Dua Tahun untuk Ratu Boki

Boki Nita Budi Susanti saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan jawan JPU, di Pengadilan Negeri Ternate, kemarin (28/4). /malut post
Boki Nita Budi Susanti saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan jawan JPU, di Pengadilan Negeri Ternate, kemarin (28/4). (malut post)

Dua anak kembar yang telah dinobatkan menjadi penerus Sultan Ternate tak pernah dilahirkan. Akta kelahirannya pun palsu. Ratu Boki tak duduk di kursi singgasana, tetapi kursi yang dia duduki adalah kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Ternate. Hari itu, Kamis 16 Juni 2016, Ratu Boki yang memiliki nama asli Nita Budi Susanti kembali menjalani persidangan dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Nita yang pernah tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 adalah istri mendiang Sultan Ternate Mudaffar Sjah. Dia terseret persoalan hukum lantaran berpura-pura mengandung dan melahirkan anak kembar laki-laki yang kemudian dinobatkan menjadi Raja Ternate. Kasus yang bergulir sejak Agustus 2015 silam ini, baru awal Juni lalu masuk persidangan lantaran Nita sulit diketahui keberadaannya.

Pada sidang pekan lalu, JPU menyatakan bahwa Nita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan asal-asul putra kembar. Hal itu tertuang dalam dakwaan ketiga dengan pasal dakwaan Pasal 277 KUHP. Jaksa menyebut bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa menyangkal perbuatan yang dilakukannya, perbuatan terdakwa telah melukai masyarakat adat, serta sebagai permaisuri tidak memberikan contoh yang baik. “Sedangkan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih sebagai permaisuri Sultan Ternate dan belum pernah dihukum,” kata jaksa Apris R Lingua yang menuntut terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.

Menurut jaksa, keterangan terdakwa yang menyangkal atas dakwaan, apalagi menyebutkan kedua anak kembar itu dilahirkan berbeda dari ibu-ibu lain, adalah keterangan yang terkesan mengada-ada, tidak logis dan tidak dapat diterima secara ilmiah. Karenanya, jaksa meminta hakim mengesampingkan sangkalan itu karena tidak didukung alat bukti.

“Keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah berangkat bersama dengan terdakwa, yang saat itu dalam kondisi hamil ke Semarang menggunakan pesawat, tanpa dimintai surat keterangan dari dokter dari pihak bandara. Pernyataan terkesan mengada-ada, untuk itu patut dikesampingkan,” kata Apris.

Yang dimaksud Jaksa keterangan yang tidak masuk akal adalah keterangan yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya yang digelar pada 2 Juni dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hendri Tobing, istri mendiang Sultan Ternate ini menjelaskan bahwa 3 tahun sebelum kehamilannya, mendiang Sultan Mudaffar Sjah telah menyampaikan kepadanya bahwa dirinya suatu saat nanti akan hamil dan memiliki putra kembar. “Awalnya saya tidak menyadari, proses itu diberitahukan almarhum sultan 3 tahun lalu, bilang bahwa suatu ketika kamu punya putra kembar. Kemudian pada saat itu minum teh di Pondok Indah Mall, lalu sultan bilang kamu sudah hamil,” kata terdakwa.

Penasaran dengan perkataan suaminya, terdakwa diam-diam memeriksakan diri ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Dokter tidak menjelaskan apakah terdakwa hamil atau tidak, hanya mengatakan bahwa ada penebalan dalam kandungan terdakwa yang mengarah pada kehamilan.

Masih penasaran, ketika di Ternate terdakwa kembali meminta seorang bidan memeriksakan kandungannya. “Menurut bidan bahwa ada dua detak jantung tapi kecil,” kata terdakwa.

Kehamilan yang diyakini gaib oleh terdakwa itu membuat majelis hakim tidak percaya dan terus mengejar tempat dan proses persalinan kedua anak kembar yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota itu. Selama proses kehamilannya, terdakwa mengaku sering bolak-balik antara Jakarta dan Ternate. Ini terkait dengan posisi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR. Namun, selama itu ia tidak pernah diminta atau meminta surat keterangan dokter sebagai syarat bagi penumpang pesawat yang dalam kondisi hamil.

Dalam proses kehamilan itu, istri kempat sultan Ternate ini mengaku beberapa kali merasa seperti akan melahirkan, namun itu tidak pernah terjadi. Akhirnya, suatu ketika (terdakwa lupa waktunya) ia didampingi seseorang bernama Ati, masih keluarga dan dianggap sebagai ajudannya pergi dari Jakarta tujuan Semarang.

Di sana, terdakwa mengatakan akan bertemu dengan rekannya di Komisi II DPR RI dan beberapa mantan dosennya. Pertemuannya singkat, setelah bicarakan pekerjaan, terdakwa lalu menuju ke rumah orangtuanya di Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal. “Setibanya di sana, saya tidur karena capek, terus ke kamar mandi ulang-ulang, perasaan mulas, saat itu saya bangunkan ibu karena merasa sudah waktunya melahirkan. Kemudian pada saat itu antara sadar dan tidak merasa ada pendarahan dan bayi itu keluar tapi tidak melihat pasti bayi itu yang mana lebih dulu keluar,” kata terdakwa.

Ditanya oleh ketua majelis hakim, siapa yang membantu persalinanya, terdakwa mengaku hanya dilakukan ibunya sendiri tanpa ada yang membantunya. Jawaban terdakwa membuat majelis hakim penasaran karena sangat tidak mungkin ibu terdakwa yang saat itu berusia 63 tahun mampu melakukan itu semua, mulai dari proses persalinan, membersihkan tali pusar bayi dan sebagainya.

Ditanya oleh majelis hakim kenapa saat itu tidak memanggil bidan untuk membantu persalinan, terdakwa mengaku tidak terpikirkan karena kedatangannya ke Kendal bukan tujuan untuk melahirkan.

Kembali ke kehamilannya yang dianggap gaib. Terdakwa mengaku bahwa dirinya bersama sultan sangat meyakini itu. Di Kesultanan Ternate, kata terdakwa, ada satu ruangan yang dianggap sakral. Ruangan itu juga tempat disimpannya mahkota sultan Ternate yang bertabur mutiara. “Kehamilan saya sama dengan yang dibilang saksi Widyawati bahwa ini gaib dan sama dengan Isa Al Masih atau tidak seperti perempuan hamil pada umumnya, Pak. Sultan bukan manusia biasa. Sama halnya dengan mahkota, itu benda mati tapi rambutnya terus tumbuh dan itu saya percaya kegaiban itu,” kata terdakwa lagi.

Sementara itu, pengacara terdakwa, Iman Arif Hakim di hari yang sama juga mengajukan nota pembelaan yang dibacakan setelah mendengar tuntutan jaksa. Dia mengatakan, unsur pokok dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP adalah menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Unsur ini mengandung arti bahwa yang dapat dituntut menurut pasal tersebut adalah orang yang datang menghadap kepada pejabat pembuat akta otentik (akta kelahiran).

Menurut dia, terdakwa bukan orang yang menghadap pejabat pembuat akta, maka terdakwa tidak dapat diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

“Dalam fakta persidangan yang datang menghadap kepada pejabat pembuat akta otentik adalah saksi yang disuruh oleh Yudit Louren (ibu terdakwa, red) maka seharusnya Yudit Louren yang menjadi terdakwa. Oleh karena Yudit Louren telah meninggal dunia maka menurut pasal 77 KUHP gugur hak penuntutan,” kata Iman.

Kemudian unsur pokok Pasal 266 KUHP, lanjutnya, bahwa akta otentik dipakai untuk mendaftarkan di sekolah karena di sekolah harus menggunakan akta kelahiran. Sedangkan untuk mengangkat kolano moduru atau putra mahkota, sebut dia, tidak dipersyaratkan akta kelahiran dengan demikian terdakwa tidak dapat ditetapkan sebagai orang yang menggunakan akta kelahiran, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya unsur pokok Pasal 277 KUHP tentang menggelapkan asal asul orang. Menurut pengacara terdakwa tidak dapat dikenakan kepada kliennya karena pengakuan atas kelahiran tidak termasuk dalam penggelapan asal-asul.

Dari sisi perspektif hukum adat, ucapnya,  persoalan yang menimpa Permaisuri Sultan Ternate adalah persoalan adat dan permaisuri merupakan simbol kesultaan adat Ternate yang harus dijunjung tinggi.

Dalam tradisi masyarakat Ternate, kata dia, keputusan Sultan bersifat final dan menjadi hukum. Oleh karena itu itu, keputusan Sultan menetapkan Booki Nita Budi Susanti sebagai permaisuri dan putra kembar sebagai kolano moduru  adalah hasil jaib kolano yang tidak bisa ditolak oleh dewan adat dan tidak bisa dibatalkan dengan putusan pidana atau formal. “Selain itu, kasus ini harusnya dikembalikan ke kesultanan dan diselesaikan menurut secara adat,” kata pengacara lainnya, Fadly Tuanany. JIR/FORUM

Majalah FORUM Keadilan edisi no.09, tanggal 20 Juni 2016

Comments are closed.