Manuver Dari Gedung Bundar

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Polda Sulse (ANTARA FOTO/Sahrul Manda)
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel (ANTARA FOTO/Sahrul Manda)

Kejakgung berencana deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjayanto. Dinilai bermuatan politis.  Geliat Jaksa Agung HM Prasetyo lagi-lagi menuai polemik. Orang nomor satu di Kejaksaan Agung ini bakal mengeluarkan kebijakan deponering atas kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjayanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan deponering Jaksa Agung diutarakan pekan lalu di Istana Negara.

Seperti diketahui, Abraham Samad jadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Sementara Bambang Widjojanto terbelit kasus dugaan keterangan palsu pada sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010 silam. Kasus kedua pimpinan KPK ini sampai sekarang menyedot perhatian publik.

Sebagai bukti keseriusan Prasetyo, Kejaksaan Agung lantas mengirim surat ke DPR kemudian diteruskan ke Komisi III, komisi yang membidangi hukum. Maksudnya meminta pertimbangan rencana pemberian deponering tersebut.  Sebelum memberi jawaban atas pertimbangan itu, Komisi III berencana mengundang Prasetyo agar bisa menjelaskan korelasi kepentingan publik dengan pemberian deponering.

Komisi III DPR pun sudah menggelar rapat tertutup guna membahas rencana Prasetyo. Hasilnya, sepuluh fraksi yang hadir sepakat menolak niatan sang Jaksa Agung. “Sepuluh fraksi yang diwakili kepala kelompok fraksi intinya adalah menolak, dengan berbagai pertimbangan,” ujar Ketua Komisi III, Bambang Susatyo. Menurut Komisi III DPR pemberian deponering memang sepenuhnya hak dan kewenangan Kejaksaan Agung, namun syarat deponering, yakni menyangkut kepentingan umum, belum terpenuhi.

Penolakan DPR tersebut tidak melemahkan tekad Prasetyo. Lantaran keputusan deponering merupakan hak Jaksa Agung.  “Apapun jawabnnya (di Komisi III) itu kembali hak prerogatif Jaksa Agung,” ujar Prasetyo.  Menurutnya, Komisi III DPR yang meminta Korps Adyaksa tidak melakukan diponering kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Namun akhirnya tetap keputusan ada di tangan dirinya.

Prasetyo berdalih deponering itu sudah berdasarkan pada masukan masyarakat, bukan atas kehendaknya untuk melakukan diponering itu. “Masalah ada sedikit perbedaan itu wajar kan kita harus memperhatikan dan akhirnya akan kita putuskan karena aspirasi dari masyarakat tumbuh dan berkembang,” tutur Prasetyo. Yang jelas, usulan deponering tersebut menuai pro kontra. Ada yang menolak keras, tidak sedikit yang sepakat. Bahkan bentuk penolakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Seperti yang terjadi pada Selasa pekan lalu, puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (HMPPH) berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung.

Mereka mendesak Jaksa Agung tidak melakukan deponering terhadap kasus yang melibatkan Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Menurut Koordinator Aksi, Andriyansah, memberikan deponering terhadap AS, BW dan Baswedan tidak mencerminkan sebagai lembaga hukum yang baik.  Selain itu, deponering hanya melecehkan penegakan hukum di Indonesia dan menimbulkan kegaduhan politik.

Penolakan atas deponering sempat disampaikan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan.  Ia menegaskan, kasus yang menjerat Bambang Widjojanto, tidak dapat dihentikan. Pasalnya, perkara Bambang Wijayanto sudah masuk ke tahap penuntutan dan sulit untuk dihentikan.

Walaupun begitu, jaksa dapat tidak meneruskan penuntutan dengan mengembalikan lagi ke kepolisian dengan alasan berkas belum lengkap. Menurut Bagir, jika Jaksa Agung ingin mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau deponering pada kasus Bambang, tentu sebaiknya harus dengan alasan yang kuat.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menilai deponering bakal menimbulkan demoralisasi di kalangan kepolisian. “Jangan kemudian karena opini publik atau karena bargaining atau karena yang lain, pencitraan misalnya, kemudian hukum itu tidak tegak,” kata Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menegaskan hukum harus ditegakkan. “Kalau kemudian dilakukan deponering, berarti apa yang jadi kerja polisi selama ini dianulir. Berarti apa yang sudah dilakukan polisi salah,” tuturnya. Sebab itu, Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo juga harus memperhatikan aspek tersebut.

Di sisi lain, dukungan pemberian deponering disuarakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. “KPK sangat mendukung langkah Kejagung, apabila akan dilakukan deponeering terhadap kasus BW (Bambang Widjojanto) dan AS (Abraham Samad),” tandas Agus.  Dukungan Jaksa Agung memberikan deponering kepada dua mantan pimpinan KPK jilid III itu, agar pimpinan KPK sekarang bisa melanjutkan kinerjanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut bicara soal polemik deponering. Menurutnya, dari sisi aturan perundang-undangan deponering memang mungkin dilakukan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, dia mempersilakan Kejaksaan Agung sebagai pemilik wewenang untuk mengkaji kasus dua mantan pimpinan KPK itu.

Saat ini, pemerintah hanya dalam posisi menunggu kajian dan membiarkan Kejaksaan Agung mengambil keputusan. “Biar Jaksa Agung saja yang mengkajinya, menelitinya dari sisi hukum. Presiden juga memerintahkan begitu, selesaikan sesuai dengan jalur hukum,” ujar Jusuf Kalla.

AFKHAR/FORUM

Berkaca Pada Kasus Bibit Chandra

Deponering memiliki makna mengesampingkan atau menghentikan suatu kasus hukum/perkara demi kepentingan bersama, khususnya kepentingan bangsa dan negara. Kewenangan pemberian deponering oleh Jaksa Agung sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 35 UU Kejaksaan menyebutkan, Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada bagian penjelasan terhadap Pasal 35 UU Kejaksaan, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Menurut kalangan pakar hukum, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
Deponering sendiri pernah dikeluarkan dalam kasus dugaan suap mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah pada 2011 silam. Ketika itu kasus Bibit-Candra sangat menarik perhatian masyarakat luas. Tak sedikit bentuk dukungan masyarakat kepada Bibit-Chandar yang dinilai dikriminalisasikan. Sebut saja dukungan yang disebut Gerakan Sejuta Facebook.

Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim delapan yang kemudian menyarankan penghentian kasus tersebut. Dua mantan anggota Tim 8 bahkan sempat mendatangi Kejaksaan Agung guna mendesak Kejaksaan mengambil putusan deponeering agar perkara Bibit-Chandra tidak melemahkan kinerja KPK, setelah Mahkamah Agung memutuskan tidak bisa menerima penghentian perkara ini. Kejaksaan Agung dinilai perlu mengambil pilihan deponeering karena dianggap lebih sedikit resikonya dalam upaya menjaga KPK tetap dapat berfungsi memberantas korupsi.

Setelah mendapat desakan kuat dari berbagai kalangan masyarakat, akhirnya Jaksa Agung Basrief Arief mengeluarkan surat deponering untuk Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Surat itu bernomor TAP 001/A/JA/2011 atas nama Chandra M. Hamzah dan TAP 002/A/JA/2011 atas nama Bibit S. Rianto.

Salah satu alasan Kejaksaan Agung mengeluarkan deponering adalah mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebelum keputusan ini diambil, Kejaksaan Agung sudah meminta pernyataan dan saran kepada lima lembaga tentang deponering.  Lembaga itu adalah Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kepolisian RI.

Kelima lembaga itu menyatakan memahami alasan Kejaksaan Agung memilih deponering kasus Bibit-Chandra. Langkah deponering juga didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya dukung rencana Jaksa Agung sesuai kewenangannya untuk lakukan deponering sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata SBY ketika itu.

Comments are closed.