Gelombang PHK Telah Dimulai

Demo Buruh di Jalan MH Thamrin Menuju Istana Presiden Jakarta (Farid/Forum)
Demo Buruh di Jalan MH Thamrin Menuju Istana Presiden Jakarta (Farid/Forum)

Sejumlah perusahaan telah melakukan PHK pada sejumlah karyawannya. Pemerintah harus segera turun tangan. Sejak nilai tukar rupiah terus tertekan oleh Dollar Amerika Serikat, sejumlah perusahaan memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pada pekerjanya. Itu merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan usaha agar tetap berjalan. Di Jambi, sedikitnya 57 karyawan PT Pos Indonesia mengadukan nasibnya ke Disosnaker lantaran akan di PHK.

Di Aceh, sebanyak 243 karyawan inti PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) dilaporkan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ekses peralihan kepemilikan saham ExxonMobil kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Pihak PT Arun menyebut PHK karyawan dengan istilah terminasi. Humas PT Arun NGL, Hendra Afiat menyebut semua karyawan inti yaitu 243 orang diterminasi. “Semua harus diterminasi, sebagian sudah ditampung di PAG (PT Perta Arun Gas, anak perusahaan PT Pertamina Gas/Pertagas, anak perusahaan PT Pertamina). Sebagian mungkin nanti dipertahankan, tapi hak-haknya diselesaikan dulu, dan ini masih dalam proses. Jadi terminasi (karyawan PT Arun) masih berproses, hak-haknya dalam proses,” ujarnya.

PHK yang terjadi sekarang ini belum dipetakan, seperti yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri  bahwa pihaknya sejauh ini belum memiliki data terbaru terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut lantaran banyak pengusaha yang tidak melaporkan aksinya tersebut kepada pemerintah. Menurutnya, sejauh ini data yang diterimanya masih sama sekitar 26.000 pekerja yang terkena PHK.  “Kalau angka kita masih segitu ya, sekitar 26.000 pekerja karena problemnya adalah tidak semua perusahaan melaporkan. Jadinya kan problem,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 28 September pekan lalu.

Sebab itu, dia mendorong agar perusahaan dapat melaporkan kondisi riil perusahaan baik positif ataupun negatif. Dengan demikian, data jumlah tenaga kerja yang dirilis pun akan sesuai data di lapangan. “Karena kadangkala perusahaan gini lho, katakan bersepakat secara bipartid melakukan PHK. Enggak ada masalah memang, tidak ada muncul ke permukaan, nah yang kayak gitu kadang mereka enggak laporkan dan sudah selesai saja gitu misalnya,” terang dia.

Hanif juga meminta agar Dinas Ketenagakerjaan di seluruh daerah lebih proaktif menyiasati kondisi perusahaan yang enggan melaporkan tenaga kerjanya yang terkena PHK. Terutama untuk sektor-sektor usaha yang mengalami tekanan mendalam. “Saya juga rencana untuk mengunjungi sektor-sektor yang katakanlah relatif tertekan saat ini, bicaralah dengan mereka,” tandasnya.

Ancaman PHK memang menjadi hantu yang menakutkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa sepanjang September 2015 telah terjadi 27.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu terjadi lantaran berbagai hal, di antaranya karena pelemahan rupiah terhadap dollar AS dan pelambatan ekonomi nasional.

Hariyadi menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat lebih dari 724.000 pegawai yang mencairkan dana jaminan hari tua (JHT) sepanjang Januari-September 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 210.000 pegawai di antaranya mencairkan JHT di bulan September 2015. “Di 1-28 September itu tercatat 210.000 lebih pekerja kita yang mencairkan jaminan hari tua. Dari 210.000 itu ada 27.000 yang dikategorikan PHK,” kata Hariyadi, seusai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Hariyadi mengungkapkan, 27.000 pegawai itu kemungkinan besar di-PHK karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tidak beroperasi. Sedangkan jumlah lainnya dianggap mencairkan JHT karena mengundurkan diri.

Ia mengatakan, Apindo menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai lebih valid. Meski di sisi lain Apindo menyadari kemungkinan angka PHK melebihi catatan milik BPJS Ketenagakerjaan tersebut. “Kalau orang sudah mencairkan jaminan hari tua secara penuh, dia kategorinya sudah tidak bekerja. Sinyal yang rawan juga dengan pembayaran klaim, rentetannya banyak, bukan hanya PHK, tapi juga perbankan,” kata Hariyadi.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelambatan perekonomian dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS terlalu dibesar-besarkan. Hal itu untuk menyudutkan serikat pekerja dan buruh. “Menurut laporan dari afiliasi KSPI, PHK yang terjadi tidak seperti yang diberitakan. PHK yang terjadi karena pelambatan ekonomi dan pelemahan rupiah bukan karena buruh menuntut kenaikan upah,” kata Said Iqbal seperti dikutip Antara, Senin (28/9).

Iqbal mengatakan, ada tiga kategori PHK yang terjadi, yaitu perusahaan tutup total sehingga semua pekerja harus terkena PHK, perusahaan melakukan rasionalisasi sehingga mengurangi jumlah pekerja, dan adanya pekerja yang berpotensi terkena PHK.  “Yang terbanyak adalah pekerja yang berpotensi di-PHK, jadi belum di-PHK. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan upah murah, itu sama saja mematikan mereka,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Mirah menduga, isu PHK sengaja dibesar-besarkan untuk melawan buruh yang akan menuntut kenaikan upah minimum 2016.  “Skenario tersebut sudah terbaca karena setiap tahun dewan pengupahan akan membahas upah minimum,” ujarnya.

Mirah mengatakan, Aspek Indonesia merupakan federasi di bawah KSPI yang membawahi serikat-serikat pekerja di sektor perbankan, telekomunikasi, jasa, dan ritel. Menurut dia, tidak ada laporan dari serikat pekerja afiliasi Aspek Indonesia tentang PHK. (Baca: Tekan PHK, Pemerintah Siapkan Insentif bagi Perusahaan) “Bahkan kawan-kawan di perbankan ditawari untuk pensiun dini dengan nilai pesangon minimal Rp 850 juta. Begitu pula dengan kawan-kawan di telekomunikasi, tidak ada PHK,” katanya.

Kalaupun ada potensi PHK, Mirah mengatakan, hal itu terjadi di sektor ritel karena ada sebuah pasar modern yang menutup tokonya. Itu pun yang terjadi adalah pemindahan pekerja di toko tersebut ke toko lainnya, bukan PHK.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, berdasarkan laporan kepengurusan di provinsi, PHK memang terjadi. Namun, itu merupakan lanjutan proses PHK yang belum selesai beberapa tahun sebelumnya. “Ada yang sudah mulai proses PHK sejak 2013, jadi jauh sebelum pelambatan ekonomi dan pelemahan rupiah,” ujarnya.

IIEN SOEPOMO/FORUM

Comments are closed.