Mengungkit Lembaga Lama

reuters.com//Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (reuters.com)

Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) Kementerian Pertahanan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012. Tapi DPR mempertanyakan kembali urgensinya.

Polemik dimulai dari Kementerian Pertahanan. Pada 13 Mei lalu, lembaga ini melalui Pertahanan, melalui Sekretaris Jenderal Laksamana Madya Widodo, mengirim surat kepada Panglima TNI berisi permohonan personel TNI untuk dijadikan staf pelaksana daerah Kantor Pertahanan di setiap provinsi. Kantor Pertahanan merupakan lembaga yang dibentuk pada 2012 dan berdiri di 34 provinsi.

Kemenhan ini meminta Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempatkan sejumlah perwira aktif di Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang dikenal juga sebagai kantor pertahanan daerah. Dari 34 kantor pertahanan daerah di seluruh provinsi, tujuh di antaranya telah dipimpin oleh perwira tinggi berbintang satu. “Di 34 provinsi ada kantor pertahanan,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro pada pers, Selasa 24 Mei 2016.

Permintaan inilah yang mendorong Komisi I DPR melayangkan surat panggilan ke Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Komisi Pertahanan itu berencana mengkonfirmasi keberadaan Desk PPKP.

Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan, lembaganya telah membicarakan Desk PPKP dalam rapat internal, Senin 23 Mei 2016. Para koleganya juga ingin menggali dasar pembentukan lembaga yang biasa disebut sebagai kantor pertahanan daerah tersebut. “Kami ingin tahu kepentingan dan keperluan pembentukan kantor pertahanan di daerah. Apa dasarnya pembentukannya, kan sudah ada kodam,” kata Meutya melalui sambungan telepon, Selasa siang tadi.

Menurut Meutya, urgensi pemanggilan Komisi I tidak hanya berkaitan dengan anggaran pertahanan yang akan tersedot pada penyelenggaraan kantor pertahanan daerah. Sebab, pendirian kantor pertahanan daerah juga berlebihan jika hanya untuk mengambil alih urusan administrasi dari badan teritorial seperti komando daerah militer. “Kantor pertahanan masa mengurus administrasi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat juga Tubagus Hasanuddin mengatakan akan memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada pekan depan. Pemanggilan itu berhubungan dengan rencana Ryamizard meminta personel TNI dijadikan staf atau bahkan memimpin Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (Kantor Pertahanan) di setiap provinsi. Anggota Dewan akan meminta keterangan dari Ryamizard soal Kantor Pertahanan tersebut. ”Apa tugas, fungsi, peran, serta anggarannya,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23 Mei 2016.

Tubagus mengatakan pemanggilan Ryamizard merupakan kesepakatan dalam rapat internal Komisi Pertahanan yang dihadiri oleh 20 anggota. Dalam rapat yang digelar kemarin itu, peserta mempertanyakan surat permohonan tersebut.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Zainudin Amali, menjelaskan saat ini daerah sudah memiliki perwakilan TNI, yakni Komando Daerah Militer (Kodam). Seharusnya, kata politikus Golkar tersebut, Kementerian Pertahanan bisa berkoordinasi dengan Markas Besar TNI. “Belum ada urgensi membentuk Kantor Pertahanan di daerah,” katanya.

Nada keberatan diperdengarkan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap kebijakan Kementerian Pertahanan menempatkan anggota TNI aktif di Kantor Pertahanan tidak tepat. Ia mengingatkan TNI seharusnya mempertahankan wilayah dari musuh yang berasal dari luar, “Bukannya justru semakin ke dalam dan seperti memusuhi rakyat,” katanya. Haris mengatakan penempatan anggota TNI di daerah itu membuat pengawasan kepada masyarakat semakin tinggi. “Sepertinya ini lebih ganas dari Orde Baru,” katanya.

Gema polemik ini tentu sudah sampai ke istana. Namun Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum menerima surat pengajuan penempatan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) atau yang biasa disebut kantor pertahanan daerah. Ia berkata, reorganisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan itu harus melibatkan sejumlah instansi di tingkat kementerian. “Sampai hari ini reorganisasinya belum diajukan ke meja saya,” kata Pramono secara singkat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016. Menurut Pramono, perubahan organisasi kementerian atau lembaga wajib menyertakan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari kantor Kemenhan, melalui media massa Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro,  Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, menjelaskan bahwa kantor pertahanan daerah telah berdiri sejak tahun 2012. Ketika itu, tutur Djundan, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 mencabut tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan yang diserahkan kepada kodam. Tugas dan fungsi itu tertuang pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan bernomor KEP/012/VIII/1988. Saat ini kantor pertahanan daerah telah berdiri di seluruh ibu kota provinsi. Tujuh kantor di antaranya dipimpin perwira tinggi TNI berbintang satu.

Adalah Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, yang dulu meresmikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan di daerah-daerah. Peresmian PPKP dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu 18 Juli 2012. Selaku Menhan, Purnomo waktu itu mengatakan bahwa pembentukan Desk PPKP merupakan salah satu upaya pemerintah mengelola pertahanan negara agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya. “Penyelenggaraan pertahanan negara jadi salah satu fungsi pemerintahan yang disiapkan sejak dini dan dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional,” kata Purnomo kala itu.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pertahanan negara disusun melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara. Sejalan dengan semangat reformasi, TNI mengadopsi paradigma baru. “Yaitu TNI harus bebas atau steril dari politik praktis, profesional, kuat dan modern, tunduk pada hukum dan hak asasi manusia,” kata Purnomo.

 Sebagai kepanjangan tangan, PPKP Daerah berdiri di hampir seluuruh provinsi. Selain peresmian mulai beroperasi Desk PPKP, Purnomo juga menyerahkan lampu hemat energi tenaga matahari yang akan didistribusikan kepada Pos Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT dan Pos Pengamanan Terbatas (Pamtas) Darat yang berada di sepanjang perbatasan darat maupun laut Indonesia. Kini Menhan baru, yakni Ryamizard Ryacudu hanya meneruskan program Menhan yang lalu. Tapi ida akan menghadapi pertanyaan wakil rakyat.

Joko Mardiko/Forum

Comments are closed.