Panitera Kembali Tersandung Suap

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso memakai rompi tahanan KPK usai diperiksa//ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/16.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso memakai rompi tahanan KPK usai diperiksa (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Giliran panitera PN Jakarta Pusat yang tertangkap.
Belum genap tiga minggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Rohadi, lembaga anti rasuah itu kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang panitera lain. Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. “Benar,” katanya beberapa waktu lalu. Agus mengatakan, panitera yang ditangkap adalah panitera pada PN Jakarta Pusat. Namun, ia belum mengungkapkan secara detail terkait dugaan suap perkara apakah panitera tersebut ditangkap. Ia hanya membenarkan jika panitera itu ditangkap terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara perdata.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitera yang ditangkap bernama Santoso. Saat ini, KPK sedang melakukan pemeriksaan awal terhadap tiga orang. Belum diketahui, siapa dua orang lainnya yang ditangkap KPK. Namun, dikabarkan ada puluhan ribu uang dollar Singapura yang ikut diamankan KPK dari OTT tersebut. Humas PN Jakarta Pusat Jamaluddin Samosir pun membenarkan jika Santoso ditangkap KPK. Ia menjelaskan, Santoso merupakan panitera pengganti di PN Jakarta Pusat. Mengenai perkara apa yang ditangani Santoso, ia belum mengetahui secara pasti. “Iya panitera pengganti, Santoso. Kalau perkaranya saya belum tahu,” ujarnya.

Jamaluddin menyatakan, Santoso tidak ditangkap di kantor PN Jakarta Pusat, melainkan di tempat lain. Terkait jabatan Santoso sendiri, sepengetahuannya, Santoso sudah cukup lama menjadi panitera pengganti di PN Jakarta Pusat. Ia mengaku sangat prihatin dengan penangkapan Santoso. Sebab, dalam rentang waktu berdekatan, sudah dua panitera PN Jakarta Pusat yang ditangkap KPK. Lantas bagaimana sikap PN Jakarta Pusat atas penangkapan pegawainya untuk kedua kalinya oleh KPK. “Aduh, pusing saya. Bagaimana lagi mau menjawabnya. Sudah pusing kita ya. Sangat prihatin lah ya,” tutur Jamaluddin.

Sebagaimana diketahui, dengan tertangkapnya Santoso, berarti sudah empat orang panitera yang ditangkap KPK sepanjang Januari hingga Juni 2016. Untuk PN Jakarta Pusat sendiri, sepanjang 2016, sudah dua panitera yang ditangkap KPK. Pada 20 April 2016 lalu, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution. Selain Edy dan Santoso, dua panitera lain yang juga telah ditangkap KPK sebelumnya adalah panitera PN Jakarta Utara Rohadi dan panitera PN Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.

Edy ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah Rp150 juta dari pegawai PT Artha Pratama Anugrah (anak usaha Lippo Group), Doddy Aryanto Supeno. Perkara Doddy telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dari surat dakwaan, terungkap bahwa Doddy dan Edy melakukan pengurusan untuk dua perkara Lippo Group, yaitu PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) melawan PT Kwang Yang Motor Co  Ltd (PT Kymco) dan AcrossAsia Limited (AAL) melawan PT First Media Tbk.

Sementara, Rohadi ditangkap KPK pada 15 Juni 2016. Rohadi ditangkap setelah menerima uang sejumlah Rp250 juta dari kakak pedangdut Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah dan dua orang pengacara Saipul Jamil bernama Berthanatalia Kariman dan Kasman Sangaji. Uang itu diduga untuk meringankan hukuman Saipul yang didakwa dalam kasus pencabulan. Seorang panitera lagi yang terjaring dalam OTT adalah Badaruddin, panitera PN Bengkulu. Badaruddin ditangkap KPK bersama dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba dan Toton pada 23 Mei 2016.

Selain itu, KPK juga menangkap dua terdakwa kasus korupsi yang ditangani Janner dan Toton, Syafri Syafi’i dan Edi Santoni. Janner, Toton, dan Badaruddin diduga menerima suap terkait pengurusan kasus korupsi honor tim pembina RSUD M Yunus yang menjerat Syafri dan Edi di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Dari penangkapan tersebut, KPK menyita uang sejumlah Rp650 juta. Uang diberikan dalam dua tahap, sebanyak Rp150 juta dari Syafri dan Rp500 juta dari Edi.

Tertangkapnya hakim, panitera, dan pegawai Mahkamah Agung (MA) yang terjadi belakangan ini mengindikasikan adanya permasalahan di lembaga penegak hukum, khususnya peradilan. Tengok saja, saat mafia peradilan menjadi sorotan, masih ada oknum hakim yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan. Untuk itu, KPK bersama Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) akan memformulasikan pembenahan peradilan. “Kemarin KY datang ke KPK membicarakan follow up atau program apa yang akan dilakukan KPK, KY, dan MA agar hal yang seperti kemarin tidak terjadi di masa datang,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. Laode menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi KPK dalam undang-undang adalah untuk memperbaiki tata kelola atau korupsi di sektor penegakan hukum. Saat ini, KPK bersama MA dan KY sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan. “Masih banyak yang perlu diperbaiki di MA dan seluruh pengadilan di Indonesia,” ujarnya.

Selain lembaga peradilan, lanjut Laode, KPK ingin bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pembenahan. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, KPK juga menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga menerima suap dari terdakwa dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menambahkan, dalam pertemuan KPK dan KY, KPK menyampaikan akan terus mendorong lembaga peradilan agar lebih memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan proses peradilan. “Dari sisi integritas dan manajemen lembaganya,” ucapnya.

Pasca penangkapan dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari bersama beberapa komisioner menyambangi KPK. Aidul menyatakan kedatangannya ke KPK untuk membahas situasi peradilan belakangan ini. Ia menilai, ada beberapa masalah yang harus dibenahi, salah satunya pengawasan MA dan pengadilan. Aidul berpendapat, pengawasan harus diperkuat. “Makanya, kita melakukan bersama-sama pembenahan terhadap kelembagaan peradilan, tentu dengan kewenangan masing-masing. Kami sebagai lembaga pengawasan etik (hakim), KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun, dengan tetap menjaga martabat hakim, tentu saja,” tuturnya.

Apabila mengacu data statistik KPK, sejak 2004 hingga April 2016, tercatat 13 hakim yang melakukan tindak pidana korupsi. Meski jumlah pelaku korupsi yang ditangani KPK masih didominasi pihak swasta, eselon I, II, III, serta DPR dan DPRD, kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim cukup menyita perhatian publik. Sebut saja, kasus dugaan suap tiga hakim PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro, Amir Hamzah, dan Dermawan Ginting. Kasus ini bahkan juga melibatkan panitera, advokat senior OC Kaligis, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Belakangan, menyeret pula anggota Komisi III DPR dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

SOFYAN HADI
Majalah FORUM Edisi No.11, tanggal 18 Juli 2016

Comments are closed.