Menantang Pasar Dunia

kelapa sawit yang siap dijadikan minyak (dok Forum)
kelapa sawit yang siap dijadikan minyak (dok Forum)

Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk dewan yang akan menaungi Negara-negara penghasil sawit. Untuk meningkatkan daya saing produk. Pemerintah Indonesia dan Malaysia, sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia, membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit, yang antara lain akan mendorong stabilitas harga minyak sawit dunia, dan mengembangkan industri hilir. Dewan tersebut, atau bernama “Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC”, akan menjaga stabilitas harga dengan mengkoordinasi produksi dan stok produk minyak sawit di pasar global. Dewan ini akan bermarkas di Indonesia.

“Sore hari ini telah diputuskan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah yang berkaitan dengan negara penghasil minyak sawit, karena kita tahu 85 persen produksi minyak kelapa sawit ada di Indonesia dan Malaysia,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Bogor, Minggu, 11 Agustus 2015.

Menurut Presiden Jokowi, dewan tersebut akan membuat sebuah standar minyak sawit global baru yang berkelanjutan. Diharapkan standar baru yang ramah lingkungan diharapkan dapat menyejahterakan empat juta petani sawit di Indonesia dan sekitar 300 ribu petani sawit Malaysia. Kedua negara juga sepakat membentuk satuan tugas untuk merumuskan standar baru ini.

Kerja sama industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia juga sepakat membangun zona hijau ekonomi, yang juga akan mempromosikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. “Ini merupakan inisiatif bersejarah bagi industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, mengingat pembahasan mengenai ini sudah berlangsung sejak 2006. Semoga dapat bermanfaat bagi petani kelapa sawit Indonesia dan Malaysia,” ujar Presiden.

Turut serta dalam kunjungan ke Indonesia adalah istri PM Malaysia Datin Seri Rosmah Mansor, Menteri Industri Pertanian dan Komoditas Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Deputi Menteri pada Departemen Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim.

Sedangkan sejumlah menteri yang turut menyambut kedatangan PM Najib adalah Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

“Pasar memahami Indonesia dan Malaysia jika bergabung akan mampu memberikan efek untuk stabilisasi harga sawit,” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di Jakarta sehari sebelum pertemuan antara dua pimpinan negara berlangsung, seraya menambahkan Indonesia dan Malaysia menguasai 85 persen pasar minyak sawit dunia.

Namun, lanjut Rizal, Indonesia dan Malaysia akan turut mengajak negara-negara produsen minyak sawit lainnya untuk bergabung dalam dewan ini. Dewan CPOPC ini, ditargetkan dapat diresmikan pada akhir Oktober, setelah pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Menurut Rizal, Dewan ini juga akan melakukan harmonisasi standar produksi minyak sawit yang berkaidah ekonomi berkelanjutan. Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu akan mengharmonisasikan standar dalam Indonesian Suistanable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Suistanable Palm Oil (MSPO). “Harmonisasi itu akan meningkatkan daya saing produk kita,” ujar dia.

Rizal berterus terang, peningkatan daya saing ini diperlukan karena pasar negara maju menggunakan standar yang tinggi. Meskipun, menurut dia, standar yang tinggi itu digunakan  negara-negara maju untuk melindungi sektor industri tertentu. “Di balik standar tinggi itu terdapat motif untuk melindungi industri “soybean”, bunga matahari dan lainnya,” ujarnya.

Indonesia tidak lagi tunduk kepada standar minyak sawit yang diminta negara Uni Eropa. Ke depan, pemerintah menghentikan sementara waktu atau moratorium standar CPO dari Uni Eropa. Hal ini ditegaskan oleh Rizal Ramli. Dia menjelaskan setelah pembentukan standar CPO yang disepakati Indonesia dan Malaysia, maka kedua negara sepakat tidak akan mengikuti standar Uni Eropa. “Sudah disepakati, kami akan hold standar negara barat yang merugikan Indonesia,” jelas Rizal.

Selama ini, pemerintah Indonesia terus mengikuti persyaratan kegiatan ekspor CPO yang diminta negara Uni Eropa. Menurutnya, aturan ketat CPO Uni Eropa mengakibatkan kerugian terhadap produsen CPO lokal khususnya petani skala kecil. Tiap tahun, Indonesia mengekspor CPO ke Uni Eropa antara 2,5 -3 juta ton. Beberapa waktu, produk biodiesel Indonesia dihambat masuk ke Uni Eropa dengan tuduhan antidumping.

Rizal mengemukakan inisiasi pembentukan Dewan ini sudah timbul cukup lama. Saat kedua pemerintah melakukan pertemuan untuk membahas Dewan ini pada Agustus 2015 di Malaysia, pasar minyak sawit sudah memberikan respon positif.

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Uggah Embas menambahkan, Dewan ini juga akan mendorong penerapan tataran praktis industri minyak sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Maka dari itu, selain stabilisasi harga dan harmonisasi standar, Dewan ini juga akan memiliki Komite Kerja untuk penelitian industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. “Kami juga akan memfasilitasi swasta antarnegara dalam membentuk “Green Economic Zone” untuk industri kelapa sawit bernilai tambah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang bilang, pihaknya sangat mendukung langkah kedua negara dalam mengembangkan industri sawit. “Kita (Indonesia-Malaysia) produsen (minyak sawit), yang menentukan dan mengkontrol bukan konsumen,” ujar Togar.

Sekadar catatan saja, Indonesia dan Malaysia memiliki porsi produksi minyak sawit sebesar 85 persen di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 50 juta ton per tahun. Dengan perincian, sebanyak 32 juta ton berasal dari Indonesia, dan 18 juta ton dihasilkan Malaysia.

IIEN SOEPOMO/FORUM

Comments are closed.