau G juga harus diatur dalam Keppres. “Itu kan dasarnya Keppres, ini kan rekomendasi kan? Berarti (penghentian) ini mesti naik ke Kepresidenan,” ujarnya.

Buntut dari polemik pembatalan reklamasi tersebut, baik Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengaku berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait polemik pembatalan reklamasi Pulau G. Namun, hingga Kamis, 14 Juli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan surat tersebut belum tiba di meja Presiden Jokowi.

Pramono mengatakan, hingga hari ini dirinya belum menerima surat dari Ahok yang mempertanyakan sikap Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G. Sebab, setiap surat yang ditujukan untuk Presiden harus melalui dia. “Sampai hari ini saya belum terima. Karena pasti lewat saya, dan saya belum terima,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Demikian juga surat dari Rizal Ramli yang ingin meminta persetujuan Presiden Jokowi untuk membatalkan reklamasi Pulau G. Pramono mengatakan, hingga hari ini surat itu belum tiba di mejanya.”Ya kalau surat itu dikirim ke Presiden ya pasti melalui saya. Dan saya sampai hari ini juga belum menerima,” katanya.

Lalu, bagaimana sikap pemerintah terkait reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta itu? “Nanti pada waktunya akan dirapatkan,” jawab Pramono singkat.

IIEN SOEPOMO
Majalah FORUM Keadilan Edisi No.11, tanggal 18 Juli 2016

Comments are closed.