Kepala BNN, Komjeni Budi Waseso: “Banyak Celah Abu-Abu “

Mr Waseso, who was inaugurated as head of Indonesia’s National Narcotics Agency in September, proposes a novel approach to drugs sentencing. Photo: Budi Waseso’s Twitter
Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso (Photo: Budi Waseso’s Twitter)

Penyalahgunaan narkoba di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengatakan bahwa narkoba sudah menyasar kalangan anak-anak , dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Bahkan, narkoba telah menyusup ke kalangan anggota DPR, oknum aparat penegak hukum, artis, dan segala lini kehidupan. Tidak ada celah kosong yang tidak bisa dimasuki sindikat pengedar narkotika ini. Karenanya, tak salah bila Presiden Joko Widodo tegas menginstruksikan perang terhadap narkoba.

Namun di sisi lain, masih ada celah hukum yang bisa dimainkan para pengedar narkoba untuk terus mengedarkan. Tentang celah hukum itu, apa yang dipaparkan Budi Waseso cukup menarik. Ternyata seolah para pengedar narkoba justru merasa ”aman” ketika dijebloskan ke penjara. Arti ”aman” ini bahwa pengedar bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih nyaman mengedarkan narkoba. Ketika diketahui, proses hukum justru lebih panjang lagi.

Undang-Undang Narkotika pun masih memberikan ruang abu-abu bagi sindikat narkoba dan aparat penegak hukum bermain mata. Itulah yang menyebabkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini mendorong parlemen untuk merevisi beleid tersebut. “Celah abu-abu ini yang harus kita ubah. Saya ke depan ingin semua permasalahan, baik pengguna, pecandu, pengedar, itu semua melalui proses hukum. Tidak ada rehabilitasi atau dihukum. Semua biar yang memutuskan hakim, terbukti atau tidak terbukti,” tegas Komjen Budi Waseso kepada FORUM.

Lebih jauh tentang apa yang telah dan akan dilakukan BNN dalam upaya perang terhadap narkoba, pandangan-pandangan kritis jenderal berbintang tiga itu terhadap UU Narkotika, serta berbagai permasalahan penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso telah menerima Priyono B Sumbogo dan Sukowati Utami dari FORUM untuk melakukan wawancara khusus di kantornya, Gedung BNN, Jalan Letjen MT Haryono No. 11, Cawang Jakarta Timur, pada Kamis pagi, 25 Februari 2016. Berikut nukilannya:

BNN saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunakan narkoba ke sekolah hingga kampus-kampus. Bisa dijelaskan mengapa?
Itu fungsi pencegahan, dimana pada tahun 2016 ini sebenarnya yang saya kedepankan adalah fungsi cegah dan berantas.  Kenapa dua fungsi itu, karena dua fungsi itulah yang untuk menghilangkan demmand dan supply. Makanya saya kedepankan.
Kita belajar dari evaluasi pengalaman, terjadinya kampung narkoba, terjadinya orang menggunakan di kalangan bawah khususnya, itu karena pemahaman masalah narkotika yang sangat rendah. Mereka hanya menganggap narkotik itu bikin fly, oo ada rasa enak. Cuma itu saja. Mereka tidak mengenal utuh dampak dan akibat sampai pada akhirnya. Inilah yang menjadi konteks saya ke depan: bagaimana saya memberikan pemahaman secara menyeluruh dari lapisan terendah.
Lapisan terendah itu dari sisi usia yakni anak TK (taman kanak-kanak). Anak TK itu harus sudah mulai diberi pemahaman tentang bahaya narkotika dengan wawasan dan dengan batasan sesuai dengan umur mereka. Makanya saya membuat film animasi dengan tokoh kartun yang sedang trend di kalangan anak-anak yang sekarang sedang saya sempurnakan. Si tokoh ini menyampaikan pesan-pesan soal bahaya narkotika, misalnya jangan makan makanan yang berbahaya beracun, nanti tidak bisa bermain, nanti tidak bisa ke sekolah, nanti bisa sakit, makanan harus bergizi, harus bersih. Seperti itu. Itu pengenalan awal kepada anak-anak TK dengan cara menyampaikan film animasi.  Nah ini diharapkan seluruh TK menyampaikan itu. Program ini nantinya akan kami sampaikan ke Pak Presiden.
Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SD, SMP, dan SMA, saya sudah buat buku tentang pemahaman narkotika yang disesuaikan dengan tingkatan strata pendidikannya. Buku ini sudah diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan kepada Presiden.  Kalangan mahasiswa pun saya sudah berbuat, termasuk bagaimana saya ini sekarang membuat akses ini (menunjukkan kartu) di handphone tentang masalah narkotika. Masyarakat sudah bisa mengakses itu. Di situ ada informasi tentang bahaya narkotika dan akibatnya, ada pernyataan-pernyataan  dari mantan pengguna, dan banyak hal yang saya sampaikan di situ. Saya buat tag line: cerdas anak  bangsa tanpa narkoba. Itu upaya kami.
Kami juga membuat relawan-relawan dalam rangka penyampaian masalah narkotika sesuai dengan strata tingkatannya. Kepada seluruh BNP dan BNK saya sudah sampaikan program mereka secara keseluruhan agar menyetuh kepada sekolah-sekolah.  Di tingkat SD, saya meminta kepada kepala sekolah atau walikelas untuk memilih siswa setiap kelas itu dua orang  yang punya kepemimpinan dan menjadi panutan teman-temannya kami bekali materi untuk disampaikan kepada teman-temannya di kelas tentang narkoba dan bahayanya, sesuai dengan strata tingkatannya. Ke SD, SMP, SMA, dan kampus, caranya semua sama. Dengan maksud mereka menyampaikan oleh mereka dari mereka dengan pemahamanan yang sama. Kalau kami yang menyampaikan langsung mungkin tidak bisa diterima karena mungkin malah ada rasa takut atau malu, ya kan. Tapi kalau yang menyampaikan teman sendiri, akan mudah diterima dan ada diskusi di sana.
Saya sasarkan juga kaum wanita di PKK di pedesaan, di RT dan RW. Camat nanti mengumpulkan kader-kader  untuk mengikuti kegiatan PKK tentang bahaya narkoba sesuai dengan stratanya. Jadi nantinya para ibu-ibu itu memahami betul dan mereka bisa melakukan langkah-langkah upaya dini untuk mengamankan keluarganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena itu (keluarga, red.) merupakan benteng pertama. Nah, kalau sudah bisa secara keluarga-keluarga, ditambah lagi sekolahan-sekolahan dan kampus-kampus di luar lingkungan ibu-ibu melakukan hal yang sama, maka semua sudah tercover dalam memahami tentang narkoba dan bahayanya. Brandnya, saya tidak boleh memakai narkoba. Saya punya cita-cita, saya punya harapan.

Bagaimana dengan efektivitasnya? Apakah hasilnya bisa diukur?
Pasti. Ini kan belum kita laksanakan, baru akan kita laksanakan karena baru saya bikin programnya. Nah kalau demmand-nya sudah tidak ada, maka supply ini dengan sendirinya pasti akan kelabakan. Makanya diimbangi dengan pemberantasan yang massif untuk menghilangkan supply. Jadi dua-duanya ini harus kita kerjakan bersama-sama.

Pemberantasan secara massif ini bisa dijelaskan maksudnya seperti apa?
Pemberantasan massif itu ya memang pemberantasan yang kita lakukan secara serentak bersama-sama dengan melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Kekuatan yang ada itu seperti Polri yang punya tanggung jawab terhadap masalah narkotika dengan Direktur IV; Bea Cukai yang mengawasi pelabuhan barang impor ekspor; PPATK berkaitan dengan penelusuran dan penelisikan transfer; dari Kementerian Perindustrian Perdagangan dalam pengawasan keluar masuknya barang, perizinan eksport impor dan sebagainya, kan itu bisa terjadi. Termasuk pelibatan kekuatan TNI dan seluruh kementerian. Karena tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan ini.
Jadi kita harus massif  betul. Bekerja bersinergi, simultan. Seperti sekarang Direkutur IV Kepolisian bekerja bersama-sama dengan BNN. Tidak ada ego sektoral, kita yang paling hebat, saling berebut, tidak ada itu. Kita semua bekerja bersama-sama.

Terkait target rehabilitasi 400 ribu yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk tahun 2016, apa langkah-langkah strategis BNN untuk memenuhinya?
Begini, cara saya jutru terbalik. Rehabilitasi itu suatu akibat kegagalan dari empat peran yang ada di BNN:  pencegahan, pemberantasan, pendayagunaan masyarakat, dan kerja sama. Kalau ini gagal, akibatnya pengguna semakin banyak, sampahnya larinya ke rehabilitasi.
Rehabilitasi itu bukan jaminan bahwa orang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena dia (rehabilitasi) tidak bersifat permanen, hanya bersifat sementara, untuk orang itu terlepas dari sifat ketergantungann dari pemakai. Padahal narkoba sudah berdampak pada kerusakan syaraf otak yang permanen dan organ tubuh mulai rusak karena syaraf otak yang sudah rusak. Itu akan mempengaruhi semua organ tubuh. Nah makanya saya bilang, rehabilitasi harus betul-betul disiapkan, jangan asal-asalan. Ke depan kita harus menyiapkan balai rehabilitasi secara keseluruhan di Indonesia dan harus standar, sama programnya, sama sistemnya, sama materinya, sehingga orang direhabilitasi di mana saja hasilnya sama. Kalau sekarang kan programnya beda-beda. Ada yang menggunakan cara tersendiri, ada yang menggunakan pendekatan agama, ada yang menggunakan pendekatan sosial. Jadi nggak bisa seperti itu.
Kita harus melihat dampak dan akibat pengguna narkoba secara utuh. Ada 100 orang pengguna, ada 100 alasan dia menggunakan, jadi tidak sama. Sehingga kita harus mengetahui latar belakang dia menggunakan. Bisa karena tekanan psikis, ada yang karena keluarga, ada yang karena frustasi, ada yang karena dipaksa. Ada yang karena coba-coba. Apakah penyelesaiannya harus sama? Tidak. Oleh sebab itu kita selesaikan pokok awal dulu, setelah latar belakangnya sudah selesai, baru kita meningkat pada program medis, rehabilitasi medis.  Bagaimana kita membuat dia sehat, tidak ketergantungan lagi, apa yang sudah keracunan dalam tubuh itu bisa didetoks. Cara-cara ini yang harus dilakukan. Baru setelah itu dilakukan progran rehabilitais sosial. Bagaimana dengan bakat dia, kemampuan dia, sehingga dia menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, punya kreasi, kreatif, jauh dari pemikiran menggunakan narkoba.
Setelah itu baru ada program pasca rehabilitasi. Di situlah program penanaman disiplin, penanaman nilai-nilai agama, penanaman nilai-nilai kebangsaan. Harapannya, begitu orang keluar dari balai rehabilitasi, nilainya jelas, hasilnya jelas, output-outcome-nya jelas dan terukur.

Berbicara tentang rehabilitasi, tersiar kabar tidak sedap dan pernah Anda singgung pula bahwa ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, karena dalam program rehabilitasi membutuhkan dana yang cukup besar?
Begini, rehabilitasi itu kan menggunakan biaya. Tanya saja yang direhab, keluar biaya tidak.  Negara sendiri memberikan dukungan biaya terhadap orang-orang yang direhab. Akhirnya kalau berhitungnya tidak bener, akhirnya berhitungnya soal duit saja. Masalah rehabilitasi ini banyak uang beredar. Jangan sampai ini dipakai untuk kepentingan bisnis, mencari keuntungan, hasilnya tidak peduli, yang penting saya sudah melaksanakan rehab, duit masuk. Jadi misalnya saya punyai balai rehab, saya tampung orang-orang, kamu mau sembuh atau tidak, tapi bayaran ke saya. Saya terima juga uang dari pemerintah untuk kegiatan saya. Jadi semacam proyek rehabilitasi.
Nah, sekarang ini kalau kita tidak menstandardisasi secara keseluruhannya, kejadiannya bisa begitu. Ini kan hasilnya tidak ada. Malah orang korban dua kali, keluarganya korban dua kali. Sudah jadi pengguna pecandu, tambah lagi keluar biaya. Beban lagi. Itu yang saya pikirkan. Jadi tidak sederhana.
Saya kalau berpikir itu harus utuh, semua harus selesai, tidak boleh berpikir kita separo-separao atau asal-asalan. Makanya saat Pak Presiden menyampaikan rehabilitais untuk program tahun ini, saya bilang ‘Pak tahun ini belum bisa saya pastikan saya memenuhi target untuk merehabilitasi dengan jumlah, tapi saya akan mengimbangi dengan menyiapkan secara keseluruhan balai rehabilitasi termasuk yang ada  di BNN menjadi standar internasional.’ Jadi kalau kita melaksanakan itu (rehabilitasi) tidak bisa dikomplain. Karena kita melakukan sesuai dengan standar internasional. Jadi tidak ada nanti tumbuh balai rehab yang beda-beda, terus asal-asalan.  Itu cara pemikiran saya untuk ke depan.

Kalau ramai diberitakan Anda menolak target rehabilitasi yang dinyatakan oleh Presiden?
Bukan menolak. Artinya begini loh. Kita jangan dulu sekarang kalau belum siap, tapi terus menerima. Itu kan nggak bagus dan nggak ada hasilnya. Saya bilang, jangan mencari popularitas, pengakuan. Kita ini bekerja, bekerja sosial. Bekerja sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Jadi kita mengabdi. Pengabdian itu harus hal nyata, bahwa kita memang benar mengabdi untuk negara dan masyarakat. Orang yang direhabilitasi intinya adalah orang sakit yang harus dibuat sembuh. Nah kalau sakit ndak sembuh, gimana kira-kira.

Terkait dengan pemberantasan massif terhadap bandar dan pengedar, apakah ada tindakan hukum khusus?
Begini, penegakan hukum apapun ada sratanya, ada tingkatannya. Nah, bagaimana kalau kita mengahadapi perlawanan seperti di Kampung Berlan (Matraman, Jakarta Timur). Ya lakukan tindakan untuk melakukan perlawanan juga terhadap mereka. Karena kita kan negara, kita ini Undang-Undang, masa kalah dengan bandar narkoba. Lakukan tidakan yang keras dan tegas manakala memang itu diminta dan dibutuhkan. Itu saya bilang.
Jadi kenapa sekarang BNN dan Polri diberikan senjata oleh negara, dalam rangka untuk penegakan hukum. Senjata itu kaitannya untuk menunjang tugas Kepolisian dan BNN dalam penegakan hukum. Jadi tidak boleh ada keraguan untuk menggunakan senjata api.

Ada suara sumbang, akhir-akhir ini Polisi dan BNN tegas terhadap bandar narkoba karena ada polisi yang jadi korban. Bagaimana menjawab penyataan tersbut?
Polisi menjadi korban itu karena konsekuensi dan risiko tugas. Persoalannya sekarang yang perlu itu adalah kita mengevaluasi setiap hari, setiap minggu, bulan, dari kegiatan kita. Itu harus. Terutama kegagalan-kegagalan dan kekurangan-kekurangan itu sehingga ke depan akan lebih sempurna, lebih baik dan lebih baik. Itu maksudnya.
Kejadian Berlan (Matraman, Jakarta Timur) itu karena anggota lalai, under estimate. Karena dia melihat ini (bandar) perempuan, di rumahnya pula. Dia (polisi) tidak mempredisksi bahwa di dalam rumahnya ada siapa saja, padahal dia bandar. Anggota itu terlalu meyakinkan diri. Itu ke depan tidak boleh under estimate. Ini harus menjadi satu perhatian.
Sebenarnya sudah ada satu standar dalam penanganan-penanganan masalah seperti itu, namun kadang-kadang diabaikan karena pertimbangan ‘biasanya’. Kita selalu melaksanakan dengan mengatakan ‘itu biasanya’. Ini bukan lagi masalah ‘biasanya’, bukan kebiasaan, tapi aturan SOP dibuat untuk dilaksanakan. Itulah aturan, ketentuan, pedoman. Nah, sekarang kita gencar menyesuaikan dengan SOPnya, aturannya, ketentuannya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

Tentang UU Narkoba. Anda mendorong DPR untuk melakukan revisi UU tersebut. Poin krusial mana yang Anda kritisi untuk direvisi?
Oh banyak. Jadi tidak ada poin khusus. Saya akan mengevaluasi secara keseluruhan dikaitkan dengan permasalahan di lapangan. Jadi tidak ada poin khusus. Saya bilang, kalau dievaluasi secara keseluruhannya dan direvisi secara keseluruhannya. Karena sekarang seperti pengguna pecandu, itu wajib direhabilitasi dan tidak dilakukan penahanan, tidak dilakukan penyidikan. Itu dari mana. Ini abu-abu, bahaya. Karena apa? Dari mana kita bisa mengungkap jaringan kalau tidak diawali dari penyalahguna, pemakai. Pemakai pecandu itu adalah penyalah guna karena yang dipakai adalah narkotika. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Dari mana dia (disebut) korban, kecuali tingkat anak SD dan TK yang sekarang menjadi operasi regenerasi pangsa pasar itu. Dia (anak SD dan TK) nggak negerti, dipaksa dicampuri makanan dan minuman, itu namanya korban. Sekarang kalau memang sengaja pengin nyoba, dia tidak bisa disebut korban.
Sekarang ini pemahaman di kalangan anak-anak remaja: nggak apa-apa kalau kita pakai, kita korban, nanti akan diobati oleh negara, gratis. Ini memang diciptakan oleh bandar-bandar supaya korbannya lebih banyak. Karena kalau korban pemakai lebih banyak, laku dagangannya.
Nah, celah abu-abu ini yang harus kita ubah. Saya ke depan ingin semua permasalahan, baik pengguna, pecandu, pengedar, itu semua melalui proses hukum. Tidak ada rehabilitasi atau dihukum. Oh, tidak begitu. Semua biar yang memutuskan hakim, terbukti atau tidak terbukti. Itu saja.
Sekarang kan jadi persoalan, bagaimana kalau yang terbukti dia bersalah dan dia pecandu, soal rehabilitasi. Ya dia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) sekaligus menjalankan hukuman dan rehabilitasi di dalam lapas. Itulah nanti yang akan dilaksanakan. Jadi rehabilitasi sekalian di lapas sekaligus orang itu menjalankan hukumannya.
Pertanyaan yang lain, terus bagaimana sebagai pengguna pecandu ternyata bebas hukuman dari tuntutan penjara? Tidak apa-apa, tapi karena dia sebagai pengguna, pecandu, dia wajib direhabilitasi juga di balai-balai rehabilitasi yang ada, khususnya di BNN. Jadi  program ini simultan. Tidak (seperti) sekarang yang jadi pemainan. Jadi misalnya saya jadi oknum petugas. Saya nangkap Anda, ada barang bukti semua, terus saya bisa menyalahgunakan wewenang saya. Anda mau saya pidana atau saya rehabilitasi. Ini barang bukti mau saya buang, atau saya hadirkan. Tapi belakangan berani bayar berapa. Kan jadi masalah nih. Nanti nggak selesai di oknum BNN atu polisi, ada oknum jaksa. Ini Anda mau saya tuntut apa nih. Pidana atau rehabilitasi. Ndak selesai di situ, ada oknum hakim, nanti  Anda ditanya, mau diketok apa nih, rehabilitasi, bebas, atau pidana. Masalah lagi. Itu sekarang terjadi.
Jadi tidak ada lagi nanti permainan oknum itu untuk bermain soal direhabilitais atau pidana. Nah program rehabilitasinya berjalan dengan sendirinya karena itu program negara.

Tentang bandar narkoba, Presiden tegas tidak akan memberikan grasi terhadap bandar narkoba yang mendapat vonis hukuman mati. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Ada upaya hukum berkali-kali yang dilakukan bandar narkoba sehingga eksekusi hukuman mati tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana mengatasi permasalahan ini?
Begini, ini satu kelemahan hukum juga di Republik ini. Kenapa bandar-bandar  yang sudah ditahan di lapas dan sudah inkrah tapi mereka masih bisa berbuat ulah. Ini karena ada kelemahan-kelemahan hukum. Misalnya, ada yang sudah putusan eksekusi inkrah tapi tidak bisa dieksekusi karena dia melakukan upaya hukum banding, kasasi, sampai PK. Jadi nggak selesai. Bandingnya lama prosesnya, kasasi prosesnya bisa sampai setahun atau dua tahun, nanti kalah di situ dia bisa PK. PK bisa bertahun-tahun juga. Jadi akhirnya dia panjang umur di situ, ya kan. Dia sengaja di situ bisa melakukan kegiatannya lagi. Dengan melakukan kegiatannya lagi, dia berharap bisa ditangkap lagi. Kalau ditangkap lagi, terungkap dan diproses lagi. Seperti kasus Freddy Budiman. Dia punya persoalan baru lagi. Diperiksa dan terbukti, dia masih bisa melakukan upaya hukum lagi, banding lagi, kasasi lagi, PK lagi pada kasusnya yang baru. Jadi yang kasus pertama ini dia sudah kalah 100 persen, ndak bisa lagi dieksekusi karena ada kasus kedua. Nah ini kan sistem hukum yang ada di kita.
Kekuatan jaringan dan bandar ini secara finansial kan luar biasa, dengan uang yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu dia bisa mempengaruhi oknum-oknum petugas di lapangan, baik oknum TNI, Polri, oknum BNN, termasuk oknum di lapas. Oleh sebab itu saya bilang kalau manusia sudah tidak punya lagi keteguhan hati, tangguh untuk menghadapi godaan itu, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan manusia untuk penjagaan mereka. itu yang saya bilang. Penjagaan itu ya harus menggunakan binatang seperti buaya, harimau, ikan piranha. Mana mungkin buaya mau disuap kecuali buaya darat. Ya kan begitu.

Soal jaringan peredaran gelap narkoba. Apakah ini terpecah-pecah atau ada satu bos besarnya di Indonesia?
Jaringan ini selalu putus dan pecah-pecah. Satu sama lain tidak tahu dan tidak ada hubugaan. Mereka sistem sel, nggak bisa kontak person langsung. Dan mereka macam-macam modusnya.
Yang pasti semua ada pemodalnya, ada penjualnya, ada jaringan pengedarnya, ada pemain lapangannya. Tiap-tiap jaringan membuat jaringan lagi, begitu seterusnya.

Terkait peredaran narkoba di Indonesia yang makin menggurita, apakah ada kaitannya dengan jaringan internasional peredaran narkoba?
Begini, yang jelas BNN dan Polri punya kemampuan untuk menelisik, menelusur. Jadi kita tidak mau bicara ‘katanya’.  Kalau informasi, oke, pasti kita terima. Tapi informasi perlu dibuktikan dan harus kita olah, ditelusuri, dicari kebenarannya menjadi hal-hal yang nyata. Jaringan menyangkut si A si B, mungkin saja, tapi harus dibuktikan kebenarannya dengan penelusuran, penelisikan, dengan pembuktian. Itu yang saya bilang.
Soal narkoba ini kemungkinannya sangat luas dan bisa ke mana-mana. Buktinya bisa masuk ke dalam kelompok jaringan di tubuh TNI, Polri, BNN, bisa ke DPR. Sekarang saya ingin tanya, kelompok mana yang bebas narkoba, institusi mana yang bebas narkoba, elemen-elemen bangsa mana yang bebas narkoba, dari kelompok umur tua sampai anak-anak mana yang bebas dari narkoba, dari ribuan pulau yang ada di Republik ini mana yang bebas narkoba. Itu bukti, fakta. Oleh karena itu betul ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Ditambah secara riil data menyebutkan bahwa pengguna narkotika di Indonesia lebih dari 5 juta orang di Indonesia.

Nilai peredaran uang  dari bisnis gelap narkoba di Indonesia berapa?
Begini, kalau saya melihat jangan kita bicara uang. Kita bicara manusia. Manusia lebih berharga daripada uang. Salah orang melihatnya. Kok kita selalu bicara uang. Nyawa tidak bisa dihargai dengan berapa pun. Yang kita selamatkan adalah jiwa raga, nyawa, generasi, negara dan bangsa ini. Lha kok kita bicara uang. Saya paling nggak suka bicara uang, karena ini bukan soal materi. Ini adalah soal jiwa manusia, nyawa, generasi bangsa negara ini, masa dibayar dengan uang. Nah itu cara melihat persoalan narkoba ini.

Terakhir, apa harapan besar Anda terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara keseluruhan?
Narkoba ini tanggung jawab kita semua. Ini adalah masalah bangsa negara. Jadi seluruh masyarakat bangsa dan negara harus berbuat untuk menangkal dan menanggulangi. Apalagi dari aparatur negara termasuk TNI, Polri, BNN, kementerian dan lembaga. Bayangkan, sekarang setiap hari  30-40 rentang manusia meninggal dunia di Indonensia akibat  penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Tapi kita tidak pernah ribut tuh. Begitu teror tujuh korban, dunia ribut. Tapi ini lebih dari itu tenang-tenang saja. Ini terjadi karena kita belum ada kepedulian.
Jadi kalau semua sudah peduli, masyarakat dari lapisan paling atas sampai yang terbawah itu peduli, selesai urusan narkoba di Indonesia, negara kita hebat. Karena pemahamannya yang belum sama, melihat masalah narkoba masih mengganggap masalah yang tidak penting, tidak urgent. Padahal Pak Presiden mengatakan bahwa ini (penyalahgunaan narkoba) persoalan nomor satu di Republik ini. Ini yang bicara Pak Presiden loh, bukan saya. Karena beliau melihat dan merasakan sebagai kepala negara. Jadi sebenarnya masalah narkoba adalah masalah serius bangsa ini. Harapan saya semua pihak menganggap serius persoalan narkoba.#

Comments are closed.