Penghematan ala Pemerintah

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kanan) dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) berbicara tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 dihadapan sejumlah wartawan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4)./ ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kanan) dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) berbicara tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 dihadapan sejumlah wartawan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Penerimaan negara tidak sesuai rencana, anggaran yang sudah direncanakan pun dipangkas. Agar APBN realistis.  Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengisyaratkan pemotongan anggaran akan kembali dilakukan pasca-dilakukannya pemotongan serupa sebesar Rp50,016 triliun. “Dipotong jumlahnya adalah Rp50,016 triliun, dan ada kemungkinan akan dilakukan pemotongan tambahan, karena memang Presiden dan Wakil Presiden memberikan arahan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu,” kata Pramono kepada wartawan dikutip dari Antara pertengahan Mei lalu.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstrusikan langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp50,016 triliun.

Terkait pengeluaran yang tidak perlu, lanjut Seskab, tentunya kementerian/lembaga telah memahami di antaranya adalah pengadaan-pengadaan yang tidak produktif, karena memang pemerintahan ini, terutama arahan dari Presiden, memegang teguh efisiensi.  “Itu memang betul diputuskan dalam paripurna dan Inpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden, dan ini juga merupakan bagian di dalam penyusunan APBNP yang akan dimasukkan ke dalam parlemen dalam waktu dekat ini,” ungkap Pramono.

Mengenai teknis pemotongan anggaran masing-masing kementerian/lembaga, Seskab menegaskan, akan dilakukan secara proporsional dari setiap  kementerian/lembaga. Oleh karena itu, jumlah pemotongan anggaran pun bervariasi dari yang paling kecil hingga terbesar. “Yang besar tentunya dipotong lebih besar karena biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak efisien bisa dikurangi akan dikurangi,” ujarnya.

Sebulan setelah pernyataan itu, indikasi pemotongan anggaran semakin terlihat. Bahkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan adanya potensi pemotongan anggaran belanja yang lebih besar yakni bisa mencapai Rp70 triliun. Namun, kata Darmin, besaran tersebut baru dibicarakan di tingkat Pemerintah dan belum  sampai ke meja DPR. Menurut dia, Pemerintah masih fokus mengusulkan besaran pemotongan Rp50 triliun pada legislatif dalam pembahasan APBNP 2016. “Memang bisa saja lebih besar. Tapi kalau usulan itu  rasanya belum, baru di dalam pemerintahan,” kata Darmin ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 13 Juni 2016.

Darmin mengakui, upaya tersebut tentu dilakukan untuk menjaga pelebaran defisit lebih besar. Pemotongan anggaran memang tak terlepas dari keterbatasan anggaran yang capaian penerimaannya tak sampai target meski sudah direvisi dari Rp1.820,5 triliun di APBN 2016 menjadi Rp1.732,5 triliun di RAPBN 2016.

Kebijakan tax amnesty dan pengampunan pajak yang bertujuan menggenjot pajak tak akan bisa menolong kinerja penerimaan.”Dengan tax amnesty kelihatannya tetap agak berat. Penerimaan tidak sebagus yang diharapkan,” tegas dia.

Terkait pemangkasan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan apa yang dilakukan pemerintah bertujuan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih realistis. “Yang dipangkas kan pengeluaran karena penerimaannya berkurang, jadi mau tidak mau harus begitu, tidak ada jalan lain,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 14 Juni 2016.

Kalla menjelaskan, pemerintah dan DPR sesuai dengan Undang-Undang (UU) telah sepakat agar defisit anggaran tak lebih dari tiga persen. Atas dasar inilah pemangkasan terhadap anggaran dilakukan pemerintah.

Pemerintah bisa saja tidak melakukan pemangkasan asal DPR setuju dengan defisit anggaran yang mencapai empat hingga lima persen. Namun, tegas Kalla, tindakan itu jelas melanggar aturan. “Tapi melanggar Undang-undang lagi kan, ya pemerintah tetap kan mau bagaimana, duit dari mana?” kata Kalla.

Kalla sadar pemangkasan ini akan berdampak kepada kementerian dan lembaga. Lagipula, pemerintah sadar, situasi ekonomi dunia sedang buruk, kejadian ini tak hanya dialami Indonesia tapi juga dunia.

Kalla juga menanggapi positif usulan DPR untuk mengurangi setengah dari anggaran yang dipangkas. Usulan itu boleh saja disampaikan. Tapi, Kalla yakin seluruh pihak dapat memahami situasi ini.

Kalla juga menjelaskan, pengeluaran harus berkaca kepada pemasukan, bukan sebaliknya. Jika pemasukan rendah, berarti pengeluaran pun harus ditekan. “Kalau (pengeluaran) tidak rendah ya utang banyak, kalau utang banyak berarti melanggar UU. Itu saja. UU kan pemerintah dengan DPR, jadi justru kita ingin memenuhi aturan UU yang disetujui bersama DPR, maka terpaksa begini,” pungkas Kalla.

Sementara itu, bank sentral yakni Bank Indonesia (BI) mengaku sepakat dengan rencana pemerintah memangkas anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp70 triliun. Besaran pemangkasan ini naik. “Secara umum pemerintah sudah usul potong anggaran ke Rp70 triliun, sebelumnya Rp50 triliun itu juga baik, karena penerimaan negara terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia yang lebih lemah sehingga berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Jumat 10 Juni 2016.

Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan dampak pemotongan anggaran ke pertumbuhan ekonomi. Dia menilai, ada baiknya jika menunggu postur APBN-P 2016 selesai. “Saya lebih cenderung untuk postur biar diselesaikan dulu. Nanti kita akan sampaikan pandangan kita.‎ Kalau kemarin BI sampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,4 persen, kita nanti lihat bagaimana pembahasan terakhir, karena terakhir di sepakati 5,1 persen, kami melihat itu keputusan yang bijaksana,” ujarnya.

Lalu, apa kata Senayan? Anggota Komisi II DPR M. Misbakhun mengkritisi terminologi penghematan anggaran pada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Menurutnya, penghematan anggaran tak perlu dilakukan seandainya sejak awal program disusun secara lebih baik dan disesuaikan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya.

Menurut Misbakhun, pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres no.4/2016, sebenarnya tak terlalu mengena pada makna sebenarnya. Dia mengambil contoh, pada Kementerian ATR, di tahun 2015, realisasi anggaran cuma sekitar 79 persen dari pagu anggaran Rp 6,344 triliun. Artinya, yang terpakai dari anggaran 2015 hanyalah Rp5,72 triliun. Di APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp 6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 6,023 triliun di RAPBNP 2016.

Begitu pula yang terjadi di Kementerian Sekretaris Negara di mana realisasi anggaran di APBN 2015 hanyalah Rp 1,9 triliun. Di APBN 2016, Kementerian itu meminta anggaran Rp 2,31 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 2,04 triliun di RAPBNP 2016. “Jadi kesannya, anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan. Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan,” tegas Misbakhun.

Ditegaskan Misbakhun, bahwa hal itu membuktikan penyusunan program untuk setiap tahun itu tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain, mengambil contoh Kementerian ATR, Misbakhun mengatakan banyak keluhan masyarakat yang diperoleh DPR terkait kinerja lembaga itu. “Anda menjanjikan selama Ramadan akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat. Tapi itu tak cukup. Karena Ramadan hanya satu bulan dalam setahun. Yang kita butuhkan itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan bahwa perencanaan yang tak baik dalam penganggaran itu yang membuat negara kesulitan. Dalam beberapa kesempatan, pihak Kementerian Keuangan sudah mengeluhkan beban banyaknya kementerian yang asal menaikkan anggaran saat penyusunan anggaran di awal. Sementara kenaikan pemasukan negara nasibnya belum jelas.
IIEN SOEPOMO/FORUM

Yang Terpangkas

Pemotongan anggaran berdampak langsung pada sejumlah kementrian yang terpaksa harus merubah program dan melakukan penghematan karena penyesuaian anggaran yang telah terpangkas. Berikut rangkuman beberapa kementrian yang terimbas pemangkasan tersebut;

Kejaksaan Agung

Anggaran Kejaksaan Agung di APBN 2016 dipotong Rp 162 miliar dari total anggaran Rp 4,5 triliun. Dari anggaran yang ada, Kejaksaan Agung ternyata memotong pos anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp 8,6 miliar.

Kejagung juga memotong anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus sebesar Rp 23 miliar. Prasetyo kemudian mengajukan anggaran di APBN-P 2016 sebesar Rp 310 miliar. Sebanyak Rp 162 miliar digunakan sebagai pengganti pemangkasan anggaran pada periode sebelumnya.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung harus berhemat seiring pemangkasan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016. Pasalnya, sulit bagi kejaksaan untuk menangani perkara dengan anggaran yang terbatas. “Ya dihemat-hematlah dengan yang ada itu. Kami tidak mungkin biarkan kejahatan yang di depan mata kita itu,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 10 Juni 2016.

Prasetyo mengakui keterbatasan anggaran itu sangat berpengaruh pada kinerja kejaksaan. Namun, kejaksaan selama ini sudah menyiasati kurangnya anggaran dengan tetap memproses perkara yang jumlahnya tidak sedikit.

Kendati berupaya bisa berhemat, Prasetyo tetap berharap Komisi III DPR bisa memperjuangkan penambahan anggaran kejaksaan. “Kami harap ada pertimbangan dari semua pihak dan Komisi III bisa pahami ini,” kata Prasetyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan penghematan anggaran Rp 69.601.996.000 yang diusulkan pada APBN Perubahan 2016 tidak akan mengganggu kinerja komisi antirasuah. “Prinsipnya tidak akan mengganggu operasional kinerja KPK. Hanya dilakukan penghematan,” ujar Basaria di markas KPK, Senin 13 Juni 2016.

Menurut Basaria, penghematan itu dilakukan setelah adanya Instruksi Presiden Joko Widodo. Perintah itu tertuang dalam Inpres nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Menurut Basaria, setelah diperiksa dan diteliti oleh Sekjen KPK, maka ada pengurangan biaya pada beberapa titik. Misalnya, perjalanan dinas, biaya-biaya rapat yang ditekan sedemikian rupa. “Termasuk juga ada beberapa yang belum ditenderkan. Jadi ada sekitar Rp 69 miliar,” tegasnya.

Komisi Yudisial

Anggaran Komisi Yudisial akan dikurangi 25,8 persen, yaitu dari Rp 148,8 miliar menjadi Rp 110,3 miliar per tahun.
Terkait itu, lembaga ini akan lebih selektif memilih kasus untuk diawasi menyusul pengurangan anggaran lembaga ini sampai 25 persen. “Ketika hakimnya semakin sering dilaporkan, dugaan pelanggaran dan ada permohonan pemantauan terhadap persidangan itu akan kita prioritaskan,” kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdpada, saat buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

Menurut Farid, Komisi Yudisial akan memprioritaskan pengawasan pada kasus yang lebih menyinggung kepentingan publik. Terutama, kata dia, pada kasus yang menyorot dimensi ekonomi dan dimensi perilaku hakimnya. “Jadi tidak semua laporan yang masuk tahun ini akan kita periksa. Kita akan lihat dampaknya seperti apa,” tutur Farid. Sampai Juni 2016, ada sekitar 600 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Dia mengatakan, bila anggaran dipotong, akan dilihat mana prioritas dan mana yang ditunda penyelesaiannya.

Komisi penegak etika para hakim ini mengaku telah mengkomunikasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terkait dengan rencana pemangkasan anggaran. Farid menilai, hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Anggaran Komisi Yudisial yang dipotong 25,8 persen itu pertanda bahwa pilihan penegakan hukum dengan pendekatan perilaku hakim akan menjadi minimalis. “Bagaimanapun akan berpengaruh pada proses pengawasan dan kinerja hakim,” tuturnya.

Kementerian Keuangan

Sesuai Inpres No.4/2016, setiap Kementerian Lembaga diminta menghemat belanja dalam APBN-P 2016. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan penghematan sebesar Rp1,47 triliun APBN-P, dari Rp 39,38 Triliun menjadi Rp 38,07 triliun. “Untuk Kemenkeu yang minta dihemat adalah 1,47 T. Kami fokus hemat sesuai Inpres di perjalanan dinas, anggaran yang memang sudah diblokir, belanja modal yang belum dilelang dan kebanyakan untuk keperluan kantor. Jadi bukan belanja infrastruktur seperti Kementerian PU. Jadi keseluruhan turun dari Rp 39,38 Triliun jadi Rp 38,07 Triliun,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, saat menghadiri rapat dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.

Menkeu menjelaskan, penghematan itu antara lain Sekjen tunda pembangunan gedung kekayaan negara di Manokwari. Penghematan di perjalanan dinas, peralatan kantor. Di pajak efisiensi perjalanan dinas pengurangan anggaran provisi dan pencetakan biaya materai, serta pembiayaan IT. “Tapi kami pastikan tidak akan mengganggu outcome Kemenkeu. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ada penghematan menunda pelaksanaan belanja modal, tapi kapal tetap kami pesan,” kata Menkeu.

Kementrian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memangkas anggaran hingga mencapai sekitar Rp8 triliun dalam rangka penghematan anggaran. Penghematan anggaran ini dilakukan sejalan dengan adanya permintaan agar penghematan di kementerian bisa terlaksana secara baik. “Penghematan secara keseluruhan Rp50,6 triliun, khusus Kementerian PUPR diminta berhemat sekitar Rp8 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara.

Basuki menyebutkan rencana penghematan anggaran hingga mencapai Rp50,6 triliun itu merupakan presentasi pertama Menkeu Bambang Brodjonegoro pada sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Penghematan Rp50,6 triliun untuk seluruh kementerian dan lembaga, kemudian dirinci masing-masing kementerian dan lembaga, untuk PUPR sekitar Rp8 sekian triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, di Kementerian PUPR, penghematan antara lain akan berasal dari sisa lelang. “Yang sudah ada Rp2,5 triliun, kemudian ada penghematan Rp60 miliar. Nanti akan disisir mana yang bisa ditunda, termasuk rapat-rapat dan perjalanan dinas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, selain pengurangan anggaran di RAPBNP 2016, kementerian itu juga menerima penambahan anggaran. “Ada kebutuhan Rp2,5 triliun untuk renovasi GBK dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018,” pungkasnya.

Majalah FORUM edisi No.09 , Tanggal 20 Juni 2016

Comments are closed.