Kekalahan untuk Gubernur Ganjar Pranowo

Suasana Sidang di PN Semarang (Didin Bandidin)
Suasana Sidang di PN Semarang (Didin Bandidin)

Putusan sidang gugatan kepada gubernur Jawa Tengah akhirnya dibacakan. Gugatan dikabulkan meski ada petitum yang ditolak oleh hakim. Pemprov Jateng terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah dipenuhi pengunjung. Hari itu, Kamis, 20 Agustus agenda sidang pembacaan putusan akan dilangsungkan. Waktu menunjukkan pukul 11 waktu setempat, berdasarkan jadwal persidangan seharusnya sidang sudah dibuka. Namun jarum jam terus berputar, satu persatu pengunjung bahkan para pihak yang berkepentingan meninggalkan ruangan. Jadwal sidang putusan nampaknya masih harus menunggu setelah sebelumnya sidang putusan dilangsungkan pada Kamis 6 Agustus yang lalu ditunda.

Matahari semakin tinggi dan bersiap menggelincir ke barat, sekitar pukul 14.30 Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, yang juga ketua PN Semarang didampingi dua hakim lainnya Antonius Widjantono dan Heri Sumanto memasuki ruang sidang. Tok tok, palu diketuk menandakan sidang dibuka. Ketua Majelis Hakim, Dwiarso menuturkan, gugatan yang dimasukkan pada 11 September 2014 ini tidak ada perdamaian antarpihak meskipun majelis hakim sudah melakukan upaya perdamaian dengan menunjuk hakim mediator Winarno. Dengan demikian, sidang tetap dilanjutkan hingga ada putusan hakim.

Selanjutnya Dwiarso mulai membacakan putusan. Dia mengatakan, hakim menolak eksepsi yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait sengketa lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) seluas 237 hektar. Poin demi poin dibacakan satu bersatu, bergantian dengan dua hakim lainnya. FORUM mencatat 17 poin dibacakan dalam pokok perkara.

“Dalam Eksepsi. Menolak Eksepsi tergugat I, tergugat III, dan para turut tergugat seluruhnya. Menerima Gugatan penggugat untuk seluruhnya,” hakim mulai membacakan amar putusannya. “Dalam pokok perkara. Satu, Mengabulkan gugatan penggugat konpensi sebagian,” Dwiarso melanjutkan membaca.

Dengan keputusan pengadilan tersebut, maka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hampir dipastikan kalah dalam sengketa lahan PRPP. Dwiarso mengatakan, Gubernur Ganjar sebagai tergugat I digugat secara perdata oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) yang diwakili oleh Agus Dwiwarsono dari kantor pengacara Ihza & Ihza.

Gubernur Jateng, kata dia, bersalah karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifkat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas tanah sengketa. Adapun para tergugat dan turut tergugat lain juga dinyatakan bersalah dalam proses penerbitan sertifikat HPL.

Tergugat II Yayasan PT PRPP, PT PRPP sebagai tergugat III juga dinyatakan bersalah. Begitu juga dengan tergugat I kantor Badan Pertanahan Negara, serta Kanwil BPN Jateng sebagai tergugat II, dan kantor BPN Semarang sebagai turut tergugat III. “Karena yang dilakukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Sertifikat yang dimohonkan tergugat tidak sah, cacat hukum, karena tidak berdasarkan alas hak yang sah,” terangnya.

Sertifikat pengelolaan lahan yang dinyatakan tidak sah tersebut terdiri dari beberapa lokasi lahan yang berada di kawasan PRPP. Sertifikat tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria atau instansi lain.

“Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1986 Nomor SK.130/HPL/DA/86 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas Tanah seluas + 262.615 M2 (lebih kurang duaratus enampuluh dua ribu enamratus limabelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 Juli 1986 Nomor 4944/1986 adalah tidak berkekuatan hukum,” lanjutnya.

Meski memenangkan PT IPU selaku penggugat dengan mengabulkan tuntutan mengenai HPL, majelis hakim menolak beberapa poin tuntutan PT IPU kepada Gubernur Jateng. Tuntutan yang paling mencolok dan ditolak hakim yaitu gugatan rekompensi senilai Rp 1,66 triliun. Dengan ditolaknya gugatan rekompensi tersebut, maka Gubernur Jawa Tengah tidak diwajibkan untuk membayar tuntutan tersebut. Begitu juga sebaliknya, gugatan balik yang dilayangkan Gubernur Jawa Tengah terhadap PT IPU senilai Rp 555 miliar, juga ditolak hakim.

Ia mengungkapkan, sengketa PRPP awal mula terjadi saat ada perjanjian tanah tertanggal 7 Mei 1987 dan pengembangan semula 108 hektar. Setelah itu laut diurug (direklamasi) dengan menggunakan dana pihak ketiga hingga menjadi 237 hektar.

Meski pengurugan menggunakan sumber dana ketiga tapi dalam pelaporannya mengatasnamakan dana Pemprov Jawa Tengah, hingga dimintakan sertifikat HPL atas nama Pemprov Jawa Tengah. Lebih jauh, ia menguraikan, Gubernur Jateng lalu mengeluarkan keputusan tahun 1985 tentang pengamatan areal tanah seluas 108 hektar untuk PRPP. Kemudian diterbikan SK Gubernur tahun 1986 tentang penyerahan pengelolaan tanah kepada yayasan PT PRPP.

Putusan terus dibacakan hingga senja turun. Sebelum palu diketuk Hakim Dwiarso membacakan poin akhir putusan “Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan ini dengan sungguh-sungguh. Menghukum tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 18.017.000 dan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,” katanya.

Menanggapi putusan, kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono mengatakan, pihaknya akan mempelajari isi putusan. Pasalnya, beberapa gugatan diantaranya dinyatakan ditolak seperti gugatan ganti rugi Rp 1,66 triliun yang terdiri dari Rp789 miliar gugatan materiil dan Rp873 miliar gugatan imateriil.. “Alasannya karena tidak menghadirkan saksi fakta. Makanya, perlu kami pelajari dulu untuk menentukan sikap apakah akan menempuh langkah hukum lagi,” katanya.

Dia menuturkan, terkait putusan melawan hukum, dampaknya yaitu seluruh tanah yang terbukti pembiayaannya dilakukan PT IPU, diberikan hak prioritas pada seluruh pemegang HGB atas HPL, baik itu PT IPU atau pihak ketiga.

JULIE INDAHRINI dan SUKOWATI UTAMI

Tati Vain Sitanggang SH
Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

“Kami Akan Melawan”

Banyak alasan kami untuk mengajukan banding, tetapi kami akan tetap mempelajari terlebih dahulu salinan putusannya yang saat ini belum kami terima. Namun dari sekilas apa yang dibacakan oleh hakim, kami akan mengajukan banding sesegera mungkin. Mendengar putusan yang telah dijatuhkan hakim, kami sangat tidak puas. Tetapi, kalau hakim mau memutus seperti itu, ya silahkan saja. Yang pasti, putusan itu belum final, kami akan terus melakukan upaya hukum.

Masih ada banding, kasasi, PK (Peninjauan Kembali). Perlawanan masih terbuka karena putusan belum inkracht, karena itu kami akan melawan. Tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat putusan, kami juga belum dapat berkomentar karena kami belum membaca salinan putusan dengan cermat.

Dalam sidang, hakim mengatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, silahkan saja hakim menilai seperti itu. Sekali lagi, putusan belum inckrach. Proses hukum masih panjang dan peluang masih ada. Kita lihat saja perkara Supersemar, akhirnya pemerintah bisa menang di tingkat PK. Itu menunjukkan bahwa upaya hukum masih terbuka.

Comments are closed.