Gesekan Massa di Gunung Meriah

Petugas medis memasang infus pada pasien Uyung (27),  korban tembak pada konflik di Aceh Singkil, saat dirujuk di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Rabu (14/10). Korban yang mengalami luka tembak pada dada dan bahu kanan itu terpaksa dirujuk dari rumah sakit  Kabupaten Aceh Singkil ke Rumah Sakit di Banda Aceh untuk menjalani perawatan intensif. (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Petugas medis memasang infus pada pasien Uyung (27), korban tembak pada konflik di Aceh Singkil, saat dirujuk di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Rabu (14/10).  (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Kesepakatan damai antar-umat beragama telah lama dibuat. Dalam perjalanan, ada saja yang melanggar kesepakatan. Dan gesekan tak terhindarkan. Sehari sebelum tahun baru Hijriyah, 1 Muharam 1437 H (13 Oktober 2015 M), gesekan antar-umat beragama memanas di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Satu rumah ibadah terbakar dan satu warga tewas dalam gesekan massa itu.

Dalam penelusuran versi Kepolisian, kejadian bermula pada Senin (12/10). Hari itu terjalin kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin. Pemda segera menertibkan. Dan, atas desakan masyarakat akan dilakukan pembongkaran.

Malamnya, ada pembicaraan lanjutan yang menyepakati pembongkaran gereja akan dilakukan pada 19 Oktober 2015. Namun, perwakilan warga masyarakat yang hadir di pembicaraan itu tidak diakui oleh kelompok yang bergesekan di Suka Makmur. Selasa (13/10) pagi, sekitar pukul 8.00 WIB, warga berkumpul di Kecamatan Simpang Kanan. Dua jam berselang, kelompok tersebut bergerak ke Tugu Simpang Kanan. “Kemudian dihadang, ada pasukan TNI dan Polri, sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Polri, jelas Badrodin, telah mengamankan 21 gereja yang dipermasalahkan warga tersebut. Namun, karena lokasi yang tersebar, tiap gereja hanya dijaga 20 orang. Sementara massa yang datang mencapai 500 orang. Karena itu, pembakaran rumah ibadah pun tak terhindarkan setelah massa bergerak pada 11.00 WIB.

“Setelah membakar rumah ibadah, massa bergerak ke desa tadi (Sukamakmur). Di situ terjadi bentrok massa yang telah membakar dengan massa yang menjaga. Dari situ terjadi korban,” ungkap Badrodin. Dalam versi Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto, kebakaran rumah ibadah tersebut terjadi lantaran pemerintah daerah tidak juga menutup gereja tersebut. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa gereja tanpa izin tersebut harus ditutup.

“Awalnya memang tuntutan ini cukup lama, tapi pemerintah daerah belum bisa merealisasikan. Dugaan sementara massa tak sabar, padahal ada rencana mau dibongkar pemerintah daerah,” terang dia saat wawancara melalui sambungan telepon yang disiarkan langsung oleh TV One.
Menurutnya, pembakaran dilakukan oleh sebuah organisasi yang diketahui bernama Pemuda Pelindung Islam (PPI) bersama warga. “Pembakaran terjadi pukul 11-11.30 WIB tadi. Total 1 rumah ibadah terbakar. Sementara korban tewas 1 orang dan 4 luka-luka,” jelasnya.
Agus Kriswanto menambahkan, di Kabupaten Aceh Singkil terdapat 22 rumah ibadah. Dari jumlah itu, ada 5 yang sudah berizin dan 7 lainnya sedang dalam proses. “Yang 10 tak punya izin,” tandasnya.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi, menyatakan sebenarnya warga sudah sepakat berdamai. “Ada perjanjian damai antara umat Kristen dan Islam pada 1979 yang dikuatkan lagi di musyawarah tahun 2001,” kata dia kepada CNN Indonesia. Berdasarkan kesepakatan damai itu, jelas Safriadi, di Aceh Singkil disetujui berdiri satu gereja dan empat undung-undung. Tapi kini ternyata jumlah rumah ibadah telah lebih dari yang disepakati. Menjamur menjadi 23 undung-undung. “Ini menyebabkan gejolak,” ujar Safriadi.

Hal ini pula yang menjadi dasar unjuk rasa Pemuda Peduli Islam (PPI) pada 6 Oktober di Kantor Bupati Aceh Singkil. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan gereja yang makin marak di Aceh Singkil merupakan bentuk pelanggaran perjanjian pada 1979 dan 2001. Saat itulah mereka mengancam akan membongkar sendiri gereja yang dinilali tak berizin sepekan setelah aksi, atau pada 13 Oktober. Ancaman itu terbukti dengan insiden yang telah terjadi.

Untuk itu polisi terus menelusuri insiden tersebut. Sejauh ini, polisi telah menahan tiga orang yang telah berstatus tersangka pembakaran rumah ibadah. “Ada tiga yang sudah ditetapkan tersangka. S, N dan I. Disangka telah melakukan pengrusakan. Sudah ditahan,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto di Mabes Polri, Kamis (15/10).

Agus menambahkan, terdapat lima tersangka lain yang kini masih dalam pengejaran polisi dan telah masuk kategori Daftar Pencarian Orang (DPO). “Masih didalami (apakah ada dari tiga tersangka yang ditahan termasuk aktor intelektual yang memobilisasi massa),” ujar mantan Kabid Humas Polda Papua tersebut.

Lanjut Agus, sebanyak 47 saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Seluruh saksi telah dipulangkan kecuali tiga orang tersangka yang telah ditahan. Tambahnya, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka terkait tewasnya satu orang warga dalam bentrokan tersebut. “Untuk situasi saat ini kondusif dan aman,” pungkas mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat tersebut.

Dugaan sementara pihak kepolisian, peristiwa tersebut bermotif politik berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah tersebut. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan merasa yakin ada pihak provokator dalam tragedi tersebut. Bahkan, ia menyebut bentrokan memiliki unsur politis. “Ada lawan-lawan politik juga, kemungkinan terkait pilkada,” ujar Anton di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Anton, mengingat pilkada akan diselenggarakan dalam waktu dekat di daerah tersebut. Meski demikian, Anton mengaku masih menelusuri lebih lanjut dugaan itu. “Sementara sentimen agama dan motif pilkada. Nanti kita petakan,” papar Anton.

Merespon peristiwa ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyayangkan kekerasan yang terjadi. Pasalnya, sebelum kejadian sudah ada kesepakatan antara Bupati Aceh Singkil, Muspida, Ulama dan sejumlah kelompok tentang pembongkaran gereja. “PGI sangat menyesalkan dan prihatin tindakan keras intoleransi ini,” ujar Ketua Umum PGI, Henriette Hutabarat Lebang, dalam jumpa pers sebagaimana dikutip Merdeka.com.

Dalam penilaian Henriette, kejadian itu juga tak tak lepas dari kesulitan mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) di tempat tersebut. Terhitung, sejak tahun 1979 hingga sekarang, pihaknya selalu ditolak mendirikan bangunan rumah ibadah. “Perlu ditegaskan, tidak ada maksud untuk tidak mengurus izin gereja. Tapi realitasnya, pengurusan izin mendirikan rumah ibadah sangat sulit dan bahkan sering tidak diperbolehkan walau sudah diupayakan maksimal,” ungkap dia dalam siaran pers PGI (13/10).

Beberapa peristiwa terkait insiden terhadap tempat ibadah di Indonesia disinyalir mengindikasikan perbedaan perlakuan terhadap kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. “Sikap kemarahan di Aceh Singkil bisa jadi karena dipicu lambannya Pemda menyelesaikan kasus gereja yang tidak punya legal formal pendiriannya. Atau, karena faktor minoritas yang tidak menghormati dan menghargai religiusitas setempat. Kondisi tersebut terakumulasi hingga menemukan momentum untuk mengekspresikan kemarahan yang terpendam,” ulas Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (14/10).

Namun, ujar Harits, porsi perhatian dan sikap pemerintah sangat terasa tidak adil dan proporsional. Di kasus Aceh Singkil, ia melihat Presiden Jokowi begitu cepat merespon bahkan meminta kepada Kapolri dan Menkopolhukam segera menangani.

Bahkan Kapolri menyimpulkan bahwa bentrokan yang terjadi di Aceh Singkil itu direncanakan. Berbanding terbalik dengan ketika dihadapkan kepada kasus pembakaran masjid dan bentrokan di Tolikara, Papua, medio Agustus lalu.
“Seolah pemerintah, bahkan Pak Presiden, gagap untuk menyikapi. Banyak retorika yang esensinya mengaburkan masalah sebenarnya,” ujar Harits. (BN/FORUM)

Comments are closed.