PM Baru Yordania Tokoh Pro-Israel

Perdana-Menteri-Yordania-Hani-Mulqi (gettyimages.com)
Perdana-Menteri-Yordania-Hani-Mulqi (gettyimages.com)

Raja Yordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan. Hani Mulki, disebut media Arab sebagai tokoh yang pro-Israel.

Raja Yordania; Abdullah II, mengeluarkan dekrit kerajaan untuk membubarkan parlemen atau DPR di negara itu, pada Minggu (29/5/2016). Pengumuman penerbitan dekrit Raja Abdullah II ini disampaikan Royal Hashemit Court (RHC) atau pihak Kerajaan Yordania. Dalam dekrit tersebut, Raja Yordania memberikan kesempatan bagi pejabat di pemerintahan Yordania untuk mengundurkan diri dalam waktu seminggu. Setelah itu, posisi yang ditinggalkan pejabat tersebut akan diisi pejabat yang baru.

”Keputusan Kerajaan yang dikeluarkan untuk membubarkan parlemen efektif mulai dari 29 Mei 2016 berdasarkan ayat (3) pasal (34),” kata pihak RHC melalui akun Twitter-nya. Seperti dilansir Reuters, Abdullah menugaskan Hani Mulqi untuk melaksanakan pemilihan baru pada Oktober mendatang. Tanggung jawab Al-Mulki termasuk memilih menteri baru, menunjuk calon, menciptakan kementerian baru, menggabungkan atau mengakhiri kementerian yang ada.

Sebelumnya, Raja Abdullah telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, Raja harus menunjuk seorang Kepala Pemerintahan sementara untuk mengawasi pemilu. Adapun masa bakti parlemen berakhir setelah bertugas selama empat tahun dan pemilu harus diselenggarakan dalam waktu empat bulan di bawah konstitusi.

Dekrit ini muncul setelah parlemen Yordania melewati beberapa amandemen bulan lalu dan memberikan Raja Abdullah kekuatan lebih. Perubahan UU memberikan hak kepada raja untuk membuat keputusan menunjuk sesuatu tanpa proses pencalonan oleh pemerintah atau tanda tangan dari Dewan Menteri. Raja Abdullah II juga pernah membubarkan parlemen pada tahun 2012 dalam upaya membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum.

Kritikus mengatakan langkah itu adalah tindakan mundur kebelakang dari keuntungan yang dibuat selama Musim Semi Arab pada 2011, ketika Abdullah berjanji akan adanya reformasi yang membatasi kekuasaannya. Pada 2015, parlemen meloloskan amandemen yang memberi Abdullah kekuasaan untuk menunjuk dan memecat kepala layanan militer dan intelijen.

“Dengan perubahan tersebut sekarang, Yordania bergerak menuju sebuah monarki absolut yang bertentangan dengan monarki konstitusional dimana raja akan memerintah melalui cabang eksekutif dan bertanggung jawab secara hukum,” jelas Abdel Karim al-Dughmi, salah satu anggota parlemen yang memilih menentang amandemen.

Di sisi lain, sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta kekeluargaan. Lawan politik utama pemerintah Yordania datang dari gerakan Persaudaraan Muslim, yang kegiatan-kegiatannya semakin dikekang. Pengekangan itu membuat hanya sebagian besar partai prokerajaan dan sejumlah sosok Islamis serta politisi independen yang berkompetisi dalam pemilihan, kata sumber-sumber itu.

Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah Arab, parlemen Jordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen.  Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan. Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku, yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan.

Tentang Al-Mulki, pria 65 tahun ini adalah politikus Yordania yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) pada tahun 2004-2005 dan menjabat sebagai Duta Besar Yordania untuk Mesir. Media Arab dan mantan para pejabat Yordania menggambarkan Hani Mulqi sebagai seorang tokoh yang sangat “pro-Israel”. Dipilihnya Mulqi disebut sengaja dilakukan demi memuluskan kebijakan Tel Aviv terhadap rakyat Palestina.

Mulqi, menurut Al-Jazeera, dipercaya memiliki koneksi kuat dengan para pemimpin Israel. Masih mengutip dari media Arab ini, mantan pembantu senior di kantor PM Yordania, Husam Abdallat, melaporkan bahwa Mulki kemungkinan besar akan diberi tugas untuk menengahi negosiasi baru antara Palestina dan Israel.  “Mulki akan bekerja untuk membawa Palestina dan Israel ke meja perundingan dan bekerja untuk membawa solusi akhir bagi perjuangan Palestina yang kemungkinan besar akan mengorbankan rakyat Palestina,” katanya.

Mulki yang pernah memiliki pengaruh di parlemen, tulis media Arab itu, memiliki hubungan kuat dengan Israel dengan melonggarkan investasi Israel di sektor energi dan pembangunan infrastruktur di Yordania. Mayoritas anggota parlemen semula mempersoalkan usulan hukum investasi Israel di Yordania, namun di kemudian hari suara keberatan itu hilang dan meloloskan hukum tersebut.

”Meloloskan hukum investasi dan memungkinkan Israel untuk memiliki kontrol atas ekonomi kita merupakan ancaman serius terhadap kepentingan ekonomi Yordania dan keamanan nasional,” kata Mousa  Al-Odwan, pensiunan jenderal tentara yang juga seorang kolumnis kepada Al Jazeera. Ikatan kuat Mulki dengan Israel juga diketahui dari latar belakang politisi Yordania itu, di mana dia memimpin Komite Pemerintah Yordania untuk melakukan negosiasi dengan Israel tahun 1994-1996.

Tareq al-Fayed, seorang analis yang berbasis di Amman dan juga seorang wartawan di surat kabar Al-Quds Al-Arabi yang berbasis di London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Mulki menikmati hubungan panjang dan kuat dengan para pemimpin Israel.  Mulki, kata Al-Fayed, tidak hanya memungkinkan peluruskan perbedaan bilateral Yordania dengan Israel, tapi juga membawa modal dan investasi Israel untuk menopang ekonomi Yordania.

Yordania melalui Raja Abdullah II dan Israel sejatinya memiliki perjanjian damai. Namun, sebagian besar anggota parlemen, terutama dari kaum Islamis tetap anti-Israel. Beberapa tahun yang lalu, para anggota parlemen Yordania dengan suara bulat menuntut pemerintah mengusir duta besar Israel dari Amman sebagai hukuman setelah detektif di Israel menahan Mufti Yerusalem di Al-Aqsa.

B Hardjono/Forum

Comments are closed.