Terbelit Suap Kliring

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Sherman Rana Khrisna (kanan) ketika menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6). Sherman didakwa melakukan tindak pidana penyuapan  kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappeti) Syahrul Raja Sempurnajaya, sebesar Rp7 milyar terkait permintaan izin operasional PT Indokliring Internasional, dan diancam hukuman lima tahun penjara. ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/nz/15.
Terdakwa mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Sherman Rana Khrisna (kanan) ketika menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6). Sherman didakwa melakukan tindak pidana penyuapan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappeti) Syahrul Raja Sempurnajaya, sebesar Rp7 milyar terkait permintaan izin operasional PT Indokliring Internasional, dan diancam hukuman lima tahun penjara. ANTARA FOTO/Reno Esnir/Rei/nz/15.

Dua mantan pejabat BBJ divonis penjara dalam kasus suap. Lebih ringan dari tuntutan jaksa. Perkara suap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memasuki babak akhir. Senin pekan lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta, dua mantan pejabat Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mendapat vonis hakim. Mereka adalah mantan Direktur PT BBJ, M Bihar Sakti Wibowo, dan mantan Direktur Utama PT BBJ, Sherman Rana Krishna.

Bihar diganjar tiga tahun penjara, Sherman tiga tahun empat bulan penjara. Keduanya terbukti menyuap mantan Kepala Bappebti, Syahrul Raja Sampurnajaya sebesar Rp 7 miliar. Duit itu diberikan agar Syahrul memuluskan penerbitan izin usaha lembaga kliring berjangka, PT Indokliring Internasional.

Bihar dan Sherman terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Ketua Majelis Hakim Aswijon lebih dulu menjatuhkan vonis kepada Bihar. Selain tiga tahun bui, ia didenda Rp 100 juta yang apabila tidak dibayar, subsider hukuman kurungan tiga bulan.  Bihar terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan Sherman menyuap Syahrul.

Meskipun demikian, vonis itu lebih ringan dari tuntuan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Ketika pembacaan tuntutan Bihar bersama Sherman, dan Komisaris Utama PT BBJ Hassan Widjaja memberikan uang Rp 600 ribu dolar AS dan Rp 1 miliar kepada Syahrul agar memberikan izin usaha lembaga kliring berjangka sendiri dengan mendirikan PT Indokliring Internasional.

Pemberian uang itu bermula dari upaya BBJ memiliki Lembaga Kliring Berjangka sendiri dengan mendirikan PT Indokliring Internasional dan membentuk tim pada Mei 2012 yang salah satu tugasnya adalah mengajukan izin kepada Kepala Bappebti yang saat itu dijabat oleh Syahrul.

Atas permintaan izin itu, Syahrul melalui Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, menjelaskan untuk mendapatkan izin usaha mereka mesti memberikan saham kepada Syahrul sebanyak 10 persen dari modal awal pendirian lembaga kliring berjangka yang senilai Rp100 miliar.

Lembaga kliring berjangka Indokriling Internasional akhirnya terbentuk pada 27 Juli 2012 dengan modal patungan dari BBJ sebesar Rp20 miliar, PT Valvury Asia Futures sebesar Rp2,5 miliar, dan PT Solid Gold sebesar Rp2,5 miliar sehingga total modal adalah Rp25 miliar.

Setelah lembaga tersebut berdiri Hassan meminta Bihar untuk menyiapkan uang Rp 7 miliar yang diambil dari modal awal Indokliring Internasional untuk selanjutnya diberikan kepada Syahrul. Uang itu dicairkan oleh Kepala Divisi Keuangan BBJ, Stephanus Paulus Lumintan, di Bank Windu cabang Rawamangun dalam bentuk dua cek senilai Rp2 miliar dan cek Rp4 miliar yang kemudian ditukarkan dalam bentuk dolar AS.

Selanjutnya, Stephanus pada 2 Agustus 2012 membawa tiga cek masing-masing Rp500 juta, Rp250 juta, dan Rp250 juta yang berjumlah total Rp1 miliar dan uang 600 ribu dolar AS lalu menyerahkan ke Bihar. Pada tanggal yang sama, di Cafe Lulu Kemang Arcade, Bihar menemui Syahrul dan menyerahkan uang tersebut kepada Syahrul di dalam mobil yang diparkir di samping mobil Bihar. Kemudian, Bihar pun melaporkan pemberian uang itu ke kantor BBJ.

Hakim dalam memvonis Bihar memiliki beberapa pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Hal mer¬ingankan, Bihar belum pernah dihukum, berlaku sopan selama di persidangan, mengakui terus terang kesalahannya, serta me¬nyesali perbuatan dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Yang memberatkan, Bihar tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat memberan¬tas tindak pidana korupsi. Usai mendengarkan vonis, Bihar mengaku masih memper¬timbangkan langkah selanjutnya untuk mengajukan banding. “Saya pikir-pikir dulu,” kata Bihar di Pengadilan  Tipikor Jakarta, kemarin.

Selanjutnya giliran Sherman yang diputus bersalah oleh Majelis Hakim yang diketuai Ibnu Basuki Widodo. “Terdakwa Sherman Rana Krishna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Ibnu Basuki.

Dalam kasus ini, Sherman dianggap sebagai inisiator atau yang menyarankan Hassan Widjaja untuk menemui Syahrul. Sherman disebut menyuruh Hassan mengembalikan uang sebesar Rp 7 miliar tersebut ke brankas PT Indokliring Internasional guna menutupi seolah-olah uang tersebut tidak keluar dari PT Indokliring Internasional sehingga tidak ada pemberian terhadap Syahrul.

Ibnu menjelaskan, Sherman ditugaskan bersama sejumlah orang untuk mengajukan izin usaha lembaga kliring berjangka PT Indokliring Internasional kepada Syahrul.  Menanggapi permohonan izin itu, Syahrul melalui Kepala Biro Hukum Bappebti Alfons Samosir menyampaikan, jika ingin mengajukan izin, harus ada “pelicin” berbentuk saham 10 persen dari total modal awal Rp 100 miliar atau Rp 10 miliar.

Permintaan Syahrul kemu¬dian diutarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BBJ. Dalam RUPS tersebut diputuskan, Hassan Widjaja yang bertugas melobi pihak Bappebti guna mendapatkan izin.   “Kita semua mengertilah adanya kebutuhan dana. Untuk mendapatkan suatu perjanjian, memang perlu perlobian. Dari jajaran kita yang ada di sini, yang saya anggap paling bisa menembus dan ngomong ke sana adalah saudara Hassan Widjaja,” kata Hakim Ibnu.

Kemudian dibentuklah Tim Pembentukan Lembaga Kliring PT Indokliring Internasional. Setelah itu, pada sekira pertengahan 2012, Syahrul memerintahkan Alfons Samosir untuk menyampaikan kepada pihak PT BBJ bahwa untuk mendapatkan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka PT Indokliring Internasional agar supaya memberikan saham kepada diri Syahrul sebanyak 10 persen dari modal awal sebesar Rp 100 miliar.

Pada tanggal 27-28 Juni 2013 Alfons Samosir menyampaikan permintaan Syahrul tersebut kepada Bihar dan Surdiyanto Suryodarmono. Lalu dijawab Bihar bahwa nanti akan dibicarakan dulu dengan direksi yang lain.  Kemudian Bihar menyampaikan permintaan saham sebesar 10 persen atau sebesar Rp 10.000.000.000 dari Syahrul kepada Sherman. Selain itu Bihar juga menyampaikan hal itu dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT BBJ.

Lebih lanjut, setelah PT Indokliring Internasional berdiri pada 24 Juli 2012, terdakwa Sherman menelepon Hassan Widjaja untuk segera menemui Syahrul selaku Kepala Bappebti saat itu, untuk melakukan negosiasi mengenai permintaan Rp10 miliar.

Kemudian Hassan Widjaja langsung menemui Syahrul dengan hasil negosiasi tersebut disepakati pemberian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 7 miliar. Setelah itu Hassan kembali ke kantor PT BBJ untuk menyampaikan hasil negosiasi itu kepada Sherman.
Setelah pemberian uang, Hassan lantas mengajukan permohonan izin lembaga kliring berjangka ke Bappebti. Yang mana permo¬honan izin itu langsung diproses Syahrul, sehingga bertentangan dengan kewajiban Syahrul selaku penyelenggara negara.

Usai putusan dibacakan, Sherman mengaku tidak terima. Sebab menurutnya JPU KPK keliru dalam menyebutkan jabatannya pada kasus suap tersebut. Kesalahan JPU adalah menem¬patkan dirinya sebagai Direktur Utama PT BBJ. Sherman meng¬klaim, saat terjadinya penyua¬pan, tepatnya pada 2013, dirinya bukan sebagai Dirut PT BBJ. “Saya ditulis sebagai Dirut PTBBJ periode terjadi. Padahal, saya jadi Dirut 17 April 2013, jauh setelah peristiwa itu terjadi. Jadi, dua alat bukti itu apa? Saya tidak pernah dikasih tahu. Kenapa saya bisa dijerat masuk ke masalah ini?,” tutur Sherman.

Selain itu, dalam surat dakwaan juga dituliskan dirinya melakukan pertemuan dengan Roy Sambel, Hassan Wijaya beserta Bihar yang menyebutkan bila pertemuan itu membicarakan mengenai uang suap Rp 7 miliar pada Syahrul. Menurut Sherman, hal tersebut tidak benar lantaran pada 27 Juli 2012, Roy Sambel sedang berada di Amerika Serikat (AS). Ia menilai sangat tidak masuk akal dakwaan yang dibuat oleh JPU.  Lebih lanjut, Sherman pun menepis ikut serta melakukan pertemuan yang membicarakan upaya suap tersebut.

AFKHAR/Forum

Comments are closed.