Lain Sudung Di Kejaksaan Agung, Lain Di KPK

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Sudung Situmorang (kedua kiri) menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Kantornya//ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Sudung Situmorang (kedua kiri) menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Kantornya//ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

 

Walaupun Kejaksaan Agung menganggap  Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakartam Sudung Situmorang, tidak bersalah, namun ia tetap berpeluang menjadi tersangka di KPK. Sudung sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh KPK. Akankah Sudung memicu ketegangan antara KPK dan Kejaksaan Agung.

Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu buru-buru menuju mobil mereka masing-masing untuk menghindari wartawan. Sudung adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta. Sedangkan Tomo adalah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta.

Dengan raut wajah serius mereka  keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu sekitar pukul 19.00, Kamis 14 April 2016. Keduanya Tomo Sitepu selesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan suap penanganan kasus PT Brantas Abipraya di Kejati DKI Jakarta.

Walau dihujani pertanyaan yang nadanya hampir sama, keduanya memilih bungkam. Cuma sepatah dua patah kata yang keluar dari mulut mereka. “Sudah saya jelaskan semua,” jawab Sudung di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 14 April 2016. Maksudnya dia sudah merasa menjelaskan duduk perkara pemeriksaan mereka di KPK.

Ada pertanyaan, apakah Sudung mengenal orang bernama bernama Marudut  yang menjadi perantara suap, Sudung tidak banyak menjawab. “Tidak,” cuma itu jawabnya. Begitu pula pula ketika ditanya tentang penyadapan yang dilakukan KPK, dia memilih langsung masuk ke dalam mobil yang menjemputnya. Dan jelas dia menjawab “enggak, enggak” tatkala ditanya apakah Sudung juga menerima suap.

Sebagaimana diinformasikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Sudung dan Tomo diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengamanan kasus PT Brantas Abipraya (PT BA) di Kejati DKI Jakarta.

Pemeriksaan terhadap Situmorang dan Sitepu adalah untuk yang kedua kalinya dilakukan KPK. Keduanya sempat diperiksa KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petinggi PT BA di Jakarta, pada 31 Maret 2016.

Keduanya sempat digelandang ke Gedung KPK usai operasi tangkap tangan terhadap Direktur Keuanagn PT BA Sudi Wantoko, Senior Manajer PT BA Dandung Pamularno, dan Marudut di sebuah hotel di Cawang, Jakarta Timur pada Kamis 31 Maret 2016. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sebanyak US$148.835 yang diduga untuk menyuap jaksa Kejati DKI agar dapat mengehentikan penyelidikan dugaan korupsi iklan di PT BA. Dalam OTT itu, KPK menangkap tiga orang. “KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan, Kamis 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di bilangan Cawang, Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 1 April 2016.

Agus kemudian menceritakan kronologi tangkap tangan itu. Bermula saat KPK mengetahui ada komunikasi antara Marudut dan Dandung Pamularno pada Rabu 30 Maret 2016. Pukul 21.00, Marudut dan Dandung membuat janji untuk bertemu. KPK kemudian membuntuti. Pertemuan keduanya berlangsung pukul 08.20 WIB di hotel yang dijanjikan. Kemudian para penyidik KPK menangkap Dandung dan Marudut  di toilet pria, saat terjadi penyerahan uang.

Sejauh ini Sudung maupun Tomo baru diperiksa sebagai saksi. Nasib keduanya kini berada di tangan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebab Jaksa Agung telah membentuk tim klarifikasi secara internal. Tim klarifikasi tersebut dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) R Widyopramono, dan Widyopramono telah menyerahkan laporan dan rekomendasi serta kesimpulan hasil pemeriksaan Sudung dan Tomo untuk menentukan sanksinya. “Yang jelas untuk yang sifatnya pelanggaran peraturan disiplin pegawai sipil, jamwas sudah menyimpulkan yang terbaik untuk itu. Sudah dilaporkan pada Jaksa ‎Agung. Tinggal jaksa agung bagaimana sikapnya. Tanya sama beliau saja,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), R Widyopramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Dugaan pengamanan kasus PT Brantas Abipraya ini berawal dari adanya laporan yang dilayangkan jaksa pada Jampidum ke Gedung Bundar Kejagung, ‎Lalu laporan tersebut diterima oleh Jaksa pada Jampidsus. Setelah itu dilakukan pengkajian karena kerugian negara dinilai kecil, maka Kasubdit pada Jampidsus Yulianto merekomendasikan dalam surat agar perkara dilimpahkan pada jajaran Jamintel. Namun entah bagaimana ceritanya tiba-tiba perkara PT Brantas Abipraya ditangani Kejati DKI.

Selain itu, ada oknum jaksa yang meminta kepada pihak PT Brantas Abipraya untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5 Miliar agar kasus ini diamankan atau tidak ditingkatkan ke penyidikan. Sampai akhirnya KPK mecium adanya permainan di Kejaksaan Tinggi Jakata, dan kemudian melakukan operasi tangkap tangan.

Namun  mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta KPK untuk berhati-hati menyimpulkan kasus dugaan suap yang menjerat pejabat PT Brantas Abipraya (Persero) dan diduga juga oknum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Saya tidak tahu nih pasal yang digunakan KPK tentang penyuapan, pemerasan, atau percobaan penyuapan. Kita harus hati-hati,” ujar Bambang yang akrab disapa BW di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 April 2016.

Menurut Bambang, jika penyidik menerapkan pasal soal penyuapan, sudah bisa dipastikan dalam perkara tersebut ada penerimanya.  Bila tidak, KPK dapat menerapkan pasal percobaan penyuapan. Bambang mengusulkan   ada cara yang bisa dilakukan oleh penyidik KPK untuk memastikan apakah perkara tersebut merupakan penyuapan atau baru sebuah rencana. Ppenyidik KPK bisa melihat dari maksud hubungan antara penyuap dan calon penerima. “Yang punya kepentingan terlebih dahulu siapa dan siapa yang punya intentions lebih banyak. Jadi kalau tindakan tidak terjadi bukan karena maksudnya si pelaku itu perlu diklasifikasi betul,” ujarnya.

Pengusutan skandal PT BA memang membutuhkan kehati-hatian. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo, dugaan korupsi PT BA disinyalir terjadi pada 2011 silam. PT BA dicurigai melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menggunakan anggaran untuk iklan. “Itu kan kejadian tahun 2011. Kemudian ini kan baru mau jalan, masih penyelidikan. Kasus iklan itu, yang jelas tahun 2011 itu PT Brantas mengeluarkan dana untuk iklan. Intinya seperti itu. Kita tidak boleh menyampaikan secara detail karena ini masih penyelidikan,” kata Waluyo di Kantor Kejati DKI Jakarta, Jumat 1 April 2016. Sedangkan penyelidikan kasus korupsi PT BA baru dimulai pertengahan bulan Maret 2016. Belum ada jumlah pasti kerugian negara dan tersangka yang muncul dari kasus tersebut.

Semula kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun yang menimbulkan pertanyaan mengapa kemudian diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta?

Menurut Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Yulianto, pelimpahan perkara PT Brantas dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, jumlah potensi kerugian negara dari kasus tersebut terhitung kecil dan berjumlah kurang dari Rp10 miliar. Kedua, pelimpahan dilakukan karena keterbatasan jumlah penyidik yang dimiliki Jampidsus untuk mengusut berbagai kasus dugaan korupsi.

“Kasus PT. Brantas itu laporannya awalnya memang ditujukan ke Jampidsus, tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi cetak sawah. Karena personel kan terbatas, terus dilihat potensi kerugian negaranya sangat kecil yaitu Rp7 miliar, akhirnya saya usulkan kita serahkan ke Kejati,” ujar Yulianto di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku telah mempelajari hasil pemeriksaan tim klarifikasi pada Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait operasi tangkap tangan pejabat BUMN PT Brantas Abipraya oleh KPK.  Menurut Prasetyo, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Tomo Sitepu terkait kasus itu. “Sejauh yang diklarifikasi dan diperiksa oleh Jamwas, tidak ada masalah apa-apa,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat 15 April 2016.

Prasetyo mengatakan, kalaupun ada oknum yang mencoba menyuap jaksa, Kajati DKI tidak mengetahui niatan itu. Atas kesimpulan itu, Prasetyo menganggap dua jaksa itu tidak perlu dijatuhi sanksi. “Kalau tidak salah, ya masa kena sanksi. Kalau tidak salah, ya harus kita bela,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengaku sudah menyerahkan pengembangan perkara tersebut ke KPK untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak Kejati DKI. Jika KPK memutuskan ada keterlibatan pihak Kejati DKI, Kejagung akan kooperatif dan menindak jaksa tersebut. “Kalau salah, pasti kita tindak. Kita tidak ada kompromi, kalau ada yang salah. Ini ketegasan sikap kita,” ujar.

Apapun penjelasaan dan pembelaan pihak Kejaksaa Agung, Indonesia Corruption Watch ‎(ICW) menganggap kasus pemeriksaan Jaksa Tinggi Jakarta, menunjukkan kelemahan Jaksa Jaksa Agung HM Prasetyo. Oleh karena itu ICW mendesak Prasetyo mundur dari jabatannya karena gagal melakukan pembersihan di internalnya ‎dari korupsi.

Desakan ini muncul setelah adanya dua kali OTT KPK terhadap oknum jaksa di Kejati DKI dan Kejati Jawa Barat. “Jaksa Agung harusnya minta maaf dan mengundurkan diri karena gagal membina jajaran dibawahnya dan melakukan bersih-bersih kejaksaan dari korupsi,” ‎kata Emerson Juntho, aktivis ICW.

ICW juga meminta Presiden Joko Widodo mengganti HM Prasetyo jika yangbersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri. ‎”Dua kasus ini (OTT Jaksa), sebaiknya dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden Jokowi untuk mengganti Jaksa Agung,” dalih Emerson. Dua kasus yang dimaksud adalah OTT terkait dugaan suap di Kejati Jakarta dan Kejati Jawa Barat.

Lalu apa tanggapan Jaksa Agung atas desakan ICW tersebut. “Ya biar aja mereka ngomong gitu. Gak ada urusannya itu dengan ICW,” jawab Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Citra adyaksa memang tak terlalu bagus. Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Erna Ratnaningsih, pernah mengungkapkan bahwa  sepanjang 2015,  Komjak menerima sebanyak 812 pengaduan masyarakat terkait kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 630 pengaduan sudah dibahas dan ditindaklanjuti Komjak, sedagkan sebanyak 182 pengaduan masih dalam proses penelaahan para komisioner. “Kami telah mengirimkan 187 rekomendasi kepada Kejaksaan Agung. Rinciannya untuk diklarifikasi atau diteruskan 115 pengaduan dan untuk dilakukan pemeriksaan 72 pengaduan,” kata Komisioner Komjak Erna Ratnaningsih suatu kali.

Erna merinci, dari rekomendasi seluruh tersebut, 105 di antaranya sudah ditindaklanjuti atau direspon kejaksaan. Khusus untuk substansi pengaduan masyarakat yang masuk juga sangat beragam. Misalnya, terkait perilaku tercela jaksa, indisipliner hingga tindak tanduk ketidakprofesionalan dan pelayanan yang kurang baik.

Selama tahun 2015, yang mendapatkan pengaduan cukup banyak adalah Kejati Jawa Timur 112, DKI Jakarta 107, Sumatera Utara 105, Jawa Barat 74 dan Jawa Tengah 45 pengaduan. Komisioner Komjak, Andi Lolo juga pernah menjelaskan bahwa dari 812 pengaduan yang masuk, tidak ada satupun yang langsung mengadukan ke Jaksa Agung Prasetyo. Namun demikian, yang diadukan masyarakat adalah kinerja dan perilaku kejaksaan di lapangan yang langsung bersinggungan dengan pengadu. Dari 812 pengaduan, menurut Andi, memang banyak didominasi kekecewaan masyarakat dalam proses penanganan perkara penanganan perkara di kejaksaan di seluruh Indonesia.

Hamdani/FORUM

Comments are closed.