Babak Akhir Suap Gatot

Gatot Pujo Nugroho mencium istrinya, Evy Susanti saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3/2016). Gatot divonis 3 tahun penjara sedangkan istrinya, Evy Susanti 2 tahun penjara. (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Gatot Pujo Nugroho mencium istrinya, Evy Susanti saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3/2016). Gatot divonis 3 tahun penjara sedangkan istrinya, Evy Susanti 2 tahun penjara. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Majelis hakim menghukum  Gatot dan istrinya selama tiga dan dua tahun penjara. Berstatus justice collaborator. Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti tampil kompak. Terlihat dari pasangan ini yang mengenakan baju berwarna hitam, dengan kombinasi cokelat. “Warna hitam kan kami, ini kan vonis dan duka kami berdua. Hitam bagi kita itu prihatin. Cokelat itu supaya menenangkan,” ujar Evy. Ia berharap suaminya bisa mendapat keadilan. Sebab menurutnya, dari awal Gatot hanyalah korban.

Senin pekan lalu, keduanya menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Diketuai Hakim Sinung Hermawan, Gatot dan Evy divonis berbeda. Gatot dihukum 3 tahun penjara. Sedangkan Evy divonis 2 tahun 6 bulan bui. Keduanya terbukti menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan serta memberikan duit ke Patrice Rio Capella.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 (Gatot) penjara 3 tahun dan terhadap Terdakwa 2 (Evy) selama 2 tahun dan 6 bulan,” ujar Hakim Ketua Sinung Hermawan saat membacakan amar putusan.  Tak hanya itu, keduanya dihukum membayar denda masing-masing Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Gatot dan Evy terbukti bersama-sama menyuap tiga hakim PTUN Medan dan seorang panitera sebesar USD 27 ribu dan 5000 dollar Singapura melalui pengacaranya, OC Kaligis.

Selain itu, Gatot dan Evy juga terbukti memberi uang sebesar Rp200 juta kepada anggota DPR Patrice Rio Capella. Uang tersebut diyakini terkait penanganan kasus dugaan suap Bansos di Kejaksaan Agung.  Hal-hal yang meringankan yakni keduanya belum pernah dipidana, koorperatif dan memiliki tanggungan keluarga. Gatot dan Evy juga dinyatakan sebagai justice collaborator yang membuka peran pihak lain. Hal yang memberatkan keduanya adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Vonis yang diterima Gatot dan Evy ini sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya ia dituntut hukuman 4,5 tahun penjara. Sedangkan istrinya Evy Susanti dituntut hukuman 4 tahun bui.  Jaksa juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsidair 5 bulan kurungan.

Perkara suap yang membelit Gatot dan Evy berawal dari surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 19 Maret 2015 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut. Isi surat panggilan itu terkait APBD 2012 yang diduga terdapat tindak pidana korupsi pada Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara.

Lantaran was-was pemanggilan tersebut bakal menyasar kepada dirinya, ia bersama Evy Susanti datang ke kantor OC Kaligis di Jalan Majapahit Blok B 122-123 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas bagaimana mencari upaya agar panggilan permintaan keterangan tersebut tidak mengarah kepada Gatot.

Pada pertemuan itu OC Kaligis lantas menyarankan agar Bendahara Umum Daerah Prov Sumut Fuad Lubis tidak datang memenuhi panggilan Kejati Sumut. Bukan hanya itu, OC Kaligis menyarankan agar menggugat Kejati Sumut atas kewenangannya melakukan penyelidikan kasus-kasus dugaan korupsi Pemprov Sumut.

Atas usulan tersebut, Gatot dan Evy menyepakatinya. Mereka lantas meminta Fuad Lubis mengajukan gugatan kewenangan Kejati Sumut tersebut.  Selanjutnya pada akhir April 2015, Kaligis, Gary, dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan (Panitera PTUN Medan) untuk dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan, Tripeni dalam rangka konsultasi gugatan perkara.

Syamsir memenuhi keinginan dari pihak Kaligis. Ia mengantarkan Kaligis bersama dua anak buahnya itu ke ruangan Tripeni.  Pada 2 Juli 2015, Gary menyampaikan permintaan OC Kaligis agar nanti putusannya sesuai petitum yaitu permintaan keterangan dinyatakan tidak sah dan untuk permintaan keterangan harus ada pengawasan internal lebih dulu.

Hakim Darmawan kemudian menyampaikan hal itu ke anggota majelis hakim lain yaitu Amir Fauzi. Keduanya sepakat memenuhi permintaan itu namun meminta kompensasi serta agar OC Kaligis menemui keduanya pada 5 Juli di kantor PTUN Medan.

Pada 5 Juli 2015, Darmawan dan Amir menerima uang dari Gary di halaman kantor PTUN Medan. Gary yang ditemani oleh OC Kaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah (meski keduanya tetap di dalam mobil) menyerahkan uang kepada Darmawan dan Amir di dalam amplop yang masing-masing bernilai 5.000 dolar AS di dalam amplop putih dan diselipkan di sela halaman buku.

Keesokan harinya, Darmawan dan Amir melapor kepada Tripeni soal penerimaan uang dari Kaligis. Namun, jumlahnya tak sesuai harapan Darmawan dan Amir. Tripeni menenangkan mereka bahwa nantinya hanya sebagian gugatan yang dikabulkan. Namun, Tripeni menyarankan tidak mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyelidikan karena itu bersifat umum atau pidana.

Putusan atas gugatan Pemprov Sumut tersebut dibacakan pada 7 Juli 2015.  Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebagian yaitu menyatakan permintaan keterangan terhadap pemohon ada unsur penyalahgunaan wewenang dan menyatakan tidak sah keputusan permintaan keterangan pemohon yaitu Fuad Ahmad Lubis dan Sabrina.

Seusai sidang, Gary memberikan uang sebesar 1.000 dollar AS kepada Syamsir. Keesokan harinya, Syamsir menghubungi Gary dan meminta uang “tunjangan hari raya” untuk Tripeni. Kaligis kemudian menyuruh Gary menemui Tripeni untuk memberikan uang 5.000 dollar AS dari Kaligis. Saat uang itu diserahkan, petugas KPK menangkap tangan Tripeni, Darmawan, Amir, dan Gary.

Sedangkan perkara suap Rio Capella yang membelit Gatot juga masih terkait panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut, Ahmad Fuad Lubis.  Gatot merasa ada yang sengaja mempolitisasi kasus tersebut untuk mengancam posisi dirinya sebagai gubernur. Dugaan Gatot pun tertuju kepada Wakil-nya, Tengku Erry Nuradi.

Atas saran pengacaranya, Yulius Irwansyah atau Iwan, Gatot akhirnya memutuskan untuk mencari orang Partai Nasdem, yang kira-kira bisa mengkomunikasikan perkara Bansos itu. Kemudian Gatot bertemu dengan Rio Capella yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Nasdem. Dan pada akhirnya, Gatot dan istrinya Evy Susanti bertemu dengan Rio Capella, di restoran Jepang, Edogin, di hotel Mulya, Senayan, Jakarta pada awal April 2015.

Setelah dilakukan islah tersebut, Rio berpesan kepada Evy melalui Fransisca terkait dengan permintaan sesuatu yang menurut Evy dipahami sebagai permintaan uang sebesar Rp 200 juta. Fransisca lalu menyampaikan hal ini kepada rekannya, Yulius Irawansyah alias Iwan, yang juga bekerja di kantor pengacara OC Kaligis.

Esok harinya, Evy dan Fransisca bertemu di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Evy memberikan uang kepada Sisca sebesar Rp 150 juta untuk disampaikan kepada Rio. Lalu, Rp 10 juta buat Fransisca sendiri. Fransisca mengatakan jumlah uang itu kurang. Evy lalu memberi Sisca lagi Rp 50 juta sore harinya melalui supir Evy.

Fransisca lalu bertemu Rio malam harinya, 20 Mei 2015, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Fransisca menyerahkan uang Rp 200 juta itu. Tapi Rio memberikan kembali Rp 50 juta kepada Fransisca. Rio, Fransisca, dan Evy bertemu lagi di Kartika Chandra pada 22 Mei. Dalam perjumpaan itu, Rio mengatakan akan berkomunikasi dengan Jaksa Agung sepulang umroh.

Lantaran perbuatannya, majelis hakim meyakini Gatot dan Evy terbukti melakukan korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPIdana. Mereka juga melanggar Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menanggapi vonis itu, Gatot maupun Evy menerimanya dengan lapang dada. “Terima kasih Yang Mulia saya menerima putusan,” timpal Evy.” Usai berdiskusi dengan kuasa hukum,  Gatot menyampaikan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumatera Utara. “Saya menerima putusan,” kata Gatot. Sedangkan jaksa KPK belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.  “Terhadap putusan kami pikir-pikir,” pungkas Jaksa Irene Putri.

AFKHAR/FORUM

Comments are closed.