“Bilik Asmara Adalah Hak Napi”

Supratman Andi Agtas , Anggota Komisi III DPR RI (ABDUL FARID/FORUM)
Supratman Andi Agtas , Anggota Komisi III DPR RI (ABDUL FARID/FORUM)

Wacana pembuatan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan (lapas) timbul tenggelam. Kadang ramai dibahas, sebelum akhirnya kembali reda dengan sendirinya. Meski kerap dituntut para napi, sampai sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menerbitkan aturan soal itu. “Maaf ya, tak ada bilik asmara untuk para napi,” begitu kurang lebih jawabannya.

Keberadaan fasilitas tempat penyaluran kebutuhan bilogis itu kerap dituntut para napi di lingkungannya. Macam-macam alasannya. Sebagian besar beralasan tuntutan hidup sebagian karena tidak tahan. Suara tuntutan semakin nyaring mana kala para napi dibesuk istri masing-masing. Namun, peraturan tetap peraturan. Meski para napi menuntut bertemu di kamar khusus, aturan tidak pernah mengizinkannya. Alih-alih jika napi meminta disiapkan fasilitas khusus untuk berhubungan badan.

Setiap tahun, wacana pengadaan bilik asmara selalu muncul. Ide awal pengadaan bilik asmara di penjara adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis para narapidana selama mendekam di balik jeruji. Fasilitas itu juga dimaksudkan untuk mengurangi perilaku menyimpang di dalam penjara. Menkumham beberapa kali mewacanakan keberadaan bilik ini, namun sampai sekarang tak pernah terealisasi.

Selain bilik asmara, sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga pernah mewacanakan kunjungan asmara para narapidana. Warga binaan diperbolehkan pulang mengunjungi keluarganya. Pada kesempatan ini mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis secara halal kepada pasangan sahnya. Sementara untuk rencana penyediaan bilik asmara sulit diwujudkan karena terkendala kondisi penjara. Hampir semua lembaga pemasyarakatan sudah mengalami kelebihan kapasitas.

Lebih jauh tentang ‘bilik asmara di lapas’ , berikut ini petikan hasil wawancara Sofyan Hadi dari FORUM Keadilan dengan anggota Komisi III DPR RI, Supratman Andi Agta, Kamis 14 Juli 2016. Penuturannya:

Menurut Anda apakah perlu untuk segera dibuatkan ruangan bilik asmara di setiap lembaga pemasyarakatan?
Kalau saya setuju dibuatkan bilik asmara di lapas. Dahulu itu ide tersebut digagas oleh Baharuddin Lopa saat menjadi Dirjen Lapas. Karena kalau tidak segera dibuatkan ruang bilik asmara, itu adalah tindakan manusiawi yang akhirnya kemudian bisa berdampak dan melahirkan begitu banyak persoalan-persoalan perilaku seksual menyimpang di dalam lapas. Di lapas seluruh dunia terjadi. Nah oleh karena itu untuk mengurangi itu dan bisa memberikan kesempatan, bukan berati penghukuman itu akan berkurang nilainya, tidak. Tetapi itu kebutuhan primer tidak hanya bagi kaum laki-laki, tetapi bagi kaum hawa juga. Kasihan mereka. Menurut saya bilik asmara itu harus dilanjutkan dahulu program Pak Baharuddin Lopa saat menjadi Dirjen Lapas. Karena perilaku sex menyimpang pada akhirnya bisa lebih berbahaya. Jika mereka keluar dari lapas dan bisa fatal lagi. Dan bisa menjadi pedofilia. Oleh karena itu saran saya, kepada Kementerian Hukum dan HAM  terutama dirjen lapas, untuk mengaktifkan kembali bilik asmara di lapas.

Tetapi menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly belum ada aturan yang mengatur tentang bilik asmara?
Aturan itu tinggal dibuatkan saja. Undang-undang juga tidak ada yang melarang kan? (untuk menyalurkan syahwat, red). Kan tidak ada. Nah aturan itu bisa diisi lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau cukup dengan peraturan Dirjen Lapas saja. Itu hanya soal kebijakan saja. Kalau saya berpikir bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi kemanusiaan saja. Bilik asmara ada kebutuhan manusiawi dan itu harus tersedia.

Kemenkuham tidak hanya memikirkan bilik asmara tetapi juga soal over kapasitas penghuni lapas. Apa tanggapan Anda?
Setuju. Kalau over kapasitas itu berkaitan dengan persoalan anggaran. Nah soal anggaran itu jadi problem kita semua. Itu (anggaran lapas, red) bisa segera kita atasi. Tetapi bilik asmara itu berkaitan dengan psikologi. Jadi cukup satu bilik asmara yang disiapkan di setiap lapas. Mungkin kalau ada ruangan banyak di dalam lapas, bisa digunakan salah satu ruangan tersebut untuk bilik asmara. Tapi akan menimbulkan masalah baru seperti menjadi lahan bisnis gelap bagi para petugas lapas. Itu dibuat (aturan) bahwa bilik asmara dipergunakan secara gratis. Tinggal mengatur waktunya saja. Mungkin satu kali seminggu, ya boleh. Kecuali bagi mereka yang masih dalam proses isolasi, itu mungkin tidak boleh mempergunakan bilik asmara. Tetapi bagi napi yang sudah menjalani hukuman dan berkelakuan baik, berikanlah hak itu. Kalau alasan Pak Menteri tidak ada payung hukumnya, dibuatkan payung hukum. Karena di dalam undang-undang tidak ada yang melarang penyaluran syahwat manusia.

Faktanya saat ini di dalam lapas sudah ada bilik asmara. Namun masih ilegal.
Justru itu yang kita hindari. Diformalkan saja. Saya tidak tahu secara persis masih dilanjutkan atau tidak (bilik asmara) pada zaman Dirjen Lapas Baharuddin Lopa. Karena saya tidak pernah bertanya lagi soal itu. Tetapi jika masih ada program tersebut tinggal dilanjutkan saja. Dan dibenahi saja. Jangan sampai bilik asmara dimanfaatkan oleh oknum-oknum petugas lapas untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial dari ruang bilik asmara. Tetapi ruangan itu tetap harus ada. Dan kalau ada masalah hukumnya bisa diisi dengan peraturan menteri.

Ada informasi bagi para pelaku terorisme dan narkotika tidak dibolehkan melepaskan hasratnya di dalam lapas. Dengan alasan para pelaku terorisme dan narkotika bisa kembali melakukan perbuatannya. Sementara bagi para koruptor diperbolehkan melampiaskan nafsunya karena tidak mungkin melakukan perbuatan korupsi lagi di penjara. Apa tanggapan Anda?
Prinsip saya yang tidak boleh itu hanya larangan remisi. Bukan soal penyaluran hasrat seksual napi. Kalau remisi itu yang diperketat masih bisa pemberian remisi tidak diberikan kepada koruptor, terorisme dan narkotika. Itu masih bisa kita pahami. Tetapi kalau untuk yang ini (penyaluran hasrat seksual) adalah kebutuhan dasar manusia. Kecuali mungkin yang tidak bisa menyalurkan hasratnya adalah orang-orang yang diberi sanksi label hukuman mati, tidak apa-apa. Tetapi bagi mereka yang berkesempatan tetap untuk menghirup udara bebas dan setelah menjalani masa pidana. Nah itu efeknya sangat buruk kalau mereka tidak dipersiapkan untuk penyaluran seksual mereka itu. Menurut saya adalah penyaluran seksual hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang punya potongan resmi.

Menurut Anda apakah Kementerian Hukum dan HAM hanya mencari-cari alasan?
Enggak (tidak mencari-cari alasan). Hanya saja permasalahannya belum ada kebijakan yang diambil Kementerian Hukum dan HAM dan bisa menimbulkan persepsi macam-macam. Nah saya sebagai anggota komisi tiga DPR RI memberi dukungan politik untuk membuat payung hukum. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM tidak ada keragu-raguan. Sekarang ini jangan, lupa penjara itu bukan tujuan untuk membalas dendam. Perubahan dari penjara ke lembaga pemasyarakatan merupakan filosofi yang berbeda. Kalau dahulu negara membalas atas kejahatan seseorang dengan penjara. Sekarang ini tidak, karena di lapas memberikan pembinaan kepada napi. Diharapakan setelah mereka kembali bisa hidup dan bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Oleh karena itu hasrat-hasrat yang seperti itu harus diberikan. Malah menurut saya itu adalah hak bagi napi.

Apa yang harus dibenahi di dalam lapas saat ini?
Yang paling penting yang harus dibenahi di dalam lapas dengan kekurangan anggaran sekarang, soal over kapasitas. Menurut saya pertama pengawasan lapas dengan penggunaan teknologi. Dan menurut saya pemasangan CCTV sudah sangat mendesak dan CCTV bisa dipantau di mana pun di seluruh lapas yang ada di seluruh Indonesia. Praktik-praktik kecurangan dan mengatasi sumber daya yang ada di lapas manfaatkan saja teknologi. Kan tidak perlu lagi mengawasi satu orang, satu orang. Tetapi kalau menggunakan CCTV  pengawasan jauh lebih mudah. Nah itu yang harus kita dorong.

Ada juga wacana untuk membuat badan pemasyarakatan yang terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM?
Menurut saya tidak perlu, sama saja kita buat badan tersendiri dan menciptakan masalah baru lagi. Toh juga sumber dayanya juga sudah ada. Sudah benar Dirjen Lapas di bawah kementerian. Tetapi sekali lagi intinya adalah bagaimana kemudian mengawasan di lapas itu justru lebih efektif. Dengan menanfaatkan teknologi yang sudah ada. Itu yang selama ini kurang. Akhirnya kita butuh orang yang begitu banyak padahal ada teknologi yang bisa kita gunakan. Dalam rangka pengawasan dan tidak butuh orang yang begitu banyak untuk mengawasi para napi di dalam lapas. Jadi baik napinya, orang lapasnya. Itu bisa diawasi sekaligus dan penggunaan CCTV itu yang seharusnya di dorong. Termasuk kemungkinan-kemungkinan perencanaan di lapas bekerjasama antara napi dengan oknum di lapas. Itu bisa terdeteksi dengan pemanfaatkan CCTV yang ada saat ini. Coba lihat seperti negara Singapura. Apakah ada petugas kepolisian di jalan raya? Kan tidak ada. Semua terekam dengan CCTV.

Bukankah Kementerian Hukum dan HAM sudah menggunakan teknologi CCTV untuk mengawasi lapas di Indonesia?  
Iya. Tetapi belum semua lapas di Indonesia memiliki CCTV dan mungkin di dalam lapas tertentu penggunaan CCTV tidak menyeluruh. Sehingga tidak bisa mengcover seluruh aktivitas yang ada di dalam lapas baik napi maupun petugas. Nah itu dilakukan 1X24 jam setiap satu minggu sekali rekaman tidak boleh diambil. Itu harus diserahkan sehingga ada yang mengontrol. Dengan teknologi itu pasti bisa.

Bagaimana dengan sumber daya manusia yang membuat napi berhasil melarikan diri atau berbuat anarkis di lapas?
Justru karena itu berati ada yang tidak beres. Pertama soal over kapasitas dan Komisi III telah menambah anggaran untuk membangun lapas-lapas baru kurang lebih Rp 1 triliun. Itu kita harapkan bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jumlah lapas/rutan saat ini kurang lebih 477 dan 34 persen  dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan. Kepadatan penghuni Lapas/Rutan secara nasional sudah berkisar di angka 145 persen, namun pada banyak penjara besar jumlah penghuni bisa mencapai angka 662 persen dari kapasitas yang tersedia. Sejumlah dampak atau beban dari meledaknya angka penahanan pra-persidangan. Beberapa di antaranya adalah kondisi internal Lapas yang mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia pengamanan di Lapas yang secara umum juga minim.

Fasilitas lapas juga masih menjadi kendala serius, jumlah dukungan negara terhadap jumlah narapidana makin bengkak karena overkapasitas. Kepadatan jumlah penghuni yang mengganggu kemampuan Lapas/Rutan dalam menjamin keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial. Rasio jumlah petugas jaga terhadap penghuni sangat rendah sekali. Hal ini menyebabkan pengelolaan Lapas/Rutan menghadapi tantangan yang cukup serius dalam bentuk meningkatnya tingkat kekerasan (atau ancamannya), risiko tindakan kriminal di dalam Lapas/Rutan, termasuk pembentukan kelompok/gank di antara penghuni. Oleh karena itulah situasi kerentanan keamanan Lapas gampang disulut kerusuhan.

Majalah FORUM Keadilan Edisi No.11, tanggal 18 Juli 20p16

Comments are closed.