Menanti Kehadiran Kereta Ringan

maket proyek LRT (cdn.sindonews.net)
maket proyek LRT (cdn.sindonews.net)

Groundbreaking proyek Light Rail Transit batal dilaksanakan. Proyek masih tertunda terganjal perpres yang belum diterbitkan.
Presiden Joko Widodo nampaknya sudah tak sabar ingin segera mewujudkan mega proyek Light Rail Transit (LRT). Proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi dan akan dilaksanakan sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini merupakan proyek transportasi kereta ringan yang akan menghubungkan Cibubur-Dukuh Atas. Sedianya, groundbreaking proyek ini akan dilakukan pada 17 Agustus, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, tetapi batal dilaksanakan.

Lantaran itulah pada keesokan harinya, Selasa 18 Agustus, rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung oleh presiden. Hadir menteri dan pejabat terkait proyek  LRT di Kantor Presiden, Jakarta. Jokowi berharap, ratas hari ini adalah rapat terakhir karena proyek tersebut sudah matang secara konsep.

Jokowi sudah sekitar tiga kali menggelar rapat terkait LRT, khususnya untuk LRT di DKI Jakarta, wilayah Jabodetabek, dan rencana pembangunan LRT di Palembang. “Sebetulnya sudah matang, tetapi ini upaya sinkronisasi saja antara Pemprov DKI dan yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Jokowi, saat membuka ratas tersebut.

Ratas hari ini juga dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko Maritim Rizal Ramli, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Sekali lagi, sore hari ini akan kami tuntaskan. Semoga sudah tidak ada ratas-ratas lagi soal LRT. Jadi, sudah final, tinggal pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.

Mulanya, LRT merupakan proyek pemda DKI, namun pada Juli lalu Pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan infrastruktur LRT di Jabodetabek untuk mempercepat proses realisasinya. Ketika itu, guna mempercepat proyek LRT, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut sehingga proses pengerjaannya bisa lebih cepat. Dua perusahaan tersebut adalah badan usaha milik negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk dan badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (JakPro).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ketika itu dijabat oleh Sofyan Djalil menjelaskan Keppres yang akan segera dibuat pemerintah itu nantinya bisa dijadikan landasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menunjuk BUMD yang dianggap paling kompeten, dalam hal ini JakPro untuk membangun proyek LRT yang beroperasi di Jakarta. Jika proyek transportasi massal tersebut telah selesai dibangun, nantinya pemerintah daerah akan membelinya. “Nanti setelah selesai baru dinilai oleh konsultan berapa biayanya. Katakanlah Rp 5 triliun, Pemerintah DKI bayar Rp 5 triliun,” ujar Sofyan kepada wartawan.

Sementara itu Sofyan mengatakan Adhi Karya akan mengerjakan proyek LRT lainnya yang beroperasi dari Bekasi Timur sampai Dukuh Atas dan dari Cibubur atau Bogor sampai Halim Perdanakusuma. Serupa dengan PT Jakpro, pemerintah menugaskan Adhi Karya untuk membangun proyek tersebut terlebih dahulu. Setelah proyek rampung dibangun, maka pemerintah akan langsung membelinya.

Menurut dia, kedua proyek yang diharapkan bisa mulai dibangun pada Agustus mendatang itu nantinya dipastikan akan menjadi milik pemerintah, karena prasarana tidak mungkin dibangun oleh pihak swasta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan dari usulan tujuh ruas di dalam wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai dengan membangun dua ruas pertama, yakni dari Barat-Timur dan Utara-Selatan.

Menurut dia, dua ruas tersebut memenuhi aspek intermoda di mana stasiunnya tersambung dengan stasiun KRL dan halte-halte busway serta stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang juga akan dibangun. Dua ruas ini diharapkan bisa selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 nanti di mana Jakarta menjadi tuan rumah.

Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu berpendapat, nantinya operator sarana LRT yang telah dibangun Adhi Karya maupun JakPro akan ditenderkan. “Bukan pembangunan prasarananya ya, tapi operator sarananya akan ditenderkan. Apakah nanti akan dioperasikan oleh Adhi Karya, atau KRL Jabodetabek, atau KAI, siapa saja yang dianggap berkompeten,” kata dia.

Sementara Ahok mengaku yakin bahwa pembangunan proyek ini akan berjalan, karena proyek ini merupakan program nasional transportasi massal berbasis rel yang melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. “Jadi ini sudah bukan bicara seperti monorail kemarin. Beda, ini pasti akan jalan,” ujar Ahok.

Ahok optimistis Kementerian Perhubungan akan mengatur segala yang diperlukan dalam pembangunan proyek ini. “Jadi yang ngatur-ngatur semua mereka (Kementerian Perhubungan). Kami tidak usah ribut lagi. Justru pembangunan APBN juga bisa masuk, karena trase jadi punyanya Kemenhub, kayak kereta api, di bawah Dirjen Kereta Api nanti,” kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap tahun ini pembangunan proyek tersebut sudah bisa langsung dimulai. Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan depo. “Kami ingin tahun ini langsung mulai. Depo kita sudah siap,” ujar dia.

Meski semua bersemangat, hingga hari ini Perpres yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan proyek ini belum diterbitkan. Terkait itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 18 Agustus lalu menjelaskan presiden akan segera membuat dua perpres sekaligus. Yang pertama Perpres LRT dan yang kedua high speed train (kereta cepat) Jakarta-Bandung. “Jadi akan ada dua perpres, yang kita sebut dengan LRT dan high speed train Jakarta-Bandung,” katanya.

Kedua perpres tersebut akan segera diterbitkan untuk menyesuaikan dengan misi Presiden Joko Widodo, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam pidato nota keuangan RAPBN 2016. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain.

Pramono menyatakan, proyek pembangunan LRT juga tidak hanya akan diterapkan di Ibu Kota. Ada daerah lain yang menjadi target pembangunan LRT setelah proyek tersebut berhasil diterapkan di Jakarta, yaitu Bandung, Surabaya, Medan, DI Yogyakarta, Palembang, dan Semarang. Jakarta akan menjadi rule model sehingga pemerintah segera melaksanakan proyek tersebut.

JIR/Forum

Comments are closed.