Membabat Aturan Penghambat

KPK saat menggelar rapat di Komisi III DPR, 14 Juni 2016 (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
KPK saat menggelar rapat di Komisi III DPR, 14 Juni 2016 (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Kasus pembelian RS Sumber Waras dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi isu hukum sekaligus politik di pentas politik Ibu Kota. Kasus yang sedang dilidik KPK ini tak disia-siakan oleh DPR saat menggelar raker dengan KPK.

Pertanyaan ketigabelas dari anggota Komisi III DPR yang ditujukan kepada Pimpinan KPK berakhir tepat di pukul 16:50. Jarum jam telah melampaui target perpanjangan waktu kali kedua pada pukul 16:30. Sebelumnya, pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo telah memperpanjang waktu rapat pada pukul 16:00 dengan menambah 15 menit lamanya hingga menjadi 16:15.

Karena waktu hampir pukul 17:00, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menawarkan ke pada peserta sidang apakah waktu rapat diperpanjang atau dilanjutkan malam usai taraweh, lantaran tak lama lagi memasuki waktu maghirb. Belum mendengar jawaban dari fraksi-fraksi di Komisi III DPR, pimpinan KPK menjawab agar dilanjut malam hari usai buka puasa. Mendengar usulan Pimpinan Komisi III DPR, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan jika malam hari dilanjut sidang, yang paling mungkin dilakukan pukul 21:00.
Mendengar usul Jazilul, pimpinan rapat kembali menawarkan kepada pimpinan KPK tentang usulan tersebut. Ketua KPK mengusulkan agar rapat tetap dilanjut khusus untuk menjawab hal-hal krusial terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Namun, Desmon J Mahesa yang mengusulkan agar jawaban KPK dijawab pada Rabu (15/6/2016) pagi saja. Ia beralasan, pertanyaan yang muncul dari anggota Komisi III tidak cukup waktu hanya dijawab sekenanya. “Belum lagi ada pendalaman dari anggota,” tambah politisi Gerindra.

Akhirnya, mayoritas fraksi yang cenderung setuju dilanjutkan Rabu pagi. Pimpinan KPK tampak berembug. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menjawab pertanyaan pimpinan sidang. “Besok siang kita ada jadwal internal. Kami tawarkan rapat lanjutan dilakukan pagi pukul 09:00-12:00,” kata Laode.

Mendengar tawaran pimpinan KPK, Bambang Soesatyo kembali menawarkan ke forum rapat. Semua sepakat dengan usulan lanjutan rapat dilakukan Rabu (15/6/2016) pagi pukul 09:00.

Usai rapat, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan keinginan DPR untuk melanjutkan rapat pada Rabu (15/6/2016) dimaksudkan untuk bermaian panjang dalam isu RS Sumber Waras ini. “DPR mau main panjang. Padahal tadi kalau dijelaskan kelar,” cetus Laode seraya memasuki kendaraannya. Bahkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tersiksa dengan kasus ini. “Sebelum saya jawab tentang Sumber Waras, saya ingin mengatakan bahwa kami berlima dan seluruh teman-teman ini mungkin adalah orang tersiksa dengan kasus ini. Karena, kami didemo hampir setiap hari. Kami disuruh apa saja,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di hadapan Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.

Laode mengaku KPK kerap menerima perwakilan tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya soal kasus Sumber Waras. Para tokoh masyarakat itu mengaku mendukung penegakan hukum oleh KPK. Namun Laode gerah tokoh masyarakat itu selalu menyodorkan hasil audit investigatif BPK. “Hampir semuanya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa KPK yang sekarang sama dengan yang dulu. Motonya sama. Berani jujur itu hebat,” ucap dia.

Laode menegaskan pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait Sumber Waras. Bahkan penyelidikan forensik melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun, sudah dilakukan. “Tapi kami semua di sini, tidak mempunyai kekuatan hati. Karena apa? Karena kami ingin tetap berani jujur itu hebat dan mau independen,” kata dia.

Laode menambahkan bahwa memang benar Pimpinan KPK terdahulu meminta laporan audit investigasi ke BPK terkait kasus ini. Permintaan itu agar KPK bisa melihat apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum. Namun dalam paparan 13 Juni 2016 yang dilakukan penyelidik kepada pimpinan bahwa mereka tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Penyelidik mengusulkan agar penyelidikan ini dihentikan.
Namun usulan itu tidak serta-merta diamini pimpinan sembari menunggu bukti baru seiring berjalannya waktu agar bisa masuk dalam tahap penyidikan. “Kami tidak ingin melindungi siapa saja. Kami tidak ingin juga zalim. Kami mau profesional. Dan saya berharap kami juga ingin betul-betul bekerja sama dengan BPK. Saya bisa mengatakan di sini, 90 persen keberhasilan KPK itu juga didukung oleh BPK, karena yang diterima di pengadilan perhitungan (kerugian negara) BPK dan BPKP,” beber dia.

Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perhitungan institusi lain bisa juga diterima di pengadilan. Namun KPK lebih memilih institusi BPK atau BPKP. “Tapi kami punya kerja sama yang baik. Dan terus terang tidak ada hubungan yang tidak baik antara BPK dan KPK. Tetapi untuk kasus ini (Sumber Waras) agak unik kalau kita lihat asal-muasalnya. Tapi, ya itulah tidak mungkin semua saya ungkap di sini, karena ini tahap penyelidikan dan bukan forumnya menjelaskan detilnya,” kata dia.

Laode menambahkan, pihaknya sempat dimarahi lantaran mengumumkan posisi kerja terakhir KPK terkait Sumber Waras di hadapan Komisi III pada 14 Juni 2016. Bagi Laode pengumuman itu sejatinya menjawab pertanyaan Komisi III yang tertuang dalam surat berisikan daftar pertanyaan yang dikirimkan sebelum rapat berlangsung.  “Dari pertanyaan yang ditanyakan terkait kasus-kasus menarik. Kami tahu itu pasti Sumber Waras,” ujar dia.

Kendati demikian, Laode berterima kasih atas respons berbagai pihak soal pengumuman posisi terakhir kasus Sumber Waras. Laode juga berjanji KPK akan segera bertemu dengan BPK yang dianggap sepmat renggang. “Penyelidik kami bernah melakukan gelar perkara bersama BPK. Kita lihat aturannya, A, B, C, D, semuanya. Sampai hari ini, KPK belum bisa meningkatkan kasus ini kepada tingkat penyidikan. Itu saja,” pungkas dia.
Senada dengan Laode, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan alasan bahwa pihaknya tidak langsung menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK lantaran perbedaan penggunaan aturan. Agus mengatakan pihaknya menggunakan Perpres 40/2014. “Ini sebetulnya banyak hal yang ada di dalam laporan BPK kemudian menjadi gugur. Karena tidak diperlukan lagi perencanaan. Selain itu merujuk pada surat peraturan Kepala BPN 5/2012,” kata dia.

Pada intinya aturan yang dijadikan rujukan oleh KPK itu mengatakan bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 hektare bisa langsung dinegosiasikan. Namun, Agus berjanji akan mendalami lagi dengan mengundang BPK. “Ada permintaan penyelidik kami untuk menghentikan. Tapi kami sampai saat ini belum berkeputusan untuk menghentikan. Dan kalau menghentikan di tingkat penyelidikan sebetulnya masih buka tutup. Kalau di penyidikan, KPK tidak boleh menghentikan,” pungkas dia.

Namun anggota V BPK Moermahadi Soerja Djajanegara enggan mengomentari hasil penyelidikan KPK yang tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2015. Penyelidikan KPK bertentangan dengan audit investigasi BPK dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014 yang tidak sesuai dengan prosedur.  Pemerintah DKI Jakarta dianggap membeli dengan harga lebih mahal daripada seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar. “Terserah KPK, kan kita sudah serahkan (hasil audit) ke KPK,” ujar Moermahadi.

Permintaan audit investigasi itu datang dari Ketua KPK sementara, Taufiequrahman Ruki, dan telah diserahkan oleh BPK. Menurut Moermahadi, hingga kini lembaganya belum mendengar penjelasan resmi KPK mengenai temuan penyelidikan yang berbeda tersebut. “Kami sampai sekarang belum tahu KPK bilang apa, baru dengar dari media saja,” katanya. Moermahadi menuturkan, lembaganya telah menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan memenuhi permintaan pemeriksaan KPK. Hasil yang ada juga sudah diserahkan kepada KPK selaku aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. “Tugas kita sudah selesai. Kalau KPK seperti itu, ya wewenang KPK kan, yang minta juga KPK,” ucapnya.

Moermahadi menegaskan, hasil pemeriksaan BPK menyatakan adanya kerugian negara dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras. Selain itu, menurut dia, sudah menjadi wewenang BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara.  Berdasarkan undang-undang yang ada, temuan BPK tersebut memiliki mandat untuk ditindaklanjuti. “Ya nanti tergantung, kita lihat investigasinya diterusin enggak. Sebetulnya kan pemeriksaannya bersama KPK,” kata Moermahadi. Dia berujar tak bisa berkomentar lebih jauh sebelum mendapat penjelasan resmi KPK soal temuan yang berbeda itu. Pihaknya siap berkomunikasi dengan KPK untuk membicarakan masalah tersebut. “Nanti ketemu dulu dengan KPK,” ujarnya. Sofyan Hadi/FORUM

Majalah FORUM edisi No.09 , Tanggal 20 Juni 2016

Comments are closed.