Anak Soeharto Pun Meradang

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) - foto pelitaonline.com
Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) – foto pelitaonline.com

Duit empat koma empat triliun rupiah (Rp. 4,4 triliun) adalah uang yang sangat banyak. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana mengumpulkannya. Dan jumlah itulah yang harus dibayar oleh Yayasan Supersemar. Terjadilah perdebatan, jika kekayayaan yayasan tidak sampai Rp. 4,4 triliun, apakah anak-anak Soeharto harus mencukupinya dengan uang sendiri?

Sebab Mahkahamah Agung (Mahkamah Agung) telah mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung terhadap Presiden Kedua RI Soeharto dan Yayasan Supersemar terkait dengan penyelewengan dana yayasan tersebut.

Kantor Yayasan Supersemar di lantai empat Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, nampak lengang. Dari 12 ruangan kerja yang ada, hanya sebagian ruangan yang tampak terlihat aktivitasnya.  Logo yayasan yang menempel di tembok belakang terlihat kusam.

Kini yayasan tersebut sedang dirundung bingung karena harus menyediakan Rp. 4,4 triliun untuk membayar kerugian pada negara. Sebab Mahkahamah Agung (Mahkamah Agung) telah mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung terhadap Presiden Kedua RI Soeharto dan Yayasan Supersemar terkait dengan penyelewengan dana yayasan tersebut. Putusan PK adalah putusan hukum tetap (inkrah) yang tidak dapat dianulir lagi dengan langkah hukum lain.

Yang menjadi pertanyaan, apakah kantor tersebut memiliki Rp. 4,4 triliun atau aset yang setara dengan Rp. 4,4 triliun? Bila aset Yayasan Supersemar ternyata kurang dari Rp. 4,4 triliun, apakah anak-akan Soeharto harus mencukupinya dengan duit atau aset pribadi?
Suatu kali di tahun 2013, Ketua Majelis Pertimbangan Penerima Beasiswa Yayasan Supersemar Nasaruddin Umar menginformasikan bahwa aset yayasan tersebut  tidak sampai Rp 1 triliun. Dana Yayasan Supersemar, kata Nasaruddin, tidak lagi bertambah sepeninggal pendirinya, almarhum Soeharto.

Hingga kini, Yayasan Supersemar masih menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia dengan mengandalkan aset-aset yang ada berupa deposito-deposito. “Kondisi yayasan sekarang sudah tidak seperti dulu,” kata Nasaruddin pada media massa, dua tahun silam. Persisya  Rabu, 24 Juli 2013.  Dana operasional yayasan, lanjut Nasaruddin, cukup tinggi. Selain jumlah karyawan yang banyak, yayasan juga membutuhkan dana yang besar untuk menyalurkan beasiswa ke daerah-daerah.

Saat itu Nasruddin menanggapi putusan kasasi MA Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Supersemar dinilai melanggar hukum karena mengucurkan dana rakyat melalui peraturan pemerintah yang tidak sesuai peruntukkannya. Untuk itu, Supersemar dihukum membayar denda sebesar US$ 315 juta (sekitar Rp 3,15 triliun) dan Rp 139,2 miliar.

Hanya saja putusan itu tidak bisa dieksekusi, karena majelis hakim salah mengetik nilai denda, yakni dari miliar menjadi juta. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK)  dan dikabulkan oleh Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Suwardi bersama anggota majelis hakim Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution. Vonis tersebut diketok pada 8 Juli 2015.

Namun pertanyaannya itu tadi, apakah yayasan memiliki dana Rp. 4,4 triliun atau aset yang setara dengan angka tersebut. Jika ternyata tidak, apakah anak-anak Seharto harus mencukupinya? “Harus diverifikasi ulang (jumlah aset Yayasan Supersemar). Kami juga harus menyiapkan update data-data itu,” jawab Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana di Kantor Kejagung.

Selanjutnya, penyitaan oleh PN Jakarta Selatan akan mengacu pada jumlah aset yang dimiliki Yayasan Supersemar berdasarkan data dari pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah wilayah hukum yang pertama kali menangani perkara ini.

Sejauh ini, informasi yang diperoleh media massa, aset Yayasan Supersemar terdiri dari dana di Bank Muamalat Rp 1,06 miliar. Lalu di PT Granadi Rp 5,6 miliar, PT Indocement Rp 27 miliar, PT Plaza Indonesia Realty Rp 3,8 miliar, PT PLN Rp 1 miliar, Timber Dana Indonesia Rp 25 juta, Indoncement Indosat, Piutang di Bank Duta,Rp 107 miliar, DepositoRp 670 miliar. Kemudia 144 hektare tanah yang menjadi Sirkuit Sentul, Wisma Kosgoro dan Wisma Granadi‎‎.

Jika semua aset itu belum mencukupi Rp, 4,4 triliun, menurut pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar pada pers, anak-anak serta keluarga Soeharto lainnya bertanggungjawab untuk melunasinya. “Karena Soeharto-nya juga sebagai Tergugat bersama yayasan. Maka selain yayasan juga harta ahli waris Soeharto (anak-anaknya-red)) bisa disita untuk mengganti kerugian kepada negara,” ujar Abdul Fickar.

Fickar agaknya menunjuk pada putusan kasasi tahun 2010. Saat itu, MA memutuskan mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis kasasi yang dipimpin Harifin A. Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan mereka harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dollar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dollar AS) dan Rp 139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp 185,918 miliar). Karena jumlah totalnya salah ketik, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, hingga akhirnya Kejaksaan Agung mengajukan PK.

Namun, pendapat Fickar akan menjadi perdebatan. Pengacara keluarga Presiden kedua RI, Soeharto, Mohamad Assegaf, yakin bahwa ahli waris Soeharto tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4,4 triliun, persisnya Rp 4,389 triliun.

Dalam pandangan Assegaf, berdasarkan informasi dari Juru Bicara MA, kewajiban membayar ganti rugi hanya dikenakan pada Yayasan Supersemar. “Informasi pertama memang Soeharto beserta ahli waris dan Yayasan Supersemar. Setelah kemarin dikoreksi, ternyata hanya Yayasan Supersemar saja. Berarti Soeharto dan ahli waris tidak terbebani untuk membayar. Maka, yang terancam adalah Yayasan,” ujar Assegaf kepada media massa, Rabu 12 Agustus 2015.

Dalam konferensi pers yang digelar MA pada Selasa 11 Agustus 2015), Juru Bicara MA Suhadi, memang mengatakan bahwa ahli waris Soeharto tidak terkena denda itu, melainkan hanya Yayasan Supersemar saja. “Itu sudah jelas. Memang dalam perkara itu, H. Muhammad Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Supersemar sebagai tergugat II. Namun oleh putusan dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kasasi (MA) yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Supersemar (saja),” kata Suhadi pada media massa.

 Suhadi lalu menafsirkan bahwa mendiang presiden Soeharto sebagai pendiri Yayasan Supersemar tidak pernah dinyatakan melawan hukum, tidak pula dijatuhi hukuman. Ia menunjuk pertimbangan majelis hakim  PK halaman 105. “Bahwa tergugat I walaupun dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan atas nama tergugat II sehingga segala alasan dari perbuatan melawan hukum tersebut dibebankan kepada tergugat II.” Dengan begitu semua kewajiban membayar terkait dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) oleh MA, dibebankan kepada Yayasan Supersemar.

Kalaupun pengadilan secara hukum dapat melakukan penyitaan, prosesnya juga tidak mudah. Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bonaparta berpendapat bahwa akan sulit bagi pengadilan untuk melaksanakan putusan MA. Sebab, sebelumnya tidak ada penyitaan harta yang dilakukan. “Kalau ada penyitaan, tinggal dieksekusi. Kalo tidak ada? Susah. Pengadilan tidak bisa sembarangan dalam merampas harta benda tergugat, sebagai pengganti denda yang harus dibayarkan keluarga Cendana. Gimana cara merampasnya? Yang mana yang harus dirampas? Kan enggak bisa, enggak boleh sembarangan,” kata Ganjar, Rabu 12 Agustus 2015.

Di sela perdebatan tersebut, keluarga Soeharto ikut mencak-mencak. Hutomo Mandala Putra, anak  Soeharto yang akrab disapa Tommy ini menilai putusan PK Mahkamah Agung, berkedok dendam. Dalam akun twitter, @Tommy_Soeharto1, Tommy membuat belasan cuitan soal ini. Intinya, dia mengklaim dana Supersemar sudah disalurkan lewat beasiswa ke masyarakat. “Beasiswa untuk masyarakat sejak tahun 70-an diminta dikembalikan. Kalau dana BLBI cukup diendapkan saja, maklum takut kena jewer,” cuitan. Tidak jelas siapa yang dimaksud mengendapkan BLBI dan siapa yang takut kena jewer itu.

Tommy minta agar kasus BLBI segera dibereskan. Kalau itu terjadi, dana ini cukup untuk menalangi kas negara dan tak perlu berutang. “Dana BLBI juga cukup untuk nalangin kas negara, daripada hutang terus. Ekonomi kreatif model baru ya pinjam dan pinjam, gadai dan gadai,” cuit Tommy.

Melanjutkan cuitannya, Tommy menulis jika dana Supersemar harus dikembalikan, berarti pada penerima beasiswa sejak tahun 70 harus urunan. “Hitung-hitung untuk tambah biaya kampanye yang akan datang,” cetusnya. Tommy menegaskan, selama berkuasa, keluarganya tidak pernah mengungkit masalah rezim sebelumnya. Tapi ia merasa heran, rezim sebelumnya malah berusaha menghembuskan konflik. “Mau ungkit-ungkit yayasan, kenyataannya semua yang mampu saat ini mendirikan yayasan. Bejibun, dari yang abal-abal sampai yang setengah nipu,” tulisnya dalam twitter.

Follower Tommy ramai menanggapi cuitan ini. @beny_benz misalnya, sampai me-mention @Tommy_Soeharto, dia menulis begini: “urusin BLBI yang 600 triliun kalau berani. Orangnya masih pada hidup. Soeharto udah almarhum masih diungkit saja. Picik bener nih.”
Bahkan penasehat hukum Keluarga Cendana, Juan Felix Tampubolon, berpendapat bahwa Yayasan Supersemar dapat melakukan upaya hukum lagi untuk melepaskan diri dari putusan MA tersebut.

Menurut Juan Felix, aset Yayasan Supersemar telah diserahkan kepada negara melalui Setneg dan dikelola oleh Menko PMK sejak 1998 tak lama Presiden Soeharto lengser berdasarkan Keputusan Presiden No. 195 Tahun 1998. “Dengan demikian menjadi lucu jika negara mengeksekusi asetnya sendiri untuk melaksanakan putusan MA.” Ujar Juan Felix.

Maka, lanjut Felix, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Yayasan Supersemar antara lain menggugat pihak ketiga yang menikmati aset Yayasan Supersemar namun belum tersentuh hukum. Tujuannya adalah untuk memenuhi pembayaran Rp 4,4 triliun kepada negara, serta Kejaksaan mempidanakan pihak ketiga tersebut.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menerima aliran dana Yaysan Supersemar. Yakni PT Bank Duta, PT Kiani Lestari, PT Kiani Sakti, PT Sempati Air, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Taman Industri dan Kasgoro.

Rinciannya, Bank Duta mendapatkan 420 juta dolar AS. Sempati Air Rp 13,173 miliar. Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar.  Kalhold Utama, Essam Timber dan Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri kecipratan Rp 12,75 miliar. Dan terakhir, Kasgoro ikut pula mengambil dana yang sebenarnya diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa tak mampu tersebut sebesar Rp 10 miliar hingga total dana diselewengkan menjadi Rp 4,18 triliun (kurs Rp 9.500).

Aliran dana kepada pihak ketiga itulah yang yang dijadikan dasar gugatan oleh Jaksa Agung mewakili negara karena dana US$ 420 juta dan Rp 185,92 miliar yang berhasil dikumpulkan Yayasan Supersemar namun digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga menghambat kesempatan pelajar dan mahasiswa menerima beasiswa. Padahal uang tersebut tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti setoran dari Korpri, ABRI (kini TNI), BUMN, instansi Pemerintah, bank milik pemerintah, dan sumbangan wajib pajak.

Deni Kailimang, advokat yang tergabung dalam tim membela perkara perdata Presiden Soeharto, juga bilang begitu. Seharusnya sejak awal Kejaksaan mengambil langkah-langkah hukum kepada pihak ketiga yang menikmati dana dari Yayasan Supersemar. Kejaksaan sudah punya data-data tentang itu semua sejak 1998 mengapa tidak dari dulu ? Sedangkan semua pihak sudah dipanggil, sudah diklarifikasi, karena mereka (Kejaksaan) yang mengaudit,” kata Deni peda media massa.

Bagi masyarakat awam tentu tak penting bagaimana cara kejaksaan dan pengadilan menarik Rp. 4,4 triliun. Pokoknya duit negara harus kembali dan dapat digunakan untuk kpentingan rakyat banyak.

Hamdani/Forum

Comments are closed.