Kasus Gatot Sampai Ke Surya Paloh

haryphotography.blogspot.com
Surya Paloh (haryphotography.blogspot.com)

Skandal dugaan korupsi dana Bantuan Sosial oleh Gubernur Sumatera Utara korupsi menyeret elite Partai Nasional Demokrat (NasDem). Surya Paloh akan memecat kader Partai Nasional Demokrat yang terbukti terlibat kasus itu. Dia sendiri siap diperiksa KPK dan berikrar akan mengundurkan diri dari partai bila terbukti terlibat.

Bila ingin melihat politisi bungkam dan menatap sebal pada wartawan, datanglah ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Patrice Rio Capella, misalnya, pada Rabu 23 September 2015, duduk mematung di ruang tunggu sejak pukul 7.30 WIB hingga hampir jam 10.00 pagi. Wartawan tak berani mendekati untuk menyapanya, karena Rio – begitu sapaan akrabnya – memang seakan membangun benteng ekspresi angker untuk melindunginya dari awak media.

Manakala petugas KPK memanggil namanya, pria berbaju batik hitam dan coklat itu bergegas naik ke ruang pemeriksaan. Dengan langkah tergesa, sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), menghilang ke dalam gedung. Wartawan cuma dapat memandanginya dengan kecewa.

Usia diperiksa penyidik KPK, Rio tetap tak meladeni pers. Padahal biasanya – dalam suasana berbeda – ia terbilang akrab dengan wartawan. Terlebih dia berada di lingkungan salah seorang raja media di Indonesia, Surya Paloh. Namun kali ini, di KPK, dia terus menghindar. Begitu selesai diperiksa, Anggota Komisi II bidang Hukum DPR RI tersebut berlari menuju mobil Honda Freed putih bernomor polisi B 810 NKC. Dia hanya melambaikan tangan kepada wartawan yang menunggunya sejak pagi. Sambil melambai dia tersenyum. Hanya begitu.

Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Fraksi Partai NasDem di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis malam 1 Oktober 2015, Rio bahkan tidak tampak. Padahal acara itu dihadiri para pejabat negara dan politisi dari berbagai partai. Malam itu hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jaksa Agung Prasetyo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Jakarta Agung Laksono juga datang .

Dari NasDem tentu ada Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat, Ketua DPP NasDem Enggartiasto Lukita, Prananda Surya Paloh, dan petinggi NasDem lainnya. Tapi Sekjen NasDem Patrice Rio Capella  tidak ada.  “Sedang sakit, enggak enak badan,” jawab Surya Paloh ketika wartawan mengkonfirmasi ketidakhadiran Rio seusai acara ulang tahun partainya.

Upaya menghubungi Rio setelah itu pun tak membuahkan hasil. Forum mencoba mengontak Rio melalui SMS mapun hubungan langsung melalui telepon genggam, namun tidak memperoleh tanggapan. Telepon seluler Rio juga tidak aktif. Sikap Rio tersebut tentu semakin menimbulkan tanda tanya dan membikin penasaran. Mungkinkah ia akan diciduk oleh KPK dan berurusan dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor)?

Yang sudah pasti, Rio telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evi Susanti di KPK. Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menangani gugagatan anak buah Gatot dalam perkara Dana Bantua Sosial (Bansos) dan Bantuan Dana Bawahan (BDB), dan lain-lain.

Untuk dugaan koruspsi Bansos, BDB, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal di sejumlah BUMD, ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sementara dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan diusut oleh KPK.
Dugaan suap ke PTUN Medan bermula ketika Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut dugaan korupsi itu pada awal tahun ini. Kejati Sumut pun memanggil Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Achmad Fuad Lubis dan Plh Sekda Sabrina untuk diminta keterangan.

Gatot yang mengetahui surat pemanggilan itu kebakaran jenggot. Ia tak ingin namanya disebut-sebut oleh Fuad. Gatot dan istri mudanya kemudian  meminta OC Kaligis untuk menjadi kuasa hukum Fuad. Usai persetujuan hitam di atas putih, Kaligis dan timnya mengatur strategi agar gugatan kliennya menang. Kaligis dan anak buahnya, M Yagari Bhastara alias Gery pun melobi hakim dan panitera PTUN Medan.
Duit suap senilai US$ 22 ribu dan Sin$ 5 ribu pun diberikan kepada tiga hakim dan satu panitera. Ketiga hakim adalah Hakim Tripeni Irianto, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Sementara satu panitera adalah Syamsir Yusfan. Suap disodorkan di Kantor PTUN Medan.

Pada 7 Juli 2015, majelis hakim membacakan putusan gugatan. Dalam putusan, majelis membatalkan surat panggilan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Fuad.  Dengan kata lain Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikalahkan. Namun KPK curiga dan menangkap tangan  (Gery) Yagari Bhastara di kantor PTUN Sumatera Utara. Ketika itu Geri diduga akan memberikan duit suap pada hakim PTUN.

Setelah menciduk Gery, selanjutnya KPK menangkap OC Kaligis, Gatot dan Evi Susanti . Nah ketika Gatot dan Evi mulai diperiksa KPK, keterlibatan elite Partai NasDem disebut-sebut. Adalah kuasa hukum mereka, yakni Razman Arief Nasution, yang menyingkap keterlibatan NasDem. Razman – sebelum mengundurkan diri sebagai pengacara Gatot dan Evi – mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi Pemprov Sumut pada 2012—2013 berkaitan dengan unsur politis. “Ya ada. Ada kaitan politik,” kata Razman di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 4 Agustus 2015.

Unsur politik yang dimaksud  adalah yang pernah mengikuti pertemuan di Partai NasDem. Juga ada jejak keterlibatan anggota DPRD Sumatera Utara yang mengesahkan penggunaan dana-dana bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut. Razman mengetahui ihwal rangkaian kasus ini dari surat yang ditulis Evi pasca ditahan KPK pada Senin 4 Agustus 2015 kemarin. Di dalam surat itu, kata Razman tertulis bahwa adanya ketidakharmonisan antara Gatot dan Wakilnya kala itu Tengku Erry Nuradi. Peristiwa itu yang disebut Razman sebelum perkara suap menguak, yang kemudian dipisahkan OC Kaligis yang kala itu menjabat Mahkamah Partai DPP Partai NasDem.

Sejak saat itulah isu adanya tangan-tangan NasDem mulai berembus, walau tidak kencang. Isu bertambah kencang setelah  Gatot dan Evi ditetapkan tersangka oleh KPK pada Selasa 28 Juli 2015. Pasangan itu resmi ditahan KPK pada Senin 3 Agustus 2015. Keduanya pun ditahan di dua rumah tahanan (Rutan) berbeda.

Seiring dengan pemeriksaan Gatot dan Evi sebai tersangka, beredar kabar adanya percakapan telepon antara Evi Susanti dengan ajudan Gatot bernama Mustafa. Percakapan itu mengungkap adanya keinginan Gatot untuk mengamankan kasus yang menjerat Fuad di Kejaksaan Agung. Karena  Wagub Sumut berasal dari NasDem, wakil Gatot dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga dari NasDem, maka muncul ide melobi petinggi NasDem untuk membicarakan masalah tersebut.

Selanjutnya publik mendengar berita bahwa Sekretaris Jenderal Partai NasDem diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 23 September 2015. Sejauh mana keterlibatan Rio dalam kasus ini, memang belum jelas benar. Sekurangnya Rio memiliki informasi penting. Namun, Wakil Ketua KPK Zulkarnain membenarkan adanya indikasi  keterkaitan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dengan kasus suap hakim PTUN Medan. Namun para pimpinan komisi antirasuah masih menutup rapat apa kaitan tersebut. “Materi penyidikan tidak boleh diungkap,” kata Zulkarnaen pada wartawan, Senin 28 September 2015.

Tanggal 28 September 2015 adalah pemeriksaan OC Kaligis sebagai tersangka. Duduk sebagai saksi adalah Gery atau  M Yagari Bhastara. Saat itulah  Kaligis berang kepada bekas anak buahnya itu. Sebab Gery menyebut sejumlah nama saat proses pemeriksaan di KPK. Kaligis marah karena Gary dianggap sengaja mengaitkan nama tertentu untuk terseret dalam perkara hukumnya. “Rahasia mesti kau simpen, mengapa di BAP (Beraita Acara Pemeriksaan –Red) kau bilang mengenai partai? Apa hubungannya? Kau bicara mengenai SP (Surya Paloh –Red) yang nggak pernah tahu, kau bicara mengenai apa itu? Kau nggak sadar kalau kau ngomong Surya Paloh?” kata Kaligis saat mencecar Gary dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin 28 September 2015 malam.

“Itu kan komunikasinya Bu Evy,” jawab Gary. Kaligis kembali mencecar Gary. “Di dalam BAP itu ada, kenapa? Apa perlunya? Kamu jadi saksi untuk saya. Dia lari kemana-mana Yang Mulia,” sambung Kaligis yang duduk sebagai Ketua Mahkamah Partai NasDem. “Saya cuma mau katakan kalau sumpah jabatan itu kalau nggak ada relevansinya nggak boleh dibuka di depan umum Yang Mulia. Dia mau jadi justice collaborator katanya mau buka semua rahasia saya,” sindir Kaligis dalam persidangan.

Gary membantah sengaja menyebut sejumlah nama dalam berita acara pemeriksaan (BAP). “Nggak, saya nggak pernah bilang gitu Prof. Nggak pernah saya bilang begitu, tanya sama tim penyidik. Nggak pernah saya bilang begitu, saya mau buka buka. Saya hanya ngomong soal fakta aja, kalau mengenai fakta saya ngomong,” timpal Gary. “Itu sadapan Bu Evi ke saya kalau Bu Evi itu cerita…Jadi gini Bu Evi cerita…tapi ada sadapannya Prof,” kata Gary.

Namun sebelum sidang dimulai kepada wartawan Kaligis membenarkan adanya pertemuan antara dirinya, Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Wagub Sumut, Tengku Erry Nuradi dengan petinggi Partai NasDem. Tapi Kaligis menyebut pertemuan itu hanya islah antara Gatot dengan Erry Nuradi yang juga Ketua DPW NasDem Sumut. “Saya kan ketua mahkamah (Mahkamah Partai NasDem). Pada saat itu anggota saya, wagub (Erry Nuradi) diminta sama si Gatot untuk islah, karena dia khawatir wakilnya sudah bikin manuver tanggal 17 Agustus akan jadi instruktur upacara. Berhasil kok islah itu, duduk baik-baik. Cuma itu yang saya tahu,” ujar Kaligis.

Menurut OC Kaligis, islah itu tidak ada kaitannya dengan perkara hukum. Dan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella-yang sudah diperiksa KPK-tidak ada kaitan dengan perkara suap hakim dan panitera PTUN yang menyeret Kaligis sebagai terdakwa atau perkara lain. “Saya sebagai ketua mahkamah tak pernah menodai partai ini sampai saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri pilihan saya sendiri. Surya Paloh jauh dari itu apalagi Rio Capella. Rio Capella sama sekali nggak ada kaitannya dengan perkara saya,” begitu dalih Kaligis.

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR, Victor Laiskodat. Menurut Victor, sebagai ketum partai Surya Paloh bisa bertemu siapa saja di kantor partainya. Kecuali dalam pertemuan tersebut, ketua umum partai meminta uang, itu baru tidak dibenarkan. Pertemuan dengan Gatot di DPP NasDem itu menurutnya permintaan tersangka dugaan suap itu. “Ketemu hadir di situ Gatot minta sebagai gubernur bahwa ada masalah dengan wakil gubernur tidak pernah cocok. Nah itu minta untuk ketemu supaya didamaikan mereka ya damai, setelah keluar dari situ harus berdamai. Itu perintah Bang Surya,” kata Victor di gedung DPR Jakarta, Kamis 1 Oktober 2015.

Tapi isu telanjur menyebar. Curiga pada Nasdem melata. Desakan agar Surya Paloh diperiksa pun mulai terdengar. Misalnya dari Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat. Ia meminta agar KPK berani memeriksa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, agar tidak terkesan tebang pilih. Karena Surya Paloh diduga mengetahui peristiwa tersebut. “Jangan tebang pilih dalam memeriksa (Surya Paloh) ini,” kata Ruhut ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2015.

Begitu juga dengan Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Karena penanganan kasus dana bansos oleh Kejaksaan ini memiliki kaitan erat dengan suap Hakim dan Panitera PTUN Medan. Ruhut mendesak agar Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem,  berani  menuntaskan kasus tersebut sampai selesai. Sekalipun HM Prasetyo juga berasal dari Partai NasDem.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto juga bilang begitu. “Siapa pun orangnya, siapa pun pelakunya tentu tidak ada sosok lebih dan istimewa di hadapan hukum, dan seseorang punya kedudukan yang sama di mata hukum. KPK saya yakin akan bertindak profesional,” ujar Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 7 September 2015.

Ketua DPP Partai Demokrat tersebut juga berharap pemeriksaan Surya Paloh bukan hanya sekadar wacana. Sebab, lembaga yang dikepalai Taufiequrrachman Ruki itu harus benar-benar membuktikan fungsi lembaga tersebut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. “Dalam konteks pemberantasan korupsi sudah barang tentu pemberantasan korupsi harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Dan kita berharap tidak pandang bulu, dengan kepentingan pragmatis,” Didik menegaskan.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, KPK akan menelaah adanya pertemuan Gatot, Evi dengan petinggi NasDem, dan akan membuka kemungkinan untuk memanggil setiap pihak yang terlibat. “Pasti ada klarifikasi supaya kita tidak salah mengambil keputusan dan akan ada fairness. Jadi semua akan diklarifikasi,” ujar Adnan di gedung KPK, Senin 28 September 2015.

Dan Surya Paloh tampak tidak gentar menghadapi isu itu. Dalam acara ulang tahun Fraksi Partai NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 1 Oktober 2015) malam, Surya menegaskan, kader NasDem, termasuk dia sendiri, jika terbukjti terlibat, akan mundur atau dipecat dari NasDem. “Jika terbukti harus keluar. Enggak ada cerita, termasuk diri saya. Itu gambaran konsistensi pendidikan politik, komitmen mengikat, ini yang membedakan partai ini. Bahkan jika status Rio (Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella –red) ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, maka saya meminta yang bersangkutan untuk mundur. Jika tidak, kami akan langsung memecatnya. Mudah-mudahan tetap sebagai saksi, kalau status ditingkatkan (tersangka-red), maka say good bye atau di-good bye-kan, jelas,” ujar Surya di hadapan wartawan dan tamu undangan. Selanjutnya kita tunggu nyali KPK untuk memeriksa politisi pendukung Presdien Joko Widodo ini.

Hamdani/FORUM

FORUMKeadilan Edisi No. 21, tanggal 5 Oktober 2015

Comments are closed.