Meredam Bara di Tolikara

Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti Tijau Lokasi Kerusuhan (portalsatu.com)
Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti Tijau Lokasi Kerusuhan (portalsatu.com)

Insiden kekerasan di Tolikara menjadi persoalan yang kompleks bagi bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya dan agama. Pemerintah berjanji akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air.

Perayaan Idul Fitri di lapangan Makoramil 1702 Perkampungan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, berujung pada api yang melalap rumah ibadah Baitul Muttaqin dan sejumlah kios, Jumat 17 Juli 2015. Umat muslim yang menggelar salat Id diserang sejumlah orang.

Sehari setelah kerusuhan meletus, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terbang ke Karubaga, Tolikara, untuk melihat langsung lokasi insiden. Di distrik yang terletak sekitar 265 kilometer arah barat daya Kota Jayapura tersebut, dia bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk mengetahui akar kerusuhan.

Bentrokan terjadi pada Jumat pagi lalu, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI.

Polisi yang mengamankan lokasi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah masjid di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan peluru.

Badrodin mengatakan polisi akan memeriksa Pendeta Nayus Wenda dan Marten Jingga. Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Tolikara tersebut akan dimintai klarifikasi mengenai surat yang diduga mereka teken pada 11 Juli lalu. Selain memberitahukan penyelenggaraan seminar dan KKR pemuda GIDI pada 13-19 Juli 2015, surat itu berisi larangan perayaan Lebaran dan pengenaan jilbab di Tolikara.

Menurut Badrodin, kepala polres dan bupati Tolikara telah bertemu dan berkomunikasi dengan panitia seminar dan KKR pemuda GIDI pada 15 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, telah ada kesepakatan untuk meralat surat tersebut. “Saya melihat ada miskomunikasi dan pesan yang terputus di sini,” kata Badrodin. “Surat yang diralat itu belum sempat tersosialisasi dan disampaikan secara tertulis.”

Tim Advokasi Muslim pada Selasa pekan lalu juga melaporkan Nayus Wenda dan Marten Jingga ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Gara-gara surat mereka, kata Wakil Ketua Tim Advokasi Muslim Rizal Fadillah, kerusuhan terjadi dan berujung pada terbakarnya rumah ibadah di Tolikara. “Kami meminta polisi menangkap dua orang tersebut,” kata Rizal.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sebagaimana dikutip tempo.co membenarkan bahwa kerusuhan di Tolikara dipicu surat edaran Ketua Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga kepada umat muslim di Tolikara. Dalam surat yang disampaikan ke Kepolisian Resor Tolikara dan pemerintah daerah setempat disebutkan, umat Islam dilarang merayakan Idul Fitri di Karubaga Tolikara. Mereka juga meminta umat Islam tak berjilbab. GIDI Tolikara juga juga melarang pemeluk agama mendirikan tempat ibadah di Tolikara.

Temuan Komnas HAM ini sekaligus membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa aksi massa dipicu masalah pengeras suara di lapangan saat ibadah salat id berlangsung. Laporan di sejumlah media massa menyebutkan, lokasi salat id berdekatan dengan lokasi kegiatan keagaam GIDI. Pengeras suara jadi dalih. Namun aksi pembakaran musola memiliki akar yang lebih panjang dari pada sekadar pelantang suara.

Atas tindakan kekerasan yang terjadi di Tolikara, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan BIN dan Polri segera menuntaskan kasus yang memicu keprihatinan nasional itu. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air.

Berdasarkan informasi terakhir, Presiden telah mendapat laporan beberapa fakta penting menyangkut latar belakang peristiwa kekerasan di Tolikara. Presiden menjamin penegakan hukum kasus ini bukan hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kasus ini.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi di Tolikara sudah kondusif. Aparat penegak hukum sudah berhasil mendapatkan beberapa fakta penting, dan saat ini terus bekerja keras untuk merangkai seluruh kejadian yang sebenarnya. Saya jamin hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya, bukan hanya untuk pelaku kriminal di lapangan, tetapi juga semua pihak yang terbukti mencederai kedamaian di Papua. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya, agar kedepan tidak terjadi lagi kekerasan di tanah Papua,” tegas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno menegaskan, saat ini kondisi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua sudah terkendali dan kondusif usai kerusuhan yang sempat pecah pada Jumat 17 Juli. Insiden yang terjadi saat Hari Raya Idul Fitri tersebut sempat membuat suasana di Tolikara mencekam.

“Di sana situasi sudah terkendali dan kondusif. Antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sudah saling memaafkan. Pembangunan kembali sudah dilakukan oleh masyarakat bersama TNI dan Polri,” kata Tedjo, Kamis 23 Juli 2015, seperti dilansir Antara.
Presiden Joko Widodo, kata dia, telah memerintahkan agar pembangunan dapat dilakukan secepatnya. Serta, menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjamin perdamaian di wilayah tersebut.

Di tempat terpisah, Kapolri Jendral Badrodin Haiti juga telah memastikan dua tersangka kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, yang berasal dari Organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI), HK dan JW sudah ditangkap pada Kamis 23 Juli, sekitar pukul 17.00 WIT.

“Dari GIDI, inisialnya AK dan YW (versi Kapolda Papua Irjen Yotje inisial tersangka HK dan JW),” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis  pekan lalu.

Menurut Badrodin, keduanya disangkakan melakukan perusakan, kekerasan, dan penghasutan. Salah satu tersangka berprofesi sebagai pegawai bank.

Badrodin belum mengetahui motif kedua tersangka melakukan hal itu. “Belum tahu, baru juga diperiksa. (Tersangka) dibawa ke Wamena atau Jayapura,” terangnya.

Insiden kekerasan di Tolikara menjadi persoalan yang kompleks bagi bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya dan agama. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut insiden tersebut sebagai ujian besar bagi toleransi kehidupan keberagamaan Indonesia.  Apalagi di tengah landasan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pilar bangsa.

Sementara itu Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada aparat penegak hukum untuk benar-benar mengusut pihak-pihak yang telah melakukan tindak perusakan dan penganiayaan, dan mengusut tuntas siapa pihak-pihak dibalik kasus tersebut. Menag juga meminta kepada umat Islam melalui para tokoh-tokohnya agar bisa menahan diri, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian.

“Sehubungan dengan adanya ajakan jihad ke Papua terkait kasus Tolikara, saya memohon kedewasaan dan kearifan umat Islam melalui para tokoh-tokohnya untuk tidak terpancing dan terprovokasi lakukan tindak pembalasan,” pinta Menag.

Menurut Menag, semua umat beragama harus mewaspadai adanya pihak ketiga yang menjadikan sentimen agama sebagai hal untuk saling benturkan antar sesama umat beragama. “Mari bersama mewaspadai adanya oknum pihak ketiga yang ingin membenturkan sesama umat beragama dengan menggunakan sentimen agama,” ajaknya.

Sepekan berlalu, silang sengkarut penyerangan terhadap umat muslim saat salat Idul Fitri di Tolikara akhirnya terurai. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama sekuat tenaga menyelesaikan kasus ini secara damai dan sesuai hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait dengan insiden penyerangan pun sepakat berdamai. Kesepakatan damai antarumat beragama bagai memadamkan api yang membara.

Kini, situasi di Tolikara berangsur membaik. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Toko-toko juga sudah mulai buka. Pemerintah berjanji merehabilitasi kios-kios yang terbakar di Tolikara dan telah memberikan bantuan bagi korban peristiwa itu.

SWU

Comments are closed.