Karena Bagian Kepala Lembaga Para Hakim Sudah Busuk

sindonews.com//Ketua PN Kepahiang, Janner Purba-terjaring ott kpk usai menjalani pemeriksaan
Ketua PN Kepahiang, Janner Purba-terjaring ott kpk usai menjalani pemeriksaan  (sindonews.com)

Lagi-lagi hakim diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, kali ini yang ditangkap juga membekuk sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tempat hasil tangkapan KPK diadili. Tak ragu-ragu Komisioner KPK Laode M Syarief menyimpulkan bahwa pengangkapan Janner Purba, hakim yang digelandang KPK ke tahanan itu disebabkan kerana bagian kepala Mahkamah Agung, lembaga para hakim, sudah busuk.

Janner Purba sebenarnya hanya salah satu dari lima hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Janner layak jadi “bintang” kasus dugaan korupsi bulan Mei 2016. Sebelum diciduk lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Janner adalah Ketua Pengeadilan Negeri Kapahiang, Bengkulu.

Akhir Mei 2016, Janner sedianya akan dipromosikan sebagai Ketua PN Kisaran, Sumatera Utara, di propinsi kampung halamannya. Namun pada Senin 23 Mei 2016 dia malah dirpomosikan ke rumah tahanan KPK dengan rompi kuning berpngkat tahanan.. “Beliau dulu tugas di sini sejak tahun 2010 hingga 2013. Masih kuingat dulu perpisahannya akhir tahun 2013 lalu. Dia naik jabatan jadi wakil kepala Pengadilan Negeri Kapahiang, tak lama kemudian dia jadi Kepala Pengadilan Negeri Kapahiang,” kenang pejabat humas PN Pematangsiantar Lodewyk Simanjutak saat dimintai tanggapan oleh sejumlah wartawan  di ruangan PN Pematangsiantar, Selasa 24 Mei 2016.

Tertangkapnya Janner Purba oleh KPK membuat teman-teman sesama profesi sebagai hakim di PN Pematangsiantar terkejut. Sebab, dalam ingatan mereka, Janner dikenal  baik selama menjadi hakim di sana. Sebagai hakim senior dia memberikan panutan yang baik bagi hakim yang junior. Selama bertugas di PN Siantar tak pernah ada yang mengeluhkan kinerjanya, dari atasan maupun dari Mahkamah Agung belum pernah menegurnya.

Lain mulut lain informasi. Bagi KPK, Janner tersangka penerima suap terkait perkara penyalahgunaan honor pembina Rumah Sakit Umum Daerah  Muhammad Yunus di Bengkulu. Janner tidak sendirian. Ada empat tersangka lain yang dibekuk KPK. Mereka adalah Toton (hhakiPN Kota Bengkulu), Badaruddin Amsori Bachsin (Panitera PN Kota Bengkulu), Syafri Syafii (mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus), dan Edi Satroni (mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni).

Setelah diperiksa 1 x 24 jam, Janner dan komplotannya ditetapkan sebagai tersangka. “KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan penetapan lima orang tersangka,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 24 Mei 2016.

Menurut Yuyuk, Janner dan Toton merupakan tersangka penerima suap. Sementara itu, Syafri dan Edi merupakan tersangka pemberi suap. Keduanya adalah majelis hakim yang mengadili persidangan terhadap dua terdakwa, yakni Syafri dan Edi. Dalam operasi tangkap tangan petugas KPK menemukan uang berjumlah Rp 150 juta di mobil milik Janner. Uang tersebut diduga  pemberian dari Syafri. Sebelumnya, yakni pada 17 Mei 2016, menurut Yuyuk, Janner menerima uang Rp 500 juta dari Edi. “Diduga uang tersebut untuk memengaruhi putusan karena sidang putusan rencananya akan disidangkan hari ini,” kata Yuyuk.

Penangkapan pada Senin 23 Mei 2016 tersebut bermula saat terjadi penyerahan uang dari mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii, kepada Janner sebesar Rp 150 juta. Penyerahan dilakukan di jalan di sekitar PN Kepahiang.
Seusai penyerahan, Janner kemudian pulang ke rumah dinas Ketua PN Kepahiang.  pada pukul 15.30, tim KPK kemudian bergerak ke rumah Janner untuk melakukan  penangkapan. Di lokasi itulah KPK menemukan uang Rp 150 juta yang baru diberikan Syafri. Kemudian, sekitar pukul 16.00, tim KPK mengamankan Syafri di Jalan Kepahiang, Bengkulu.

Petugas KPK juga mengamankan dua buku rekening dan satu buku agenda hitam dari hasil penggeledahan di rumah dinas Janner.  Setelah penggeledahan, para penyidik langsung menuju kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. Tak diketahui apa kepentingan para penyidik di bank tersebut. Di rumah dinas Ketua PN Kepahiang,  penyidik KPK didampingi wakil ketua PN dan Kepala Polres Kepahiang.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak membenarkan penggeledahan di rumah dinas Janner. Namun ia belum memastikan penggeledahan di rumah dinas Janner. “Iya, tapi saya belum bisa informasikan selain di PN Kepahiang,” ujar dia melalui pesan singkat, Rabu, 25 Mei 2016. Mengenai temuan buku agenda dan buku rekening, Yuyuk juga belum mengetahui temuan dalam penggeledahan. “Saya belum dapat informasi karena penyidik masih bekerja.”

Tim KPK dengan bantuan anggota Polda Bengkulu secara berturut-turut kemudian menangkap mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni, dan Panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.45. Syafri dan Edi diduga sebagai pemberi suap. Sementara itu, Badaruddin diduga terlibat suap dengan mengatur administrasi perkara. Sedangkan Janner dan Toton adalah penerima suap.

Penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus Bengkulu. Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Bengkulu, Jonner Damanik di Bengkulu, Kamis mengatakan penyitaan dokumen tersebut dilakukan saat penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor PN Bengkulu pada Rabu 25 Mei 2016. “Penggeledahan berlangsung selama sembilan jam dan penyidik KPK menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus korupsi RSUD M Yunus,” ungkap Jonner seperti dikutip Antara.
Menurut Joner, sebanyak 10 orang penyidik KPK menggeledah meja kerja dan lemari panitera pengganti Badaruddin Bacsin dan meja kerja hakim adhoc Tipikor Bengkulu, Toton. Penyidik juga menggeledah meja kerja hakim Siti Insyira yang juga menangani kasus korupsi RSUD tersebut.

Perkara dugaan korupsi dana honorarium pejabat RSUD M Yunus ditangani tiga hakim Tipikor Bengkulu yakni Janner Purba selaku Ketua Hakim, Toton Hakim Anggota I dan Siti Ansyiria sekalu Hakim Anggota II.  Sedianya, putusan perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5,3 miliar dengan terdakwa ES dan SS yang dituntut masing-masing 3,5 tahun kurungan penjara itu akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Bengkulu pada Selasa 24 Mei 2016. Namun, sehari sebelum sidang putusan (Senin, 23 Mei 2016), Janner ditangkap.

Siapa Janner sebenarnya. Benarkah dia hakim baik seperti kata pejabat humas PN Pematangsiantar Lodewyk Simanjutak Berdasarkan pemberitaan media massa di Bengkulu, sewaktu menjadi hakim di PN Pematang Siantar, Sumatera Utara, Janner pernah diperiksa oleh tim hakim Pengawas Mahkamah Agung (MA).

Menurut arsip berita salah satu harian lokal di Sumatera Utara, 15 April 2013, Janner diperiksa terkait tindakannya di dalam persidangan dan di luar persidangan. Ia diduga memberikan izin berpergian ke luar Sumatera terhadap terdakwa yang berstatus tahanan kota.

Setelah 3 tahun menjadi hakim di PN Siantar (2010-2013), Janner dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Kepahiang. Selanjutnya, pada 13 Maret 2015 ia dipromosikan menjadi Ketua PN Kepahiang dan juga menjadi hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bengkulu. Sebagaimana disebutkan di atas,  Janner sebenarnya sudah dipromosikan menjadi Ketua PN Kisaran Kabupaten Asahan (Sumut). Ketetapan itu berdasarkan TPM Hakim MA tanggal 20 April 2016. Sayangnya, promosi kali ini kandas akibat kasus yang menjeratnya itu.

Selama menjabat hakim Tipikor, Janner bersama 2 hakim lainnya yakni Siti Insirah SH dan Toton pernah membuat kejutan dengan memvonis bebas mantan Bupati Seluma, Murman Effendi dan mantan Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, Surya Gani, dalam sidang putusan kasus korupsi pengadaan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kabupaten Seluma.

Dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Siti Insirah itu, hanya Murman dan Surya Gani yang dinyatakan tidak bersalah. Sedangkan Direktur PT PSP Khairi Yulian, mantan Kadis ESDM Provinsi, Karyamin, Syaiful Anwar Dali, dan Tarmizi Yunus selaku anggota panitia 9, divonis bersalah.

Data yang ada di KY Hakim Janner Purba sudah pernah dilaporkan sebanyak 6 kali ke Komisi Yudisial (KY). Dua  diantaranya sampai dengan usul penjatuhan sanksi ringan berupa teguran, sedangkan 4 lainnya tidak terbukti melanggar  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sedangkan hakim Toton belum pernah dilaporkan ke KY. Sekadar catatan KY belum punya data untuk duet Janner-Toton. “Tapi khusus Janner, yangbersangkutan sebenarnya masuk radar KY secara khusus sejak November 2015. Cuma  KY punya keterbasan utk tindak lanjut informasi atas yang bersangkutan. Masalahnya sebagai lembaga etika, bukan penegak hukum, KY alami kendala soal sadap atau rekam proses pertemuan itu. Di dua sanksi tersebut adalah pada saat Janner bertugas di  PN Pematang Siantar. Tapi jenis laporan pada pelanggaran kode etiknya belum terlacak dengan baik,” tutur Juru Bicara KY, Farid Wajdi pada Sofyan Hadi dari Forum .

Di luar tugasnya sebagai hakim, Janner Purba dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan perhatian terhadap bawahan. Ia bahkan selalu berkomunikasi dengan anak buahnya, baik di kantor maupun melalui sambungan telpon, terutama bila ada bawahannya yang tidak masuk kerja. “Kalau ada yang sakit, Ketua (Janner) selalu telepon dan tanya keadaan bagaimana, sudah sembuh atau belum. Orangnya memang perhatian terhadap anak buahnya,” ujar Yongki, salah satu pegawai di PN Kepahiang sebagaimana dikutip koran Expres, Bengkulu.

Yongki mengaku baru 4 bulan mengenal atasannya itu, tetapi sudah sangat dekat karena pimpinannya tersebut selalu menjalani komunikasi dengan baik kepada bawahan. Ia tak melihat pola hidup berlebihan dari hakim tersebut, kesehariannya selalu sederhana dan menyatu dengan seluruh karyawan. “Saya pindah ke sini (PN Kepahiang) sejak Desember 2015 lalu, tetapi sudah cukup mengenal karakter Pak Ketua. Makanya saya kaget mendapatkan kabar penangkapan itu,” ujar Yongki.

Selanjutnya, penangkapan Janner Purba oleh KPK menjadi perbincangan hangat di berbagai instansi, bukan hanya PN Kepahiang tertapi juga di Kantor Kejaksaan Negeri, DPRD dan lembaga lainnya. Mereka mengaku tak menyangka Ketua PN Kepahiang sampai dibekuk lembaga antirausah tersebut. “Artinya isu-isu bahwa daerah kita sudah dipantau KPK selama memang benar adanya, sekarang baru kenyataan ada yang ditangkap,” ucap seorang karyawan PN.

Sementara seorang jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepahiang mengaku sangat kaget dengan operasi senyap yang digelar Satgas KPK. Karena sama sekali tak menyangka bila ada petugas KPK mengawasi proses persidangan yang dipimpin Janner Purba di PN Kepahiang, Senin 23 Mei 2016.

Sebelum dibekuk KPK Janner masih memimpin sidang perkara dugaan percobaan pembunuhan komisioner KPU Kepahiang hingga pukul 15.00 WIB. “Ya kagetlah kita, karena tak menyangka sama sekali. Setelah muncul di koran, saya lihat salah seorang anggota itu (KPK, red) itu sudah ada di PN siangnya, tetapi karena tidak kenal saya pikir itu wartawan karena dia keluar masuk waktu itu sebelum persidangan dimulai,” kata seorang jaksa di Bengkulu.

Dan berkat penyamaran petugas KPK itulah, buruk rupa dunia peradilan kembali dipertontonkan. Janner bukan kasus pertama yang melibatkan para wakil Tuhan. Sebab  ada banyak perkara di KPK yang ditangani KPK melibatkan hakim. Termasuk, di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI).

Apa dan siapa yang salah dari para hakim kita? Mengapa hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tempat tangkapan KPK diadili juga termakan suap? “Sudah tak bisa diragukan lagi kalau bagian kepala lembaga peradilan itu sudah berbau busuk. Bagaikan ikan, kalau bagian kepalanya sudah busuk, maka otomatis seluruh badannya juga pasti rusak. Itulah bagian dari potret lembaga pengadilan kita: sudah berbau busuk,” jawab Komisioner KPK La Ode M. Syarief. Lembaga yang disebut Laode adalah Mahkamah Agung (MA), yang Sekjennya – yakni Nurhadi — juga menjadi tersangka KPK. Walapun menjadi hakim Tipikor, Janner tetap berinduk pada MA.

Tentu terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya. Namun jawaban Laode sepertinya cukup mengena.
Hamdani dan Sofyan Hadi

Majalah FORUM Keadilan Edisi No.06

Comments are closed.