Enam Tahun untuk Wiryono

Terdakwa kasus korupsi di Kementerian ESDM Waryono Karno (kanan) memberi hormat kepada majelis hakim sebelum menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/9). Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Waryono Karno enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/15.
Terdakwa kasus korupsi di Kementerian ESDM Waryono Karno (kanan) memberi hormat kepada majelis hakim sebelum menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/9). Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Waryono Karno enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/15)

Kadang memang korupsi tidak disadari oleh seseorang yang tengah berada di atas tampuk kuasa. Karena, di atas singgasana, acap seseorang sedikit abai pada perilaku bawahan. Kesadaran pun terlambat.

Sepertinya harapan bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, untuk memperoleh rasa adil terpenuhi. Harapannya untuk memperoleh hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa tergapai. Setidaknya begitulah bila merujuk vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Jakarta kepada Waryono Karno.

Pertengahan pekan lalu, Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang diketuai Artha Theresia Silalahi menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap bekas Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno. Majelis Hakim menilai Waryono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp300 juta subsidair kurungan 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Artha Theresia Silalahi, pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/9).
Selain itu, Majelis Hakim Tipikor juga menganggap Waryono telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan pribadi sebesar Rp150 juta terkait kegiatan fiktif di Kementerian ESDM. Majelis Hakim meyakini pula bila Waryono telah memberikan uang USD 140 ribu ke Komisi VII DPR dan menerima uang (gratifikasi) sebesar USD 284.862 serta USD 50 ribu.

Sebelum memutuskan hukuman terhadap Waryono, Majelis Hakim terlebih dulu membacakan hal yang meringankan dan memberatkan untuk terdakwa dugaan korupsi di Kementerian ESDM tersebut. Hal yang memberatkan, Waryono tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Waryono dianggap banyak menerima penghargaan dari pemerintah. “Belum pernah dihukum, dan usia sudah lanjut,” jelas Hakim Artha.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana pada sidang tanggal 26 Agustus 2015 lalu, JPU KPK menuntut Waryono 9 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Tuntutan 9 tahun penjara layak disampaikan, menurut JPU, karena Waryono Karno didakwa dengan tiga dakwaan. Pada dakwaan pertama, jaksa mendakwanya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Atas perbuatannya itu, dia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.124.736.447.

Terkait perbuatannya, Waryono diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Dalam dakwaan kedua, Waryono dituduh telah memberikan suap sebesar USD 140.000 kepada Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR waktu itu. Perbuatan Waryono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tindak pidana korupsi Nomor 20 tahun 2001.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa pekan lalu, Majelis Hakim Tipikor Jakarta telah menjatuhkan putusan pidana 10 tahun penjara terhadap Sutan Bhatoegana. Majelis Hakim yang juga diketuai Artha Theresia Silalahi menyatakan Sutan terbukti secara sah melakukan korupsi dan gratifikasi terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 di Kementerian ESDM. Majelis membenarkan dakwaan tentang keterlibatan Sutan menerima duit USD 140 ribu dari Waryono Karno saat menjabat Sekjen Kementerian ESDM. Duit ini diberikan untuk memuluskan sejumlah pembahasan program kerja terkait APBN-P 2013 pada Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR periode 2009-2014.

Kembali ke kasus Waryono Karno, pada dakwaan ketiga, Waryono didakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar US 284.862 dan USD 50.000. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waryono membantah segala tuduhan JPU itu. Dalam pleidoinya, dia menuturkan uang dolar yang disebut sebagai uang suap itu bukanlah pemberian dari mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini untuk diteruskan ke Komisi Energi DPR. Menurut dia, uang itu merupakan hasil jerih payahnya sejak 2010 serta berasal dari penjualan apartemen dan sisa perjalanan dinas luar negeri. “Dalam proses persidangan, buktinya enggak ada saya korupsi. Rekening saya bersih. Kontraktor enggak ada yang kenal,” tutur Waryono.

Menanggapi putusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Waryono akan lebih dulu berdiskusi dengan pihak keluarga untuk menentukan upaya perlawanan hukum atas vonisnya. “Saya berunding dulu dengan keluarga dan penasihat hukum,” tandas Waryono.

BUDI NUGROHO/FORUM

Sebut Hakim Tipikor Bagai Tuhan

Beberapa saat sebelum mengikuti sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno menyebut hakim bagai Tuhan. “Mudah-mudahan beliau (adil), saya yakin, beliau ini kan perwujudan Tuhan berbentuk manusia. Oleh karena itu, saya memohon keadilan dari beliau-beliau,” tutur Waryono sesaat sebelum sidang.

Waryono mengklaim dirinya tak bersalah atas tuduhan dugaan korupsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, dia menuding para bawahannya yang korupsi. “Rekening saya bersih, kontraktor enggak ada yang kenal. Sebenarnya, yang main di bawah dan cuci tangan ke atas,” ucapnya.

Menurut Waryono, selama menjadi Sekjen di Kementerian ESDM, saat Jero Wacik menjabat menteri, dirinya menjadi orang yang gigih melakukan sosialiasi pencegahan korupsi. Sebab itu, dirinya berharap keadilan dalam persidangan hari itu.”Mudah-mudahan ada kebenaran dan keadilan. Saya paling gigih buat panji wilayah bebas korupsi, yang korupsi saya copot, ada di biro umum,” ujar Waryono. (*)

Comments are closed.