Siapa Menyusul Partogi?

Kepala Satgasus Kasus Dwelling Time, AKBP Hengki Haryadi didampingi AKP Victor memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penggeledahan kantor Kementerian Perdagangan (M AGUNG RAJASA/ANTARA FOTO)
Kepala Satgasus Kasus Dwelling Time, AKBP Hengki Haryadi didampingi AKP Victor memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penggeledahan kantor Kementerian Perdagangan (M AGUNG RAJASA/ANTARA FOTO)

Satgas Dwelling Time Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan. Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai kena giliran diperiksa.
Darmin Nasution baru dalam hitungan jam menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, namun wartawan sudah menodong sang menteri dengan pertanyaan terkait dwelling time. Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013 ini mengakui proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, melibatkan banyak kepentingan. Menurutnya, yang perlu diperbaiki dalam kasus dwelling time ini adalah sistemnya. “Dwelling time ini menyangkut persoalan sistem, untuk menyelesaikan itu harus mengubah sistemnya, membuat sistem yang baru,” ungkap Darmin kepada wartawan.

Nah, banyak kepentingan bisa jadi muncul lantaran di tempat itu memang melibatkan banyak instansi. Jika sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah nama dari Kementerian Perdagangan, pekan lalu Polisi terus mengembangkan penyidikan ke instansi-instansi lain. Senin, 10 Agustus 2015, Kementerian Perindustrian yang digeledah aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan di lantai 10 Kementerian Perindustrian. Penggeledahan dilakukan Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan sekitar 30-40 orang polisi berseragam kemeja putih dan bercelana hitam. Lantai 10 adalah ruang Direktorat Industri Kimia Dasar. Di ruang Kasubdit Industri Kimia Dasar Lainnya, sekitar enam polisi terlihat menanyakan seorang pegawai. “Apa job desk bapak sehari-hari,” kata seorang polisi. “Saya memeriksa dokumen,” kata yang ditanya.

Selain melakukan penggeledahan, Polisi juga memeriksa dua orang saksi dari Kementerian Perindustrian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol. M. Iqbal mengatakan hari ini penyidik telah mengagendakan pemanggilan dua saksi yang berasal dari pihak Kemenperin. “Hari ini kita akan memanggil dua saksi dari kementerian. Pejabat semua,” katanya.

Namun Iqbal enggan memerinci identitas dua saksi yang hendak dimintai keterangan itu. ”Yang penting level pejabat di Kementerian Perindustrian untuk dimintai keterangan,” kata Iqbal.

Tak berhenti di Kementerian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian, Kepolisian juga menyelidiki peran Bea Cukai dalam dugaan suap dan gratifikasi “Dwelling Time” di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Kita sedang lakukan proses pendalaman dan penyelidikan (Bea Cukai),” kata Iqbal.

Dia mengatakan tim Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya mengembangkan kasus bongkar muat peti kemas itu ke luar kota guna mengejar keterlibatan pihak swasta. Terkait kemungkinan adanya tersangka baru, Iqbal menegaskan bahwa penyidik kepolisian menetapkan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan, namun perlu ada dua alat bukti yang kuat. Namun, Iqbal menyebutkan potensi tersangka lain akan diketahui setelah proses pengembangan mendapatkan alat bukti yang cukup.

Polda Metro Jaya tengah menangani kasus dugaan korupsi kasus dwelling time. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi sebagai tersangka kasus dwelling time. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 25 orang saksi terdiri dari 15 pekerja Kementerian Perdagangan (Kemendag RI), empat orang (Kemenperin RI) dan sisanya dari warga sipil. Penyidik juga menyita barang bukti 21 dokumen berupa surat dan petunjuk lainnya, serta komputer yang diyakini dapat dijadikan alat bukti dari hasil penggeledahan.

Kasus dwelling time bermula dari kekecewaan Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi melihat langsung proses yang lambat dan pelayanan yang tidak maksimal di tempat itu. Dalam dwelling time terdapat tiga fase,  pertama Free Clearance, Custom Clearance dan Post Clearance. Free clearance artinya barang turun dari container atau tempat penampungan sebelum diperiksa oleh Bea dan Cukai, sementara  custom clearance adalah fase pada saat pemeriksaan oleh Bea dan Cukai dan fase post Clearance itu merupakan fase dimana dikeluarkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

Pada saat kunjungan Presiden Jokowi, kinerja dwelling time pada saat itu sebanyak 65 persen ada di fase free Clearance, sisanya 11 persen ada di fase custom Clearence dan post clearance. Presiden kecewa dan kekecewaan itu ditebus dengan dibentuknya Satuan Tugas Dwelling Time oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan menunjuk Kapolres Pelabuhan AKBP Hengki Haryadi sebagai ketua Satgas.

Hengki bergerak cepat. “Saya dan tim yang di back up oleh Polda Metro Jaya bahwa keresahan masyarakat banyak terjadi di fase pertama. Banyak masyarakat yang terhambat dan tak bisa masuk ke fase berikutnya. Hambatannya antara lain terkait dengan perizinan, inilah merupakan sumber dari keresahan itu tadi yaitu perizinan,” papar Hengki kepada FORUM beberapa waktu lalu.

Kini, setelah penetapan sejumlah tersangka, Satgas Dwelling Time Polda Metro Jaya terus menganalisis sebab dan akibat penyimpangan manajemen bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Terungkap, penyimpangan itu disebabkan oleh panjangnya prosedur perizinan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti.  “Dwelling time meningkat karena perizinan di Kementerian yang berwenang mengeluarkan SPI (Surat Perizinan Impor), dan proses perizinan sangat panjang serta birokratis,” ujar Krishna.

Menurut dia, panjangnya birokrasi tersebut membuka peluang bagi para birokrat untuk menyalahgunakan jabatan dengan memeras pengusaha atau importir. Sebaliknya, pengusaha berupaya menyuap oknum birokrat untuk memperlancar usahanya. “Penyalahgunaan jabatan oleh pejabat yang berimbas kepada korupsi dan munculnya kartel atau mafia ekonomi,” jelas Krishna.

Jika hal tersebut dibiarkan dan telanjur mendarah daging, maka akan berdampak pada banyak sektor kehidupan dan membawa perekonomian dalam negeri pada kondisi yang buruk. Terlebih, pengendalian barang impor harus dilakukan, karena jika dibiarkan, barang lokal akan kalah dalam bersaing. “Barang impor tidak terkendali di pasar, imbasnya ekonomi lokal lesu karena kalah bersaing dengan produk impor,” tutur Krishna.

JULIE INDAHRINI/Forum

Comments are closed.