Bilik Asmara Bukan Prioritas

LP Cipinang Jakarta Timur (Dok FORUM)
LP Cipinang Jakarta Timur (Dok FORUM)

Walaupin penyediaan bilik asmara di penjara sudah dipikirkan sejak lama, namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaza belum menjadikannya sebagai prioritas.

Bilik asmara  di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan sebenarnya sudah lama dipikirkan oleh pemerintah.  Sekurangnya sejak tahun 2011. “Saya kira memang harus dipikirkan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Saya juga sudah memikirkan,” kata Patrialis Akbar, daat menjadi Menteri Hukum dan HAM,  di Istana Presiden Selasa 13 September 2011.

Namun keberadaan kamar tersebut, menurut Patrialis, harus benar-benar tertib dan tidak menimbulkan permasalahan baru. “Kalau memang harus disediakan saya sudah minta kajian di kementerian, kelihatannya memberi dukungan ke arah itu,” kata kader Partai Amanat Nasional itu.
Bagi Patrialis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama,  harus jelas pasangan suami-istri yang menggunakan kamar tersebut. Kedua tempat tersebut jangan sampai menjadi pintu masuk permasalahan baru.

Memang tidak mudah mengatur prosedur pengunaan kamar tersebut. Patrialis khawatir, masalah yang akan timbul, misalnya jual beli kamar. Kemudian, soal batas waktu yan diberikan. “Nanti kalau waktunya  ditentukan terlalu lama yang lain marah,” ucap Patrialis.

Ketika itu Wakil Ketua Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI, Fachri Hamzah, berpendapat sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. “Memang institusi pemasyarakatan kita tidak memiliki orientasi HAM yang baik sejak awal karena ini adalah warisan konsep penjara zaman kolonial dan otoriter,” kata Fachri pada pers di Jakarta, Jumat 16 September 2011.

Menurut Fachri Hamzah bukan saja soal “Bilik Asmara” tapi secara umum konsep LP itu harus berubah paradigmanya. “LP harus menjadi medium bagi orang yang ingin baik. Bukan sebaliknya seperti sekarang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, penyediaan fasilitas ‎bilik asmara di penjara saat ini belum memungkinkan. Ada banyak alasan, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM saat ini fokus pada penanganan kelebihan kapasitas di hampir semua penjara di Indonesia. ‎”Fasilitas (bilik asmara) belum bisa sekarang, belum memungkinkan,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin 11 Juli 2016.
‎Meski begitu Yasonna mengakui, di sejumlah negara bilik asmara bagi narapidana memang disediakan. Namun untuk di Indonesia, fasilitas khusus untuk bercinta itu memang belum dapat disediakan. “Di beberapa negara (bilik asmara) itu ada, namanya conjugal visit. Tapi (fasilitas) itu kita belum bisa sekarang. Kita tangani over kapasitas dululah,” ujar Yasonna.

Pernyataan Yasonna ini terkait kasus Noim Ba’asyir, narapidana kasus terorisme ‎yang mengamuk di Lapas Klas II A Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu 9 Juni 2016 lalu. “Bilik asmara di beberapa negara itu ada. Itu namanya conjugal visit. Tetapi sekarang fasilitas kami belum memungkinkan. Ada program CMK (cuti mengunjungi keluarga ) tapi dibatasi,” kata Menkum HAM Yasonna Laoly usai apel dan halal bihalal bersama seluruh jajarannya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 11 Juli 2016.

Sementara itu, Dirjen Pas Kemkum HAM I Wayan K Dusak mengatakan program CMK (cuti mengunjungi keluarga) sudah ada dari dulu. Namun untuk mendapatkannya diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para napi. “Program CMK sebenarnya dari dulu itu programnya. Jadi itu ditentukan untuk mereka yang sudah setengah masa pidana. Tapi tidak semua narapidana bisa mendapat program itu. Harus evaluasi,” jelas Dusak mengawali penjelasannya.

Menurut Dusak, program itu sudah lama akan dicoba untuk diberikan kepada para napi. Namun ada tiga hal yang belum disiapkan Kemenkum HAM. “Pertama SDM kami baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Kalau kami lakukan malah jadi bumerang untuk kami. Kemudian sarana dan prasarana. Untuk tidur saja mereka tidak ada tempat apalagi untuk berbuat hal seperti itu, iya kan?” jelas Dusak.

Ketiga, menurut Dusak, adalah payung hukum. Pihaknya mengaku belum mempunyai aturan yang memberikan hal seperti itu. “Sudah dikaji tapi kita masih menggunakan CMK. CMK memang tidak semua memenuhi hasrat seperti itu. Itu salah satu upaya kita mengatasi hal seperti itu. Itu upaya hukuman,” terang Dusak.

Para napi yang mendapatkan CMK adalah dia yang sudah menjalani setengah masa hukuman. Namun hal tersebut akan berbeda bagi napi yang terlibat kasus teroris dan narkotika.

“Siapa saja yang memperoleh CMK yaitu dia yang sudah menjalani setengah masa pidana. Untuk teroris ini kekhususan. Misalnya, narkotika dan teroris kita harus konsultasi dengan BNPT,” tambah Dusak.

Bagi kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia, bilik asmara memang belum menjadi prioritas. Yasonna Hamonangan Laoly lebih memikirkan masalah  over capacity (kelebihan penghuni) yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Masalah ini sering dituding sebagai penyebab langsung maraknya insiden di lapas, adalah sesaknya penjara hingga melebihi kapasitas. Dari  33 kantor wilayah pemasyarakatan, hanya tujuh yang penjaranya tidak kelebihan penghuni. Kalimantan Selatan, memimpin dalam urusan kelebihan penghuni, dengan total 298 persen.

Untuk ukuran Asia, tingkat hunian penjara di Indonesia per 100 ribu penduduk ada di urutan ke-26 dari 31 negara. Demikian menurut daftar Pusat Kajian Penjara Internasional (ICPS). Secara umum proporsi hunian penjara di Indonesia memang “hanya” 67 per 100 ribu penduduk, atau kurang lebih 1 berbanding 1.500.

Posisi itu masih jauh dari Turkmenistan di posisi pertama, dengan 583 per 100 ribu penduduk, atau Thailand di posisi kedua dengan angka 468. Namun, dari jumlah total pesakitan, Indonesia ada di posisi kelima. Empat negara di atasnya, berturut-turut adalah Tiongkok, India, Thailand, dan Iran.

Penuh sesaknya lapas, sementara kuantitas dan kualitas para pengelola lapas nasih rendah, hanyalah gambaran kusutnya masalah lapas yang tampak di permukaan. Bila ditambah politik kriminalisasi yang berlaku saat ini, lapas dan rutan bisa menerima semakin banyak jumlah napi, untuk durasi yang lebih lama.

Banyak lapas yang  kelebihan kapasitassampai 400 atau 500 persen. Yasonna mengakui, kondisi berbagai lapas yang kelebihan hunian itu tidaklah layak. Ia berdalih, kementeriannya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun lapas baru atau meningkatkan kapasitas lapas. “Kami belum punya uang untuk (mengatasi) itu,” tuturnya. Yasonna berkata, Kemenkumham telah menjajaki komunikasi dengan DPR terkait masalah kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Ia berharap pihaknya dapat memperoleh anggaran untuk memperbaiki keadaan lapas saat ini.  Hamdani

Majalah FORUM Keadilan Edisi No.11, tanggal 18 Juli 2016

Comments are closed.