Kerja Kompromi Rombak Kabinet

facebook.com
Presiden Joko Widodo melantik lima Menteri dan Seskab dalam sisa jabatan 2014-2019 di Istana (facebook.com)

Pelantikan lima Menteri dan Seskab dalam sisa jabatan periode 2014-2019

Rumor perombakan kabinet yang timbul-tenggelam dalam beberapa bulan terakhir bukan lagi isu. Di tengah semakin melemahnya rupiah dan hantaman krisis global,  Presiden Joko Widodo mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet.

Dalam suasana khidmat di Istana Negara, Jakarta, pertengahan pekan lalu Presiden Joko Widodo resmi melantik lima menteri baru dan sekretaris kabinet Kabinet Kerja. Keenam pejabat baru itu menggantikan lima menteri dan sekretaris kabinet yang lama.

Pelantikan lima Menteri dan Seskab dalam sisa jabatan periode 2014-2019 itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI yang dibacakan di hadapan Presiden, para Menteri, dan Seskab yang dilantik.

Kelima menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi itu masing-masing Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Negara Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Sedangkan Sekretaris Kabinet yang baru adalah Pramono Anung.

Dalam surat keputusan itu pula, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan dengan hormat sebagai Menteri Negara periode 2014-2019, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan perombakan kabinet ini dilakukan Presiden Joko Widodo setelah melakukan evaluasi selama beberapa bulan dengan pertimbangan dinamika ekonomi dan percepatan kerja kabinet. “Jadi, Presiden melihat adanya kebutuhan personel yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Presiden, lanjut Praktino, ingin agar pemerintahan berjalan efektif, efisien, semakin kokoh terkonsolidasi, bergerak cepat, dan memperoleh dukungan luas dari pasar internasional.

Menanggapi perombakan kabinet yang lebih mengarah kepada tim ekonomi, pengamat ekonomi yang juga Dosen Universitas Atmajaya Jakarta, A. Prasetyantoko, berharap momentum ini bisa membawa keluar dari bayang-bayang regional dan krisis global saat ini.

Untuk mencapai asa itu, Prasetyantoko berpendapat, para menteri ekonomi harus mampu berkomunikasi dengan para pelaku pasar serta meyakinkan mereka agar kepanikan tak berlanjut.

Kemudian, jelas Prasetyantoko, tim ekonomi baru perlu menunjukkan pola kebijakan komprehensif dalam rangka menahan pelambatan ekonomi. Kabinet Kerja harus fokus pada realisasi aneka proyek infrastruktur dan mengatasi persoalan yang membelitnya. “Dengan begitu, investasi swasta juga turut terdorong sehingga belanja perusahaan naik. Pendekatan komprehensif terukur penting agar satu kebijakan tak menegasi kebijakan lain. Pola intervensi perlu diperbaiki agar terjadi perubahan pola distribusi, bukan justru mendistorsi,” paparnya.

Prasetyantoko memberi catatan tersendiri pada Menteri Perdagangan yang baru Thomas  Lembong. Dia mengingatkan Menteri Perdagangan bukan semata-mata mencari pasar baru, melainkan memengaruhi pola industri domestik. “Selama ini, Kementerian Perdagangan hanya residu dari perkembangan industri domestik. Sebagai mata rantai terakhir dalam pasokan nilai, hanya memasarkan apa yang dihasilkan industri domestik. Ke depan, Kementerian Perdagangan harus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian memetakan sektor ekspor unggulan,” terangnya.

Sementara itu Pengamat Komunikasi dan Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, meyakini reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi merupakan hasil kompromi dengan mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak. Tapi, perubahan yang dilakukan mungkin tidak bisa membuat terobosan yang diharapkan.

“Menggeser Sofyan Djalil ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan mencopot Andrinof Chaniago adalah hasil kompromi dengan Jusuf Kalla (JK),“ katanya.

“Kita tahu bersama bahwa pada sebuah kabinet, Bappenas adalah nabinya. Dia menjadi kompas bagi arah kebijakan di kabinet. Bappenas adalah think thank,” kata Hendri. Menurutnya, terlihat bahwa dalam perombakan ini, Jokowi mendengar dan mendapat masukan dari berbagai pihak.

Bagaimana pula dengan masuknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman? Peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Arya Fernandes menilai salah satu alasan Jokowi merekrut Rizal ke Kabinet Kerja adalah pengalaman dan kompetensinya di bidang ekonomi.

“Pemilihan Rizal saya kira karena kompetensi dan pengalaman. Sebagai ekonom, Rizal punya pengalaman saat menjadi menteri di era Gus Dur,” kata Arya.

Dia menambahkan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi itulah yang menjadikan daya tawar pendiri Komite Bangkit Indonesia (KBI) yang sangat vokal mengkritisi kinerja pemerintah (termasuk pemerintahan Jokowi) itu menjadi lebih tinggi.

“Jaringan politik, Jokowi ingin meminimalkan kritikan dari orang-orang kritis, makanya Rizal ditarik. Apalagi Rizal juga punya jaringan dengan kelompok penekan sehingga dapat mengurangi kritikan terhadap Jokowi,” tandasnya.

Rizal, lanjut Arya, harus menunjukkan kinerjanya secara maksimal untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang sudah ataupun belum dilakukan pemerintah. “Dia harus buktikan melakukan apa saja yang dia kritik selama ini,” kata Arya.

Sementara itu politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai terlambat langkah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi. “Respon saya, ini little too late, jadi agak terlambat. Seharusnya dilakukan beberapa waktu lalu terkait sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi. Reshuffle ini sangat tanggung, serba tambal sulam,” ujar Fadli.

Dia juga mempertanyakan, mengapa Jokowi tidak mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang kebijakannya tidak berpihak ke rakyat, karena telah menaikkan pajak tanpa berhasil memperluas subyek pajak. “Jadi hanya pada subyek pajak yang sama saja,” tegas Fadli.

Begitu pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diakui Fadli sampai saat ini belum terlihat prestasinya, bahkan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat. “Seperti kebijakan kenaikan BBM. Meski saya nggak tahu ini kebijakan Presiden atau bukan,” katanya.

Karena itu, Fadli melihat yang berkaitan dengan situasi ekonomi saat ini malah tidak diganti, jadi sangat tanggung reshuffle yang dilakukan Jokowi.

Budi Nugroho/Forum

Comments are closed.