Paspampres Tersenggol Senjata Ilegal Amerika

HK MP5K Briefcase. //istimewa
HK MP5K Briefcase  (stimewa)

Delapan anggota Paspampres terlibat bisnis senjata api ilegal di Amerika. Pemasok diadili, penadah dilindungi?.  Gedung Federal Courthouse di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat, itu sangat megah. Dari luar, gedung pengadilan federal ini mirip perkantoran elit. Lantainya terbuat dari pulam kelas tinggi. Desain ruangannya persis hotel. Untuk masuk ke dalamnya, harus melewati pemeriksaan ketat. Di gedung itulah seorang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Audi N Sumilat menguak bisnis senjata api ilegal yang melibatkan oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Indonesia.

Dalam persidangan yang digelar Rabu pekan lalu, Sumilat secara gamblang membeber penyelundupan senjata ilegal untuk dijual kepada Paspampres Indonesia. Pria 36 tahun yang tinggal di El Paso, Texas, ini mengaku bersalah telah berpartisipasi menyelundupkan senjata ilegal yang ditadah aparat keamanan Indonesia. “Ini kasus pertama yang saya tahu, dimana penadahnya adalah aparat pemerintah negara lain,” kata Bill Morse, Asisten Jaksa New Hampshire.

Menurut Bill Morse, ada beberapa kasus di New Hampshire dan negara bagian lain yang melibatkan kelompok penyelundup senjata internasional ke negara-negara seperti Ghana, Kanada dan Meksiko. Namun, kasus kali ini unik karena melibatkan aparat negara lain yakni Indonesia.
Sumilat didakwa bersalah atas satu tuduhan konspirasi, yakni telah membuat pernyataan palsu soal akuisisi senjata api dalam catatan yang direkam oleh dealer senjata api pemerintah federal serta menyelundupkan senjata dari Amerika Serikat. Sumilat terlibat persekongkolan membeli senjata di Texas dan New Hampshire untuk diselundupkan secara khusus melalui Paspampres Indonesia.

Sumilat yang masih aktif sebagai tentara Angkatan Darat AS mengakui bahwa dia dan tiga anggota Paspampres merencanakan hal itu pada Oktober 2014, saat mereka sama-sama mengikuti pelatihan di Fort Benning, Georgia. Sumilat kemudian mengakui pada September dan Oktober 2015, sesuai rencana, dia membeli sejumlah senjata di Texas pesanan anggota Paspampres Indonesia. Padahal, di AS anggota keamanan tidak boleh membeli senjata untuk dirinya sendiri.

Semua senjata yang dibeli dikirim Sumilat kepada rekannya, Feky R Sumual di New Hampshire. Kemudian Sumual menyerahkan senjata-senjata itu kepada anggota Paspampres yang sedang berada di AS dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Washington DC dan Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sumilat mengakui anggota Paspampres akan menyelundupkan senjata-senjata yang dibeli secara ilegal itu ke Indonesia. Ekspor senjata secara ilegal, sebagaimana diatur dalam US Munitions List memerlukan surat izin baik dari eksportir maupun izin yang menyebutkan senjata yang dijual secara spesifik. Surat izin yang termaksud tidak ada sama sekali.

Jaksa Emily Gray Rice menyatakan, konsekuensi dari penyelundupan senjata internasional sangatlah besar. Penyelundupan senjata secara ilegal ke luar negeri bisa berakhir ke tangan yang salah. Penyelundupan senjata internasional dapat dituntut semaksimal mungkin untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah, baik Amerika maupun warga negara asing, karena kejahatan penggunaan senjata Amerika Serikat di luar negeri. “Fakta bahwa anggota pasukan keamanan negara lain mendapatkan keuntungan langsung dari skema tersebut, akan menjadi tantangan unik bagi penyelidikan ini,” Kata Rice.

Pembacaan vonis terhadap Sumilat akan dilakukan pada 11 Oktober 2016. Dia terancam hukuman maksimal lima tahun dan denda sebesar US$ 250 ribu (Rp 3,3 miliar). Rekan Sumilat, Feky R. Sumual juga telah didakwa dan lebih dulu divonis. Kasus tersebut diselidiki oleh Biro Alkohol, Tembakau dan Senjata Api di Manchester, New Hampshire, dan El Paso, Texas. Juga Badan Imigrasi dan Bea Cukai, Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Manchester, New Hampshire.

Komandan Paspampres, Brigadir Jenderal (Marsekal) Bambang Suswantono, mengaku kasus anggotanya membeli senjata itu sudah ditangani Mabes TNI. “Silahkan tanya Mabes,” katanya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan delapan anggota Paspampres yang ketahuan memiliki senjata ilegal dari Amerika Serikat akan dikenai hukuman atau sanksi. Adapun sifatnya lebih berupa hukuman disiplin. “Hukuman nanti diserahkan kepada Ankum (Atasan Hukum) atau Komandan Paspampres (Brigadir Jenderal Bambang Suswantono),” ujar Jenderal Gatot Nurmantyo di kompleks Istana Kepresidenan.

Gatot menjelaskan, kedelapan Paspampres tetap dikenai sanksi karena alasan tidak mendaftar ke Perbakin. Padahal, sifatnya wajib mengingat TNI memiliki aturan yang melarang tiap anggotanya memiliki senjata pribadi, apa pun kepentingannya, tanpa izin administrasi. Terkait dengan bentuk hukuman disiplinnya, Gatot mengatakan hal itu belum ditentukan meski kesalahan para pembeli senjata ilegal sudah ditentukan. Bahkan, kata dia, kedelapannya masih dipertahankan sebagai anggota Paspampres. “Sebenarnya tinggal menunggu keputusan tindakan disiplin. Meski kejadiannya saat Andika Perkasa masih menjadi Komandan Paspampres, komandan sekarang yang menentukan hukumannya,” tuturnya.

Gatot menyebut anggota Paspampres yang membeli senjata berasal dari Grup A dan Grup B dan terdiri dari perwira pertama dan perwira menengah. Grup A merupakan pasukan yang bertanggung jawab untuk pengamanan Presiden Jokowi dan keluarga. Sedangkan Grup B bertanggung jawab atas pengamanan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarga. Meski Amerika menilai pembelian senjata anggota Paspampres melanggar hukum, namun hasil pemeriksaan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menemukan pembelian senjata oleh para anggota Paspampres tersebut legal. “Sudah diperiksa Puspom. Tidak ditemukan penyalahgunaan senjata. Ke depan, kami akan bantu mereka melengkapi kelengkapan administrasinya,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pembelian senjata oleh delapan anggota Paspampres di Amerika hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menembak. “Tidak ada indikasi dipergunakan untuk tindak kejahatan. (Senjata itu) Untuk berlatih, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka,” ujar Mayjen Tatang Sulaiman. Hal senada disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, senjata Paspampres dalam menjalankan tugas dibeli secara legal. “Paspampres tidak pernah menggunakan senjata ilegal,” kata Kalla.

Di Amerika, ujar Kalla, bukan hal luar biasa praktik jual beli senjata api marak terjadi. “Saya yakin Paspampres itu kalau personality justru (membeli senjata) untuk meningkatkan kemampuannya. Mungkin dipakai latihan,” tukasnya seraya menyerahkan masalah itu kepada Panglima TNI. Kasus Paspampres membeli senjata itu disoroti Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Ia meminta TNI dan Paspampres memberi penjelasan soal pengakuan tentara AS, Audi Sumilat. Pembelian senjata untuk TNI maupun Paspampres, menurutnya harus dilakukan secara resmi dari pihak yang resmi pula. Jika ada pengadaan senjata untuk Paspampres, seharusnya dilakukan melalui kontrak pengadaan oleh Mabes TNI.

“Sepengetahuan kami di Komisi I DPR, tahun 2015 tidak ada program Mabes TNI untuk membeli senjata genggam sekian pucuk untuk Paspampres. Kami khawatir ini pembelian ilegal yang dilakukan oleh perorangan atau oknum Paspampres yang membeli dari oknum aparat di Amerika Serikat,” kata mantan Sekretaris Militer Kepresidenan ini. Paspampres diharapkan dapat menjelaskan soal senjata ilegal itu. “Apakah untuk keperluan Paspampres, atau ini bisnis perorangan Paspampres,” sebut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Zainul Arifin Siregar

Majalah FORUM Keadilan Edisi No.11, tanggal 19 Juli 2016

Comments are closed.