Beda Nasib Rakyat dan Wakil Rakyat

Pimpinan bersama anggota DPR berfoto bersama seusai mengikuti rapat paripuna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Paripurna diselenggarakan dengan agenda pembacaan pidato Ketua DPR dalam rangka hari ulang tahun ke-70 DPR RI dan laporan kinerja Tahun Sidang 2014-2015./"Patrarizki Syahputra/aktual.com
Pimpinan bersama anggota DPR berfoto bersama seusai mengikuti rapat paripuna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Paripurna diselenggarakan dengan agenda pembacaan pidato Ketua DPR dalam rangka hari ulang tahun ke-70 DPR RI dan laporan kinerja Tahun Sidang 2014-2015. (Patrarizki Syahputra/aktual.com)

Di tengah krisis ekonomi dan pelemahan rupiah, DPR dengan entengnya meminta kenaikan tunjangan. Sementara ribuan guru honorer harus unjuk rasa tujuh kali sebelum permintaan kenaikan gaji menjadi 600ribu per bulan dikabulkan.

Uang bulanan yang diterima para anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai Oktober 2015 mendatang dipastikan bertambah. Hal ini terjadi setelah usulan kenaikan tunjangan untuk anggota dewan disetujui pemerintah.

Seperti yang tercantum di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, para wakil rakyat ini menerima sejumlah tunjangan, di antaranya tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon, seperti yang tercantum di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Besaran tunjangan kehormatan untuk anggota DPR, misalnya naik dari Rp3,7 juta menjadi Rp5,5 juta. Kemudian bantuan langganan listrik dan telepon naik dari Rp5,5 juta menjadi Rp7,7 juta.

“Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota,” kata anggota BURT, Irma Suryani.

Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.

“Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik,” ucapnya.

Namun, tak semua anggota DPR berpandangan bahwa tunjangan mereka perlu dinaikkan. Kalau ada anggota DPR mengatakan kenaikan ini pantas karena peningkatan inflasi, itu jangan dijadikan alasan klasik untuk menaikkan tunjangan. Karena tunjangan anggota DPR sudah selangit.

Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan kondisi masyarakat semakin susah sehingga kenaikan tunjangan belum ada urgensinya. “Kondisi perekonomian kita sedang sulit. Kondisi kehidupan masyarakat kita makin susah. Jadi, fasilitas tunjangan tidak perlu atau belum perlu dinaikkan,” kata Masinton.

Ketika ditanya apakah tunjangan patut dinaikkan apabila kondisi perekonomian membaik, Masinton mengatakan, “Ya harus sebanding dong. Tingkat kesejahteraan masyarakat bagus, fasilitas buat pejabat juga bagus,” ujarnya.

Beda Mansinton, beda pula Fahri Hamzah yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPR. Kenaikan tunjangan ini, Fahri, sebagai hal yang lumrah karena jumlah tunjangan saat ini dirasa masih kurang.

“Menurut saya masih kurang itu karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan, kita tentu akan mampu melakukan pengawasan lebih intensif kepada pemerintah,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera inipun meminta kepada anggota dewan yang menolak kenaikan tunjangan untuk konsisten. “Jadi jangan ngomong tolak di luar, tapi terima di Banggar,” ujar Fahri.

Di luar gedung DPR, Yenny Sucipto, sekretaris jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), memandang kenaikan tunjangan anggota DPR tidak etis di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk.

“Kalau ada anggota DPR mengatakan kenaikan ini pantas karena peningkatan inflasi, itu jangan dijadikan alasan klasik untuk menaikkan tunjangan. Karena tunjangan anggota DPR sudah selangit,” kata Yenny.

Setiap anggota DPR memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta per bulan. Apabila ditambah dengan berbagai tunjangan, jumlahnya berkisar Rp58 juta hingga Rp60 juta per bulan.

Nada yang kurang lebih sama disuarakan masyarakat. “Lebih baik uang tersebut dialokasikan kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Ketika pemilu, dari mana mereka mendapatkan dukungan? Mereka lupa dengan rakyat dong,” kata Asep, seorang pengendara ojek di Jakarta.

Berdasarkan data DPR, setiap anggota DPR memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta per bulan. Tapi jika ditambah dengan berbagai tunjangan dan insentif, jumlahnya berkisar antara Rp58 juta hingga Rp60 juta per bulan.

Gaji puluhan juta dan fasilitas berlimpah yang diterima para wakil rakyat itu sangat kontras dengan nasib ribuan guru honorer yang pada pekan lalu menggelar aksi damai di gedung DPR, Istana Merdeka, dan kantor Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski telah mengajar puluhan tahun, para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima gaji tak lebih dari Rp300 ribu per bulan.

Namun, Rahman, 46 tahun, mengaku dapat bernapas lega. Setelah tujuh kali mengikuti demonstrasi menuntut menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tuntutannya dikabulkan.

“Bersyukur dikabulkan tuntutannya. Akhirnya bisa jadi PNS,” kata Rahman.

Guru honorer selama 13 tahun di SDN Sayang 4 Cianjur, Jawa Barat, ini sangat puas terhadap hasil negosiasi yang sejak Selasa pagi, 15 September, diperjuangkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia dan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I).

“Keputusan dari Kemenpan dan DPR, kita guru honor akan diangkat seluruhnya dengan syarat bertahap, dari 2016-2019,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa menurut hasil keputusan negosiasi, guru honorer akan diangkat menjadi PNS dengan memprioritaskan umur dari guru honorer. “Yang paling lama dan tua jadi honorer ya duluan diangkat, paling cepat April 2016,” ujarnya.

Rahman merupakan guru honorer yang merasakan upah tak sepadan dengan pengabdiannya kepada negara. Pada tahun 2003 hingga 2006, ia hanya menerima upah sebesar Rp 50.000, kemudian naik menjadi Rp 100.000 per bulan pada tahun 2009. “Alhamdulillah saat ini sudah Rp 600.000,” katanya.

Begitulah bersyukurnya rakyat dan wakil rakyat, meski beda ‘rasa’. Rakyat, dalam hal ini guru honorer bersyukur mendapat kenaikan honor menjadi Rp600 ribu per bulan, sementara para wakil rakyat bersyukur setiap bulan mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan plus instentif hingga Rp60 juta per bulan.

SWU/FORUM

Inilah Daftar Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Berikut ini kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:
1. Tunjangan kehormatan
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11,15 juta, disetujui Rp 6,69 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10,75 juta, disetujui Rp 6,46 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 9,3 juta, disetujui Rp 5,58 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18,71 juta, disetujui Rp 16,468 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18,192 juta, disetujui Rp 16,009 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 17,675 juta, disetujui Rp 15,554 juta.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a.  Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7 juta, disetujui Rp 5,25 juta.
b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,5 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,75 juta.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon
a. Listrik: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,5 juta.
b. Telepon: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,2 juta.#

Comments are closed.