Menelisik Perjalanan Petral Lewat Audit

Kantor Petral di Singapura/ipotnews.com
Kantor Petral di Singapura/ipotnews.com

Hasil audit pada Petral ditemukan ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga crude dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan. Akankah masuk ranah hukum?

Persoalan BBM (Bahan Bakar Minyak) memang menjadi persoalan krusial di negeri ini. BBM bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintah yang tengah berkuasa. Lantaran itulah, tak lama setelah dilantik menjadi presiden, Joko Widodo membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang diketuai Faisal Basri. Pada akhir 2014, tim itu merekomendasikan agar Petral tidak lagi diberi wewenang pengadaan minyak mentah dan BBM. Diduga, pengadaan oleh Petral itu menimbulkan inefisiensi. Pertamina mengalihkan pengadaan minyak mentah dan BBM ke Integrated Supply Chain mulai Januari 2015.

Pasca pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, PT Pertamina (Persero) menjamin tidak ada lagi kongkalikong dalam pengadaan BBM. “Sekarang terang benderang dalam pengadaan minyak. Perusahaannya di Jakarta, bukan di Singapura, pengawasan di depan mata kita, langsung oleh steering committee yang terdiri dari 3 direktur,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Wisnuntoro dalam acara diskusi ‘Energi Kita’ di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Selain pengawasan langsung, pihaknya juga kini membuka seluas-luasnya dengan proses tender terbuka. Hal ini terlihat dari jumlah rekanan atau vendor yang bertambah pesat sejak tugas Petral diambilalih ISC. “Dulu 2006 hanya ada 54 vendor, sekarang naik jadi 199 rekanan, itu artinya kita sekarang lebih terbuka, tidak ada lagi praktik kolusi. Dari 54 vendor kalau terbukti dari hasil audit terbukti ikut bermain, kita langsung blacklist,” tegas Wisnuntoro.

Dengan proses pengadaan yang lebih terbuka, menurutnya, kemungkinan manipulasi harga minyak sudah sulit dilakukan. Persyaratan pemasok pun hanya diwajibkan memiliki modal minimal US$ 50 juta, dan menguasai penyimpanan (storage) BBM. “Jika Petral tidak ada, sekarang jelas hasilnya kita bisa hemat US$ 103 juta sejak Januari hingga triwulan III. ISC buka seluas-luasnya sehingga siapa saja bisa ikut,” kata Wisnuntoro.

“ISC dulu hanya perencana, pas zaman Rini Soemarno (Menteri BUMN) ini ISC ini yang seharusnya dibesarkan. Tapi kemudian ganti pemimpin Petral yang dibesarin, sekarang kebalik, Petral yang kita habisin sekarang,” ujar Wisnuntoro.

Tak berhenti sampai di situ, PT Pertamina (Persero) kemudian juga melakukan audit pada Petral. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, audit forensik terhadap Petral yang sudah dilakukan sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2015 meliputi keuangan periode 2012-2015. Proses itu dilakukan oleh auditor independen, Kordamentha yang berada di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina.

Di antara temuan kedua auditor tersebut antara lain, ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga crude dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan. Ada juga pengaturan tender MIGAS, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.

Namun, timbul pertanyaan salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya sedikit janggal apabila audit forensik Petral hanya dibatasi tiga tahun, yakni dari 1 Januari 2012 hingga Mei 2015. Pasalnya, urusan mafia minyak dan gas bumi ini telah menjadi perhatian publik sejak tahun 2000-an. “Selama pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu tidak jelas hasilnya. Pansus (BBM) berakhir di 2009 itu kita juga tidak tahu hasilnya apaan,” kaya Marwan.

“Saya khawatir saja kalau isu ini sudah bertahun-tahun kenapa harus dibatasi (masa auditnya)?” imbuh dia lagi.

Marwan menambahkan, seharusnya di samping audit yang sudah dilakukan oleh lembaga independen Korda Mentha, perlu juga dilakukan audit menyeluruh yang masanya lebih panjang. “Minimal lima tahun ke belakang juga harus diperhatikan,” kata Marwan.

Meski dinilai terlalu singkat, dia tetap mengapresiasi adanya audit forensik tersebut di samping audit BPK. “Kita apresiasi sudah ada langkah konkret sesuai janji kampanye, Pak Jokowi ingin memberantas mafia minyak, dengan pembentukan RTKM kemudian dilanjutkan dengan audit,” jelas dia.

Sementara itu, mengenai masa audit Kordamentha yang hanya tiga tahun, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Satya Widya Yudha mengatakan, pihaknya menilai audit forensik tersebut hanya merupakan pintu masuk untuk menggali fakta lebih mendalam. “Jadi kalau ditanyakan kenapa kurun waktunya 2012-2014, mungkin itu bukan hal yang bermasalah. Kalau memang nanti ternyata ada indikasi-indikasi yang sangat kuat, itu tidak menutup kemungkinan kita ingin melihat sistem yang lebih jauh yang dilakukan ke belakang,” terang Satya.

Bukan hanya melihat ke belakang, dengan rampungnya audit pada Petral justru membuka kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan langkah strategis ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, pihak Pertamina tengah mengkaji beberapa kontrak dan piutang Petral kepada sejumlah mitra bisnisnya.

Ini ditandai dengan adanya upaya wind down process atau menghitung ulang rincian bisnis terhadap dua entitas PES dan Zambesi Ltd yang ditargetkan bisa selesai pada akhir Desember mendatang. “Karena aset Petral akan diambil Pertamina. Saat ini kami masih menyelesaikan piutang atas beberapa klaim,” ujar Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman.

Pasca dilakukannya audit forensik sekaligus juga dilakukan due dilligence oleh Pertamina aset bersih Petral (unaudit) hingga Oktober 2015 kemarin berada di kisaran US$ 483 juta, atau menyusut US$ 1,81 miliar ketimbang posisinya sebelum dilakukan audit forensik di angka US$ 2,3 miliar pada Mei kemarin.

Arief menjelaskan, besarnya tingkat penyusutan aset Petral terjadi lantaran perusahaan tersebut sudah tak lagi menjalankan kegiatan bisnis pasca kewenangan pengadaan minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM) impor dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC). Meski begitu, kata Arief Petral sendiri masih memiliki piutang usaha mencapai US$ 46,6 juta, atau berkisar Rp 629 miliar. Di mana piutang tersebut berasal dari denda keterlambatan pengiriman minyak (demurrage) yang belum dibayarkan oleh mitra bisnis PES.

IIEN SOEPOMO/FORUM

Comments are closed.