KPK IKLAN

Teror dan Buyarnya Teori Ketertiban

 

Priyono B. Sumbogo

William D. Perdue yang mengajukan pradigma order dalam kajian sosiologi, menekankan bahwa norma sebagai faktor penting dalam penyusunan ististusi maupun kesepakatan-kesepakan sosial. Dalam masyarakat terdapat institusi-institusi yang saling tergantung. Di dalam institusi-institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang merupakan konsensus seluruh anggota masyarakat dan berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu, sehingga tercipta kerjasama sosial dan tertib sosial (social order) yang baik.
Emile Durkheim adalah tokoh utama Paradigma Order versi Perdue. Dalam sebuah kolektivitas, menurut Durkheim, manusia cenderung untuk bekerja sama karena mereka mempunyai moral dan afinitas kolektif. Dengan demikian tindak kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat (conformity) hanyalah merupakan konsekuensi logis dari kebersamaan. Orang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama (share common values and goals) dan melanggar aturan berarti menghianati kelompok. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial akan menimbulkan situasi anomie dan kekacauan, sehingga tujuan bersama tidak akan tercapai.
Seorang sosiolog Amerika, Robert K. Merton (1968) mengembangkan teori anomie Durkheim. Bagi Merton anomie merupakan ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam hubungan antara sarana-sarana (means) dan tujuan-tujuan (ends) yang disebabkan oleh pengaturan-pengaturan normatif (normative regulations) yang tidak memadai. Ketimpangan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Merton, menghasilkan perilaku menyimpang (deviant behavior) dan penyelesaian masalah secara ilegal (illegitimate solutions). Orang yang patuh pada aturan dalam konteks Merton adalah mereka yang menerima tidak saja nilai-nilai yang ditawarkan oleh kelompok, tetapi juga cara-cara yang telah disepakati.
Sejalan dengan pemikiran di atas, Francis Fukuyama dan Robert D. Putnam mencetuskan konsep modal sosial (social capital), yakni konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Dalam pengertian yang luas, modal sosial bisa berbentuk jaringan sosial atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, kewajiban, dan norma-norma masyarakat.
Dalam level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerja sama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik. Secara operasional, modal sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga atau pranata sosial, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut menjadi alat pengendalian sosial agar sesuai dengan norma-norma dan sejalan dengan tujuan bersama. Dalam pengendalian sosial peranan lembaga sosial atau pranata sosial dalam pengendalian sosial yang terjadi di masyarakat adalah sangat besar dan dibutuhkan, khususnya terhadap perilaku yang menyimpang demi keseimbangan sosial.
Baik Fukuyama maupun Putnam beranggapan bahwa semakin tinggi ketaatan masyarakat terhadap elemen modal sosial, maka akan semakin kecil terjadinya penyimpangan sosial seperti korupsi, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya, semakin rendah ketaatan masyarakat terhadap modal sosial, akan semakin besar peluang terjadinya penyimpangan, sekaligus menimbulkan ketidakseimbangan di dalam masyarakat.
Namun asumsi para penganut Paradigma Order tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonsia. Di sini para teroris semakin gila. Setelah menebar bom, mereka berani berperang secara berhadap-hadapan dengan polisi dan tentara.
Dan terorisme hanyalah salah satu dari aksi disorder (ketidaktertiban) yang terjadi di Indonesia. Di gedung DPR pun, pelantikan Ketua DPR berjalan tidak tertib. Bahkan ada wakil rakyat yang menaiki meja untuk berorasi.
Jikalau wakil rakyat saja tidak tertib, di luar gedung DPR tentulah lebih tidak tertib lagi. Situasinya seperti digambarkan oleh Satjipto Rahardjo (2003). Carut-marut (disorder) dan bingung. Pelanggaran hukum, pengabaian norma-norma masyarakat, serta penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakan sosial seringkali terjadi dalam masyarakat. Kriminalitas atau kejahatan juga merupakan satu masalah sosial yang kompleks dan sulit diatasi. Kita memimpikan ketertiban, namun tidak tahu bagaimana harus menciptakan ketertiban itu.

You might also like

Comments are closed.