Kalah Tender Menuai Kredit

pelayanan nasabah di Bank DKI/www.tribunnews.com
Pelayanan Nasabah di Bank DKI (tribunnews.com)

Dua pejabat bank DKI ditahan Kejati DKI Jakarta.   Kerugian negara mencapai Rp 267 miliar. Proses hukum kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank DKI Jakarta memasuki babak baru. Usai ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu, akhirnya mereka harus mendekam di balik jeruji besi. Tengok saja pekan lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta langsung menahan dua orang tersangkanya. Mereka tak lain para petinggi bank pelat merah tersebut.

Keduanya mesti masuk sel tahanan lantaran terlibat kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank DKI sebesar Rp 230 miliar. Kedua tersangka itu yakni Group Head Kredit Komersial Bank DKI, Dulles Tampubolon, dan Hendri Kartika Andri Account officer selaku korporasi Bank DKI. Dulles dan Hendri menyandang status tersangka setelah memberikan fasilitas kredit oleh Bank DKI Jakarta kepada PT Likotama Harum dan PT Mangkubuana Hutama Jaya dengan nilai kredit fantastis, yaitu sebesar Rp 230 miliar.

Lantaran perbuatannya, Dulles dan Hendri harus ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.  Keduanya menyusul rekannya yang sudah lebih dulu masuk bui, yaitu Supendi. Ia sudah berada di sel tahanan sebelumnya oleh Polda Banten dengan kasus yang berbeda.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Supendi sudah ditahan dalam kasus yang berbeda. Pada hari ini, tersangka Dulles Tampubolon dan tersangka Hendri Kartika Andri kita tahan mulai hari ini. Di tahan di Rutan Salemba,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang di kantornya, jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu.

Dulles dan Hendri rencananya akan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Bukan tanpa alasan keduanya langsung dikirim ke sel tahanan. Menurut Kejati DKI, penahanan kedua pejabat bank DKI itu dilakukan guna kepentingan penyidikan polisi. Sebenarnya bukan mereka saja yang jadi tersangka kasus korupsi pemberian kredit. Masih ada tersangka lain.

Setelah dilakukan pengembangan kasus, Kejati menetapkan satu lagi tersangka yaitu Gusti Indra Rahmadiansyah. Ia merupakan Pimpinan Divisi Resiko Kredit di Group Managemen Risiko. Status Gusti sebagai tersangka ditetapkan pada 29 Januari 2016 silam. “Gusti sebagai pimpinan Divisi Resiko Kredit di Group Managemen Resiko, namun yang satu belum ditahan,” jelas dia.

Dengan demikian, sudah empat tersangka perkara pemberian kredit yang ditahan. “Sebelumnya kita juga sudah menahan Gusti Indra Rahmadiansyah salah seorang pimpinan analisis risiko Bank DKI pada 29 Januari 2016 lalu, jadi totalnya empat orang,” tukas Sudung.

Penetapan tersangka tersebut, setelah adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Dalam hasil audit yang diterima oleh Kejati DKI Jakarta dari BPKP, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp267 miliar. Jauh lebih besar dari nilai kredit yang diberikan.

Untuk diketahui, kasus korupsi di tubuh Bank DKI berawal dari pengajuan permohonan kredit modal kerja-SPK yang diajukan oleh PT Likotama Harum kepada Bank DKI PT Mangkubuana Hutama Jaya pada tahun 2013. Jumlah kredit yang diajukan perusahaan tersebut sebesar Rp230 miliar. PT Likotoma Harum sendiri telah menjadi nasabah pada PT Bank DKI sejak 2006 pada Cabang Jakarta Barat.

Lalu berdasarkan Memorandum Analisa Kridit (MAK) pada 10 Mei 2013 aset yang digunakan PT Likotama Harum sebagai angunan, berupa tanah senilai Rp130 milyar dan jaminan asuransi pekerjaan sebesar Rp100 milyar.  Permohonan pengajuan KMK sebesar Rp230 milyar tersebut pada tanggal 18 April 2013 untuk jangka waktu 1 tahun, dimulai dari 6 Juni 2013 sampai 6 Juni 2014.

Ternyata diketahui dalam pemberian KMK kepada PT Likotama Harum oleh Bank DKI itu untuk modal kerja pembangunan jembatan Selat Rengit di Kepulauan Meranti, Riau sebesar Rp212 milyar. Kemudian Pembangunan Pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau sebesar Rp83,5 milyar. Kucuran kredit itu juga dipakai membangun gedung RSUD Kebumen, Jawa Tengah Rp94,2 milyar. Serta, pengadaan kontruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser, Kalimantan Selatan sebesar Rp389,9 milyar.

Nah, dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditandatangani pihak PT Bank DKI oleh Grup Komersial Corporate dan Grup Resiko Kredit. Sedangkan dalam penetapan KMK yang diajukan PT Likotama Harum dilakukan oleh Dewan Direksi beserta Dirut PT Bank DKI.

Belakangan diketahui, PT Likotama Harum tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank DKI lantaran bukan pemenang lelang. Tetapi Bank DKI menyetujui pemberian fasilitas peminjaman dana kredit  Bank DKI kepada  PT Likotama Harum dan PT Mangkubuana Hutama Jaya, sebesar Rp 230 miliar.

“Dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada waktu permohonan dilakukan oleh PT Likotama Harum belum dipenuhi persyaratan-persyaratan atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit tapi telah disetujui oleh Dewan Direksi sehingga pencairan kredit dilaksanakan,” ujar Kasi Penkum Kejati DKI Waluyo. Setelah pencairan kredit modal kerja yang diterima, bukan untuk permodalan pekerjaan dimaksud, akan tetapi disalurkan kepada pihak lain.

Selain itu PT Likotama juga bukan pemenang tender. Artinya pengajuan kredit PT Likotama tidak layak. Apalagi, aset milik PT Likotama yang diagunkan sebagai jaminan ke Bank DKI jauh dibawah nilai pinjaman. PT Likotama Harum dan PT Mangkubuana Hutama Jaya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari Bank DKI karena bukan pemenang lelang dan pelaksana proyek. Di akhir jatuh tempo kredit, PT Bank DKI Jakarta tidak berusaha mengklaim asuransi. Hal itu pun disebut Waluyo menyebabkan kerugian keuangan negara.

“PT Bank DKI Jakarta tidak berusaha mengklaim asuransi pada Jasindo, hanya mengkondisikan kredit atau penilaian kolektibilitas pada Bank DKI Jakarta pada koll 2-3 (tidak lancar/menunggak pembayaran kredit), tidak pada koll 5 (kredit macet) sehingga lewat waktu klaim sehingga asuransi sebesar Rp 100 miliar tidak dapat diklaim, sehingga menyebabkan kerugian negara,” ucap Waluyo.

Tak hanya itu, PT Likotama Harum diketahui tidak pernah mengerjakan proyek-proyek tersebut,  akan tetapi perusahaan lain yang mengerjakan. Alhasil, saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai. “PT Likotama Harum tidak pernah mengerjakan proyek-proyek yang dimaksud, akan tetapi perusahaan lain yang mengerjakan, sehingga saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai,” kata Waluyo.

Setelah pencairan dana tersebut, bukan digunakan untuk permodalan pekerjaan yang dimaksud, bahkan pihak Likotama tidak pernah mengerjakan proyek tersebut.  Meskipun tidak mendapatkan proyek itu, nyatanya Bank DKI tetap memberikan pinjaman dana kredit modal kerja kepada PT Likotama Harum.

Dalam kasus itu, Kejati DKI Jakarta sempat menggarap sebagian direksi Bank DKI Jakarta sebagai saksi kasus dugaan pembobolan pemberian fasilitas kredit dari Bank DKI tersebut. Sedikitnya 10 orang sudah diperiksa sebagai saksi oleh Kejati DKI, termasuk Direktur Kepatuhan dan jajaran direksi Bank DKI.   “Yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sekitar 10 orang baik dari Bank DKI maupun pihak ke tiga,” pungkas Waluyo ketika itu. Bukan hanya memeriksa kalangan internal Bank DKI, penyidik kejaksaan juga bekerja sama dengan pihak Otoritas Jaksa Keuangan terkait asuransi yang diklaim oleh Bank DKI.

Kejati DKI juga langsung bergerak cepat dengan melakukan penyitaan lahan seluas 1 hektar milik Supendi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk Dulles dan Hendri menjadi tersangka pada 16 Februari 2016 lalu. Usai dipanggil untuk pemeriksaan, mereka langsung ditahan Kejati DKI.

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi  tersebut bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

AFKHAR/FORUM

Comments are closed.