“Negara Wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana”

Dr Zulfirman SH MH, Akademisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan (foto Zainul Arifin Siregar/FORUM)
Dr Zulfirman SH MH, Akademisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan (foto Zainul Arifin Siregar/FORUM)

Narapidana juga manusia. Di balik jeruji besi, para napi menghadapi beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkungkung secara fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi.  Menurut akademisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman SH MH, telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999. “Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara di Lapas. Bila ini terjadi akan merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut  memberi peluang terjadinya hal tersebut,” katanya. Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan Anda tentang bilik asmara di penjara? Apakah hal itu sejalan dengan aturan hukum dan kemanusiaan?
Perlunya fasilitas bilik asmara di penjara suatu hal yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip hukum. Perlu dipahami bahwa adalah hak narapidana untuk diperlakukan secara manusiawi.  Kebutuhan untuk melakukan hubungan suami isteri bagi narapidana terhadap istrinya merupakan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bathin isterinya. Negara harus mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kewajiban itu bagi narapidana.

Apakah hubungan seks suami istri para tahanan wajib dipasilitasi negara? Alasannya?
Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan seks suami isteri adalah hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah untuk dipenuhi termasuk bagi para tahanan. Negara dilarang untuk membatasinya tanpa alasan dan dasar kuat. Negara hanya dapat mengkontrol hak sipil tersebut. Dalam hal ini, hak negara bersifat negatif. Oleh karena itu telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999.

Kebutuhan biologis merupakan hak dasar manusia. Apa kaitannya dengan Pasal 61 KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Nomor 12/1995 terkait hak-hak narapidana?Pada dasarnya ketentuan Pasal 61 KUHAP berkaitan dengan perlindungan kebebasan hak sipil seseorang yang sedang mengahadapi proses pemeriksaan hukum terkait  pemeriksaan perkara yang dihadapinya.  Untuk itu, kebebasan sipil dari tersangka atau terdakwa  untuk sementara waktu dapat dikontrol demi kepentingan penyidikan dalam proses hukum bagi seseorang tersangka atau terdakwa.  Jika kepentingan penyidikan sudah dipenuhi seseorang, dapat saja  dilepaskan dari tahanan. Jadi pasal 61 KUHAP berkaitan dengan keadilan prosedural tentang hak kebebasan sipil seseorang yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara bersifat umum.
Berbeda dengan  Pasal 14 ayat (1) huruf h UU No. 12/1995 tertuju secara khusus pada  hak narapidana yakni seseorang yang sedang menjalani hukuman yang telah diputus oleh  pengadilan. Ketentuan ini berkaitan dengan hak sipil dari narapidana yang harus dilindungi termasuk, di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual narapidana bagi pasangan sahnya sebagai hak dasarnya.

Melarang narapidana berhubungan seks secara alamiah hakikatnya sama dengan melarang buang air besar. Bisa Anda jelaskan korelasinya dengan UU No 39/1999 tentang HAM?
Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunanya melalui perkawinan. Ketentuan pasal ini termasuk di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual bagi suami isteri secara sah dan harus dilindungi. Hak ini, berdasarkan pendekatan sistem, tergolong sebagai hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang harus dilindungi.

Penyediaan bilik asmara secara sah dan gratis dinilai lebih baik ketimbang membiarkan narapidana/tahanan melakukan aktifitas seks berbahaya seperti sodomi. Bagaimana menurut Anda?
Dalam rangka perlindungan hak sipil seseorang, sudah menjadi prinsip hukum, bahwa hukuman yang diberikan kepada seseorang tidak boleh menghilangkan hak keperdataan seseorang. Oleh karena itu, penyediaan bilik asmara secara sah cukup berasalan hukum untuk disediakan. Dan hal ini menjadi tanggungjawab negara terlebihnya pemerintah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 71dan Pasal 72 UU No. 39/1999. Selain itu, secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara di Lapas. Bila ini terjadi akan merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut  memberi peluang terjadinya hal tersebut.

Hubungan seksual suami-istri merupakan kegiatan sakral dalam lingkup pernikahan. Apakah pantas hubungan itu dilakukan di Lapas atau Rutan? Alasannya?
Perlu dipisahkan  pengertian kegiatan yang sakral dengan tempat melakukan kegiatan seksual. Kegiatan  sakral terkait hubungan seksual yang dilakukan melalui pernikahan  harus didasarkan pada ketentuan yang suci berdasarkan agama, tidak semata-mata hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata-mata. Jika hubungan tersebut dilakukan di Lapas atau di Rutan, bukan menjadi perbuatan itu dilarang, sepanjang dilakukan pada tempat yang disediakan untuk itu dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan dan kepatutan.

Sejauh mana penyediaan bilik asmara mendorong praktik pelacuran di Lapas dan Rutan?
Penyediaan bilik asmara di Lapas dan di Rutan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi hak dasar narapidana maupun tersangka sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak dasar narapidana dan tersangka secara sah. Jika penggunaan bilik asmara di Lapas dan di Rutan menyimpang dari tujuan tersebut hal itu, masalah lain dan hal itu terkait dengan perilaku penegakan hukum dari pegawai Lapas dan Rutan. Dan hal ini harus diawasi dan dikontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Apa saran Anda?
Sudah saatnya pemerintah memikirkan dan menyediakan sarana yang tepat dan baik untuk memenuhi kebutuhan seksual naarapidana sebagai hak dasarnya.  Hal ini tidak saja ditujukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan narapidana tetapi juga mengegah terjadinya penyimpangan seksual bagi narapidana, bila ini terjadi dapat diasumsikan akan merusak keberadaan rumah tangga narapidana. Tegasnya penyediaan bilik asmaran menjadi tuntutan hukum dan sosiologis. Negara diwajibkan untuk memenuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39/1999.

Majalah FORUM Keadilan Edisi No.11, tanggal 18 Juli 2016

Comments are closed.