Geledah Kemendag, Polisi Cari Bukti Baru Tersangka Dwelling Time

Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgasus) Kasus Dwelling Time yang juga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi didampingi AKP Victor DH Inkiriwang memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan (ANTARA FOTO)
Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgasus) Kasus Dwelling Time yang juga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi didampingi AKP Victor DH Inkiriwang memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan (ANTARA FOTO)

Jakarta- Kepala Satgas Khusus (Kasatgasus) Polda Metro Jaya untuk kasus dwelling time, AKBP Hengki Hariyadi menegaskan saat ini para penyidik tengah melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan. Mereka mencari dokumen kelengkapan alat bukti penyidikan bagi kelima tersangka kasus bongkar muat di Tanjung Priok.

“Kami sedang melaksanakan penyidikan berupa penggeledahan terkait pemeriksaan para tersangka di Polda Metro Jaya untuk lengkapi alat bukti untuk tersangka yang diperiksa,” terang Hengki di depan Gedung Kemendag, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (3/7).

Kasatgasus yang juga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut menjelaskan, penggeledahan yang sedang berlangsung ini bertujuan untuk mencari dokumen yang dimaksud di Direktorat Impor Perdagangan Luar negeri yang terletak di lantai 9. “Penggeledahan lagi proses ya seperti mencari dokumen yang terkait di lantai 9. Fokus di situ,” Ungkap Hengki.

Namun demikian, Hengki sendiri menolak penggeledahan terjadi di ruang Direktur Impor Luar Negeri, Imam.
“Ini kaitan dengan alat bukti dokumen dalam rangka perlengkapan penyidikan di Polda bukan di ruang direktur,” imbuh dia.

 Ketika ditanya sampai kapan penggeledahan ini akan dilakukan, Hengki menegaskan akan terus berlanjut sampai ada titik terang adanya bukti-bukti lain dalam kasus ini. “Ini penyidikan berkelanjutan nanti akan terus ya,” Tutup Hengki.

Untuk diketahui, Penggeledahan lanjutan dilakukan oleh puluhan anggota satgasus tertsebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo.

 Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan kepolisian untuk mengusut penyebab lambatnya waktu pengurusan izin bongkar-muat impor barang (dwelling time). Perintah ini muncul karena Jokowi merasa tak ada perkembangan dari protesnya beberapa bulan lalu.

“Saya perintahkan Polri untuk melihat kondisinya. Seperti apa sebetulnya di lapangan, apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya? Ternyata, ya, betul hasilnya sekarang ini,” ujar Jokowi kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli 2015.

Jokowi mengatakan telah memerintahkan menteri koordinator dan menteri terkait untuk perbaiki dwelling time di lima pelabuhan. Awalnya, di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar enam bulan lalu, kemudian dua bulan lalu Jokowi melakukan inspeksi mendadak untuk melihat perkembangannya, tapi tak ada perubahan. “Saya lihat itu sebagai sebuah perjalanan yang tidak ada progres sehingga saya marah,” kata Jokowi.

Setelah ditelisik, ternyata polisi menemukan kejanggalan dalam proses dwelling time. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (nonaktif) Partogi Pangaribuan sebagai tersangka.

Selain Partogi, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan tiga tersangka, yakni IM, MU, dan M. MU dan M telah ditahan di sel Polda, sementara IM masih berada di Amerika karena dinas luar negeri.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat keempat orang ini terkait dengan izin bongkar-muat barang di pelabuhan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada dugaan suap, gratifikasi, dan kemungkinan pemerasan.

Dalam penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan ditemukan uang sebesar US$ 42 ribu di ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Seorang tersangka, ME, kepergok mengantongi uang US$ 10 ribu saat mengurus izin.

Penyelidikan tak berhenti di Kementerian Perdagangan. Polda Metro Jaya memastikan akan melebarkan penyelidikan ke 18 instansi yang terkait dengan surat perintah impor (SPI) preclearance di Pelabuhan Tanjung Priok.

Parid/Forum

Comments are closed.