Ketika Izin Seharga Miliaran

Bupati Lombok Barat, Zaini Arony (tengah) berbincang dengan istrinya, Nanik Suryatiningsih  di Pengadilan Tipikor Denpasar//ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Bupati Lombok Barat, Zaini Arony (tengah) berbincang dengan istrinya, Nanik Suryatiningsih di Pengadilan Tipikor Denpasar//ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Bupati Lombok Barat divonis empat tahun penjara.  Masih pikir-pikir banding. Ada yang berbeda di Pengadilan Tipikor, Denpasar. Suasana sebuah persidangan begitu padat dan ramai. Setidaknya 300 orang memenuhi areal pengadilan. Salah satunya berasal dari massa pendukung Zaini Arony. “Ya saya asal Lombok Barat. Saya warganya hanya mendukung Pak Zaini saja. Semoga mendapatkan keadilan. Semoga Pak Zaini divonis bebas,” kata Fuad.

Ia dan rekan-rekannya tiba di Bali dengan menggunakan berbagai jalur. Ada yang naik pesawat, naik mobil pribadi, dan juga menumpang kendaraan umum. Mereka setia dengan Zaini Arony yang sedang duduk di kursi pesakitan. “Kalau kami tidak cinta Pak Bupati. Setiap persidangan kami selalu hadir. Kami ingin Pak bupati bebas dan kembali memimpin kami,” pungkas Fuad.

Rabu pekan lalu, Zainy Arony menjalani sidang vonis di pengadilan. Bupati Lombok Barat non aktif itu dihadapkan ke meja hijau lantaran dugaan memeras PT Djaja Bussiness Group (PT DBG) terkait izin pengembangan kawasan wisata di Sekotong, Lombok Barat yang menjeratnya. Dalam kasus itu, korban menderita kerugian sekitar Rp 2 miliar.

Dalam sidang yang diketuai H Prim Haryadi bersama hakim anggota Cening Budiana dan Sumali,  tersebut Zaini  diganjar empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta.  Dalam surat putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan adalah Zaini tidak mau mengakui perbuatannya. Selain itu, sebagai seorang pejabat negara Zaini dianggap tidak menjalankan upaya pemberantasan korupsi.

Sedangkan hal meringankan hukuman, Zaini bersikap sopan dalam persidangan, ikut terlibat mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu, pernah mendapatkan penghargan dari pemerintah atas jasanya dan menjadi tulang punggung keluarga.

Perjalanan kasus yang menjerat Zaini memang cukup panjang. Awal Desember 2014 ia ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Seorang saksi yang mengaku pelapor perkara ini, Darmawan, sempat membeberkan cara Bupati hingga dijerat kasus pemerasan uang pelicin usai menjalani pemeriksaan di Mataram pada 16 Januari 2015.

Dia menuturkan, Zaini meminta uang dan delapan unit mobil serta tanah seluas 3 hektar 80 are kepada investor, dengan dalih izin pembangunan pengelolaan lahan wisata dapat diterbitkan. “Saya ditanya masalah pemberian uang dengan mobil sama tanah. Itu dia minta pada investor, pokoknya kalau tidak ada uang, tidak keluar izin, katanya,” ujar dia.

Zaini sebelumnya meminta Darmawan mencarikan investor terhadap kawasan seluas 700 hektar di Dusun Meang. Ia pun membawa investor yakni PT DBG. Perusahaan ini berencana membangun hotel berbintang, berupa resort terpadu berskala internasional, juga lapangan golf dengan prioritas membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru.

PT DBG lantas mengajukan izin membangun lapangan golf, namun dipersulit karena harus memenuhi permintaan Zaini. PT DBG baru bisa memenuhi permintaan itu dengan dua unit mobil dari delapan mobil yang diminta. Juga uang senilai Rp1 miliar dan tanah seluas tiga hektar 80 are. Termasuk, sejumlah barang berharga lain berupa dua jam tangan Rolex dan cincin permata senilai Rp250 juta.

Zaini telah beberapa kali menerima pemberian uang dan barang dengan total kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah dilakukan penyidikan, diinventarisasi ada sekitar 7 item, terdiri 2 unit Innova, ada sepasang jam rolex, 1 cincin permata mata kucing, uang Rp 400 juta, uang Rp 300 juta, dan uang Rp 2 miliar, dan 2 bidang tanah di Kecamatan Sekotong, luas 9.889 meter persegi.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada 17 Maret 2015 Zaini ditahan guna kepentingan penyidikan, selanjutnya masuk ke meja hijau.  Ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 421 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan terungkap bahwa korban pada Oktober 2010 berkeinginan berinvestasi tanah seluas 170 hektar dengan kesepakatan harga Rp28 miliar untuk membangun kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Lombok Barat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah setempat.

Oleh karena itu, untuk membangun kawasan wisata itu korban harus membuat izin pemanfaatan ruang seperti izin prinsip, izin lokasi, dan izin pengunaan pemanfaatan tanah (IPPT). Korban diajak bekerja sama oleh Zaini untuk mengajukan izin tersebut, dengan menggunakan nama perusahaan PT Kembang Kidul Permai untuk mengajukan izin tersebut.

Saat korban menunggu perizinan, Zaini selaku pejabat negara justru meminta uang kepada Putu Gede Djaja selaku komisaris utama PT DBG, pada 2010 hingga 2013, dan Zaini diduga melakukan pemerasan untuk pembuatan IPPT, proyek pembangunan kawasan wisata terpadu di Desa Buwun Mas, Lombok Barat.

Zaini melakukan pemerasan terhadap korban, untuk melancarkan perizinan IPPT itu dengan meminta sebanyak dua unit mobil Toyota Innova dengan total Rp295 juta, jam tangan rolex Rp130 juta, satu cincin mata kucing Rp64 juta, uang tunai total Rp700 juta, dan tanah seluas 29.491 meter persegi, di Desa Buwun Mas, Lombok Barat, untuk melancarkan proses perizinan itu. Akibat permintaan terdakwa yang begitu banyak untuk proses perizinan IPPT tersebut,

Kabag di Badan Perizinan Pemkab Lombok Barat, Junaedi, dalam kesaksiannya mengaku bahwa dia memang diajak oleh Rusmanhadi, atasannya di Kepala Badan Perizinan. Atas perintah itu Junaedi ikut ke Lombok Barat menjemput sopir. Ternyata sampai di Pelabuhan Lombok Barat, mobilnya saja diserahkan oleh sopir tersebut. Namun sopirnya kembali. Mobil itu kemudian dibawa ke rumah Zaini.

Sedangkan saksi Mayun, karyawan dari korban juga mengatakan hal sama. Ia mendengar bahwa Zaini meminta mobil. Bahkan saat pengiriman juga dia tahu, salah satu sopirnya bernama Didik. “Saat pengiriman sempat ditelepon Pak Rusmanhadi. Bahwa mobil akan dikirim, dan diberikan nomor Rusmanhadi ke sopir untuk nanti menghubungi saat sampai di Lembar,” jelas Mayun. Dia juga pernah mendengar keluhan dari atasannya bahwa ada permintaan jam rolex.

Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Zaini tujuh tahun penjara. “Terdakwa juga wajib membayar denda Rp500 juta, subsider enam bulan serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum dari pidana pokok ditambah satu tahun,” kata Jaksa KPK Sri Kuncoro.

Selain menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana dan denda terhadap terdakwa, juga menuntut pencabutan hak politik dari terdakwa yang merupakan kader Partai Golkar di NTB ini. “Tuntutan kami adalah pencopotan hak dipilih dan memilih sesuai putusan hakim ditambah satu tahun,” tambah Jaksa Sri Kuncoro.

Dalam tuntutannya, JPU menandaskan jika terdakwa Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, diantaranya perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat melakukan pemberantasan korupsi dan tidak secara tegas mengakui perbuatannya. Serta hal meringankan yaitu bersikap sopan dan menjadi tulang punggung keluarga. Namun pekan lalu, vonis hakim jauh dari harapan jaksa. Zaini hanya divonis empat tahun penjara,  lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 7 tahun penjara.

Menanggapi vonis hakim tersebut, Zaini melalui tim kuasa hukumnya minta waktu untuk mengajukan banding.  “Kami pikir-pikir yang mulia,” ujar Maqdir Ismail selaku koordinator tim kuasa hukum Zaini. Sikap serupa diambil Jaksa Dzakiyul Fikri.  Sementara anak tunggal Zaini Arony, Naufar Furqon Farinduan tak banyak komentar. Hanya senyuman terlihat dari wajahnya dan ucapan terima kasih kepada ratusan pendukung ayahnya yang jauh-jauh dari Lombok Barat.

AFKHAR/FORUM

Comments are closed.