Berharap Pada Paket Ekonomi Jilid I

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan BAmbang S. Brojonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad serta jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka//ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Spt/15
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan BAmbang S. Brojonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad serta jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Paket ekonomi untuk menyehatkan perekonomian sudah diluncurkan. Belum dipastikan pasar akan langsung bereaksi. Dollar yang terus menekan rupiah, sektor perekonomian lesu membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang diharap mampu menjadi penyelamat. Jokowi pada Rabu, 9 September pekan lalu akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Pengumuman berlangsung di Istana Negara, Jokowi didampingi para menteri bidang ekonomi. Hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, dan Seskab Pramono Anung. “Hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari tiga langkah,” kata Jokowi di Istana.

Langkah pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Jokowi mengatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk ke tim. “Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional,” kata Jokowi.

Selain itu, sudah disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 rancangan peraturan lain. “Selain itu, pemerintah melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. “Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten,” kata Jokowi.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional, menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Menurut Jokowi antara lain penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskresi dalam hambatan masalah hukum. “Pemerintah juga memperkuat peranan kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan proyek strategis nasional,” kata Jokowi

Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Menurut Jokowi pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. “Saya ingin menekankan paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menggerakan sektor riil kita yang akhirnya memperkuat pondasi perekonomian kita ke depan,” katanya.

Jokowi yakin stimulus tahap pertama September 2015 akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70% melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji.

“Pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian, butuh kerja sama dan dukungan. Mari bersatu bergotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakkan ekonomi nasional dengan paket ekonomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimpin langsung sehingga ada terobosan,” ujarnya.

Reaksi bermunculan, paket ekonomi tahap I untuk sementara waktu dinilai mampu menenangkan pasar keuangan dan dunia usaha. Paling tidak, agenda ini menjadi sinyal tekad pemerintah membenahi ekonomi. Itu sebabnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi S Lukman menilai, paket ini menumbuhkan optimisme. Kini, pengusaha menanti keseriusan pemerintah menjalankan isi paket ekonomi itu. “Pengusaha harus mengawal dan menagih janji ini,” tandas  Adhi.

Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker Indonesia, menilai, di atas kertas, isi paket ekonomi ini bisa menjadi angin segar bagi pasar. Tapi, “Apakah pasar akan langsung bereaksi positif, saya belum yakin,” tandasnya.

Lagi pula secara umum isi paket ini belum sepenuhnya sesuai harapan pasar dan masih memberi kesan setengah hati. Apalagi isinya nyaris tak ada yang baru, terkesan sekadar mengumpulkan sejumlah agenda serta rencana kerja  yang sudah ada. Dengan kata lain, tak ada resep spesial yang diracik pemerintah dalam paket ekonomi ini.

Salah satu yang disorot, misalnya, kata David Sutyanto, Analis First Asia Capital, paket ekonomi ini masih terlalu parsial dan belum menjangkau semua persoalan yang dihadapi ekonomi Indonesia saat ini. Urusan fiskal, misalnya, paket ini belum menjangkau stimulus fiskal seperti keringanan pajak yang dinanti oleh emiten menjelang akhir tahun. Itu sebabnya, dia berharap isi paket jilid II nanti bisa lebih matang dan komprehensif.

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya seperti dikutip Kompas, melihat beberapa kebijakan ekonomi yang diumumkan belum secara tegas dan detail menyebutkan langkah memperkuat rupiah dan peningkatan daya beli masyakarat, utamanya daya beli masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Padahal daya beli kelompok inilah yang sekarang paling terpukul, utamanya akibat pelemahan rupiah. Di sisi lain, pemerintah masih kukuh mempertahankan target pajak. “Seharusnya target pajak diturunkan agar petugas pajak mengerem dan pengusaha tidak khawatir,” kata Berly.

Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, cukup efektif untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun, implementasi kebijakan itu harus diawasi secara ketat agar berjalan efektif. “Presiden sesuai pidatonya berjanji akan memantau langsung efektivitas kebijakan ini di lapangan. Ini hal yang penting, jangan sampai kebijakan ekonomi yang sudah baik gagal mendorong pertumbuhan hanya karena tidak dilaksanakan secara tepat di lapangan,” kata Marwan, melalui keterangan tertulis.

Menurut anggota Fraksi Demokrat ini, lima paket kebijakan yakni kemudahan visa wisatawan, elpiji untuk nelayan, tambahan bantuan raskin selama dua bulan, percepatan penyaluran dana desa, dan perluasan sumber daging sapi merupakan kebijakan yang tepat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Sebaliknya, ia menilai, kebijakan mengenai deregulasi peraturan seperti yang diinginkan Presiden akan sulit dirasakan dalam waktu singkat. Menurut dia, lima paket kebijakan yang diberikan Jokowi saat ini tidak jauh beda dengan usulan yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saran Pak SBY agar jangan semua terfokus ke infrastruktur, tapi melihat juga apa yang dibutuhkan rakyat saat ini dan efektif mendongkrak daya beli masyarakat,” ujar Marwan.

IIEN SOEPOMO/FORUM

Comments are closed.