Menanti Ujung Cerita ‘Papa Minta Saham’

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta,/ ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta,/ ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Kontroversi politisi pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan sahan PT Freeport Indonesia terkuak. Suasana acara pembukaan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2015 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia di Istana Negara, Rabu (18/11), mendadak penuh gelak tawa ketika dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berceletuk tentang ‘papa minta saham’.

Awalnya Jokowi berbicara soal adanya transformasi media yang luar biasa di Indonesia, sehingga setiap detik muncul isu dari media arus utama baik jurnalisme koran, televisi, maupun online.

“Sekarang paling ramai apa? Papa minta pulsa, diganti papa minta saham,” gurauan Jokowi itu pun disambut tawa hadirin yang mayoritas adalah praktisi di bidang perhumasan. “Kemudian bisa kita lihat juga Instagram, Path, mau di Twitter di Facebook,” katanya.

Menurut Jokowi, dalam banyak hal, media sosial justru dapat menyebarkan informasi lebih cepat dan lebih luas daripada media massa. Salah satu contohnya adalah beberapa kasus atau topik yang menjadi pusat perbincangan sesama pengguna media sosial.

Jokowi mengaku tidak bermaksud menyindir siapa pun. Ia mengetahui meme “Papa minta saham” dari media sosial dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus pencatutan nama kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). “Saya hanya membaca (di medsos). Saya sampaikan, saya menyerahkan sepenuhnya kepada MKD,” kata Jokowi.

Meme (dibaca ‘mim’) adalah gambar-gambar lucu diimbuhi celetukan konyol namun cerdas biasanya bertema berbagai fenomena yang menyebar di media sosial. Sepekan terakhir, meme tentang ‘mama minta pulsa – papa minta saham’ cukup menyedot perhatian. Meme ini seolah menyindir perilaku politisi Senayan yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta bagian saham dari PT Freeport Indonesia.

Kabar politikus DPR mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pembicaraan hangat selama sepekan terakhir. ‘Bola panas’ yang ditendang Menteri ESDM Sudirman Said ke Senayan itu terjadi di tengah polemik perpanjangan kontrak Freeport. Bahkan, mantan dirut PT Pindad ini menyebutkan, si politikus itu sampai meminta saham Freeport dan proyek energi lainnya.

Parlemen pun langsung gaduh. Sejumlah anggota DPR langsung mendesak agar Sudirman berani mengungkap siapa nama politikus itu. Bahkan Komisi VII DPR sampai mengancam Sudirman dengan pembentukan Pansus Freeport agar masalah ini terang benderang.

Selang dua hari setelah, melempar pernyataan itu, Sudirman yang mengaku sudah mendapat izin dari Wapres JK, langsung menyambangi Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di gedung DPR untuk melaporkan si oknum politikus itu.

Tidak tanggung-tanggung, Sudirman langsung menyerahkan dua bukti secara bertahap. Pertama transkrip percakapan kemudian disusul pada hari berikutnya bukti rekaman wawancara yang disimpan dalam flashdisk. Sudirman mengatakan, dirinya telah melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan salah satu angota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia.

“Pertemuan tadi bermaksud agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses institusional dan konstitusional,” beber Sudirman, usai bertemu dengan MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 16 November 2015.

Sudirman juga menyebutkan kronologi pertemuan anggota DPR tersebut dengan pimpinan PT Freeport Indonesia, sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPR bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia.

2. Pada pertemuan ketiga yang dilakukan Senin, 8 Juni 2015 antara pukul 14.00-16.00 WIB, bertempat di suatu hotel kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Anggota DPR tersebut juga meminta diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut,” tutur dia.

Menurut Sudirman, seorang anggota DPR menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan negara seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan.

“Tindakan itu bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota Dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan, lebih tidak patut lagi melibatkan pengusaha swasta,” ujar dia.

Menurut Sudirman, keterangan tersebut diperoleh dari pimpinan PT Freeport Indonesia. Karena sejak menjabat sebagai Menteri ESDM dan memulai proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, Sudirman meminta pimpinan PT Freeport Indonesia melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama untuk menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan.

“Saya melaporkan hal-hal tersebut di atas kepada MKD karena saya percaya pada proses institusional, saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah yang diperlukan,” ucap Sudirman.

Selain melaporkan politikus Senayan yang diduga mencatut nama Jokowi dan JK untuk meminta saham ke Freeport, Menteri ESDM disebut-sebut melampirkan tiga lembar transkrip rekaman percakapan. Transkrip ini beredar di kalangan wartawan.

Dalam transkrip percakapan itu sang legislator dituliskan dengan inisial SN, pimpinan PT Freeport berinisial MN, dan pengusaha berinisial R. Kebenaran transkrip tersebut tentu perlu diuji. Demikian pula dengan verifikasi dari MKD.

‘Bola panas’ Sudirman Said kian bergulir. Menteri ESDM itu pertengahan pekan lalu dalam wawancara khusus di sebuah media televisi, menjelaskan tokoh politik yang meminta saham bila berhasil memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Saham tersebut untuk diberikan pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Langkah Sudirman Said kian berani, terutama setelah adanya berbagai desakan agar ia menyebutkan siapa tokoh berpengaruh yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Satu di antara desakan itu datang dari sejawatnya di Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Menurut Rizal, jika hal ini diungkapkan kepada publik tapi tidak disertai dengan nama politikus yang bersangkutan, maka sama saja Sudirman melemparkan dengan gosip yang justru akan menimbulkan kegaduhan.

Sehari sebelumnya, Wapres JK bahkan geram mendengar namanya dicatut untuk meminta ‘jatah’ terkait perpanjangan kontrak Freeport. JK meminta agar Sudirman Said yang mengetahui informasi itu melaporkannya ke polisi.

Terpisah, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, dalam laporan Menteri ESDM Sudirman Said disebut juga ada pengusaha terkenal yang ikut dalam pertemuan antara politisi pencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.

“Kita menerima laporan dari Pak Sudirman Said terkait adanya perpanjangan Freeport. Di mana menurut beliau ada anggota DPR yang meminta saham yang akan diberikan untuk Presiden dan Wapres dia juga meminta saham di Timika. Dia juga bersama seorang pengusaha cukup terkenal di dunia internasional,” kata Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2015.

Namun, Junimart mengaku belum bisa mengungkap nama anggota Dewan yang dilaporkan oleh Sudirman Said. Dia menambahkan, dalam laporannya Sudirman Said melampirkan semua bukti dugaan percakapan antara anggota Dewan bersama pengusaha dari pihak PT Freeport Indonesia.

“Identitas (belum) bisa disebut terlalu prematur. Dia sebut total namanya ada bukti percakapan. Pengusaha di Freeport cukup top,” ujar dia.

Saat ini, Junimart menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi pelaporan dan bukti-bukti yang dilaporkan oleh Sudirman Said tersebut. Apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak oleh MKD.

“Yang dilaporkan anggota DPR, beliau (Sudirman Said) melaporkan dan tentu akan kita verifikasi apa bisa ditindaklanjuti atau tidak. Hari ini langsung tenaga ahli MKD akan segera verifikasi,” papar Junimart.

Pihaknya juga akan menvalidasi keaslian tentang suara-suara dalam rekaman tersebut, Kemudian dalam waktu secepat mungkin bukti rekaman akan kami serahkan ke Mabes Polri. Tujuannya, kata Junimart, agar pihak Kepolisian juga bisa membantu MKD melakukan penjernihan terhadap alat bukti rekaman tersebut.

“Agar tahu apakah betul itu suara si X dan si Z,” jelas Junimart.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, sebelum masa persidangan tahun ini, pihaknya sudah bisa memanggil pihak pengadu yaitu, Menteri ESDM untuk meminta keterangan secara langsung. Dia juga menginginkan, pelaksanaan sidang dapat terbuka untuk umum.

FORUM Keadilan Edisi No.28, tanggal 23 November 2015

Comments are closed.