Menteri PUPR : Urbanisasi harus diimbangi dengan Infrastruktur “Ledakan urbanisasi bisa berdampak buruk, jika tidak dikelola dengan baik. Sebanyak 50 persen penduduk di desa pindah dari desa ke kota setiap tahunnya,”

Para peserta pembicara dalam acara Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) di Jakarta (FOTO-ISTIMEWA)
Para peserta pembicara dalam acara Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) di Jakarta (FOTO-ISTIMEWA)

Jakarta –  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan urbanisasi harus diimbangi dengan pertambahan infrastruktur dan tata kelola yang baik.  “Ledakan urbanisasi bisa berdampak buruk, jika tidak dikelola dengan baik. Sebanyak 50 persen penduduk di desa pindah dari desa ke kota setiap tahunnya,” ujar Basuki saat membuka Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) di Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan jangan sampai kemiskinan semakin bertambah di kota jika tidak dikelola dengan baik.

Di kawasan Asia Pasifik sendiri, dia menilai masih terdapat permasalahan banjir dan lingkungan di kawasan kota di Asia Pasifik. “Pembangunan infrastruktur dan tata kelola kota yang baik harus diimbangi mengikuti pertumbuhan masyarakat setiap tahunnya,” jelas dia. Setiap tahunnya, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat. Data Revision of World Urbanization Prospects pada 2014, sebanyak 54 persen penduduk tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat menjadi 66 persen pada 2050.

Indonesia menjadi tuan rumah bagi tiga agenda perkotaan yakni Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY), Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6), dan Konferensi Tingkat Menteri atau High Level Regional Meeting (HLRM). APUFY diselenggarakan di Jakarta pada 17-18 Oktober, APUF 6 pada 19-21 Oktober, dan HLRM pada 21-22 Oktober.

APUF 6 mengusung tema Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di Kawasan Asia Pasifik: Menuju Agenda Baru Perkotaan. Hasil dari APUF-6 akan disampaikan dalam Pertemuan Regional Tingkat Tinggi (HLRM) sebagai masukan menuju Habitat III untuk wilayah Asia-Pasifik.
Konferensi itu diadakan sejalan dengan siklus dwi-winduan (1976, 1996, dan 2016) untuk mendorong komitmen global terkait urbanisasi yang berkelanjutan yang difokuskan pada pelaksanaan “Agenda Baru Perkotaan” (ANT/FK)

Comments are closed.