Karena Hakim Mengabaikan Saksi

su7asana sidang praperadilan La Nyalla Mattalitti, di PN Surabaya---http://www.pojokkiri.net
Suasana Sidang praperadilan La Nyalla Mattalitti, di PN Surabaya  (www.pojokkiri.net)

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menganggapmajelis hakim Pengdadilan Negeri Surabaya tidak adil. Sebab saksi fakta yang diajukan Kejaksaan ditolak oleh hakim.  Senin 23 Mei 2016, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk ketiga kali membatalkan surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama La Nyalla Mattalitti. Sebelumnya, PN Surabaya telah mengabulkan permohonan praperadilan, yakni masing-masing 7 Maret dan 12 April 2016.

Walau tiga kalah dalam sidang praperadilan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersikeras untuk tetap menyeret La Nyalla ke bui. Sebelum La Nyalla ditangkap di Singapura, Lembaga ini sudah tiga kali mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru tak lama kalah di praperadilan.
Maruli Hutagalung, Kepala Kejati Jawa Timur,  memilih tidak menempuh upaya peninjauan kembali karena memakan waktu lama. Bagi Maruli penerbitan sprindik baru adalah langkah tepat untuk menyikapi kekalahan di praperadilan. “Kalau peninjauan kembali nanti sampai satu tahun, keburu saya pindah lagi,” ujar Maruli beberapa waktu lalu.

Di mata Maruli, majelis hakim Pengdadilan Negeri Surabaya tidak adil. Sebab saksi fakta yang diajukan Kejaksaan ditolak oleh hakim. Padahal saksi fakta itulah, kata Maruli, yang menemukan bukti penyelewengan dana hibah oleh La Nyalla. “Mengapa pada kasus korupsi PT Garam manjelis hakim menerima saksi fakta dan pada kasus dana hibah tidak,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 16 Maret 2016 menetapkan La Nyalla Mattaliti sebagi tersangka korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur untuk membeli saham perdana di Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 miliar. Keuntungan yang didapat dari pembelian saham itu sebesar Rp 1,1 miliar.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencabut penetapannya sebagai tersangka dan menyatakan itu tidak sah. Permintaan La Nyalla itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal Ferdinandus pada persidangan putusan praperadilan Selasa, 12 April 2016.

Hakim Tunggal Ferdinandus mengabulkan permohonan praperadilan  Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.  Dalam putusan yang dibacakan Selasa, 12 April 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya. Ferdinandus mengabaikan bukti kuitansi yang dijadikan bukti andalan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. “Kuitansi tidak dilihat pada materai, tapi isi dari keterangan bersangkutan,” kata Hakim Ferdinandus dalam pertimbangannya.

Kejaksaan memang mengajukan alat bukti berupa kuitansi pengembalian dana hibah yang digunakan untuk membeli saham perdana oleh Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla kepada Pejabat Kadin Diar Kusuma Putra. Kuitansi itu bertahun 2012. Hakim mengatakan, artinya dana hibah untuk membeli saham perdana sudah dikembalikan pada tahun itu. Padahal sudah jelas materai diproduksi pada 2014.

Hakim menunjuk bukti audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan kerugian negara atas korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dinyatakan tidak ada. Bukti audit BPKP itu merupakan bukti yang diajukan pemohon. Kata Hakim, dua pejabat Kadin Jatim Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring mengakui dana hibah yang digunakan untuk membeli saham sudah dikembalikan.

Pengembalian menurut Hakim sudah dilakukan sebelum keluar putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 sampai 2014. Hal itu dibenarkan oleh Diar dan Nelson. “Dana hibah sudah dipertanggung jawabkan,” kata Hakim. Hakim juga merujuk pendapat Ahli Hukum Pidana UGM Edward Omar Syarif mangatakan bahwa bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan, maka bukan tindak pidana.

Selain bukti kuitansi, dalam pertimbangannya Hakim merujuk pada perluasan objek praperadilan yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam putusan itu disebutkan, penetapan tersangka harus disertai dua alat bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Dua alat bukti menurut Hakim sudah masuk pokok perkara. Namun, praperadilan membahas prosedur penetapan tersangka.
Jika memeriksa alat bukti kejaksaan yang digunakan untuk menetapkan La Nyalla sebagai terasangka, kata Hakim, tidak ada bukti baru.

Seluruhnya adalah alat bukti yang diajukan dalam kasus Diar. “Termohon menetapkan tersangka sebelum memperoleh dua alat bukti.”
Dalih para para hakim pada sidang praperadilan La Nyalla kedua dan ketiga, lebih bersifat teknis. Misalnya, karena La Nyalla belum pernah diperiksa, maka kejaksaan tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka.

Tiap kali para hakim mengetuk palu tiga kali pertanda sidang usai, kuasa hukum La Nyalla yang berjajar di sebelah kanan hakim tersenyum. Pendukung La Nyalla yang berada di kursi pengunjung di Ruang Cakra meneriakkan takbir. “Allahu Akbar! Allahu Akbar!” Disusul gemuruh tepuk tangan mereka.

Berbeda dengan Sumarso cs, kekecewaan menyelimuti wajah tiga pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. “Saya tidak yakin putusan hakim adil,” kata Ahmad Fauzi. Sebanyak 59 alat bukti yang diajukan kejaksaan tidak dipertimbangankan. Fakta pemindahan dana hibah dari rekening Kadin Jatim khusus dana hibah ke rekening pribadi La Nyalla sebesar Rp5,3 miliar tidak diperhatikan. Keterangan saksi dari Bank Jatim dan Mandiri Sekuritas bahwa La Nyalla menjual saham itu dan mendapat keuntungan Rp 1,1 tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim.

“Masyarakat bisa menilai sendiri putusan hakim itu,” kata Fauzi. Ia juga kecewa karena saksi fakta ditolak. Keterangan dua saksi fakta yang penyidik korupsi dana hibah, melihat sendiri proses pemeriksaan, ditolak oleh hakim. Namun Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung tidak kaget dengan hasil praperadilan yang memenangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. “Dari awal kita sudah melihat (janggal). Seperti waktu mengajukan saksi fakta penyidik, ditolak oleh hakim. Padahal, di kasus PT Garam, Lumajang, boleh mengajukan saksi fakta,” ujar Maruli, Selasa, 12 April 2016, saat mengomentari hasil sidang praperadilan La Nyalla yang pertama, yakni sidang yang dipimpin oleh hakim Fedinandus.

Maruli enggan berspekulasi apakah hakim Ferdinandus telah disuap untuk condong membela La Nyalla. “Kalau indikasi, saya tidak bisa bilang. Kemungkinan ada, tapi itu kan belum pasti,” ujarnya lebih lanjut. Selama sidang gugatan praperadilan, Komisi Yudisial tak absen melakukan pemantauan. Mereka merekam seluruh jalannya sidang.  Namun koordinator Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur, Dizar Alfarizi, tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil pantauannya. “Beberapa hal memang ditemukan,” kata Dizar kepada pers, Rabu, 13 April 2016.

Menurut Dizar, independensi hakim perlu dijaga. Ruang lingkup praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 memang diperluas. Namun, Dizar menilai ruang lingkup tersebut tidak sepenuhnya kedap intervensi. Hanya saja diperlukan kehati-hatian untuk menyimpulkan apakah hakim melakukan penyimpangan atau tidak.

Hamdani/FORUM

Comments are closed.