Presiden Bisa Mengambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Menteri

Dr. Junimart Girsang, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan//ABDUL FARID/FORUM
Dr. Junimart Girsang, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan//ABDUL FARID/FORUM

Jakarta – Presiden Joko Widodo bisa mengambil langkah hukum terkait pernyataan seorang menteri yang diduga menghina Presiden.
Anggota Komisi Hukum DPR (Komisi III) asal Fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan kalau Presiden hendak membawa masalah ini ke ranah hukum, maka banyak pasal yang bisa digunakan untuk menjerat.

“Pasal 335 (KUHP) pencemaran nama baik. Pasal 310 (tentang) fitnah, masih banyak pasal yang bisa menjerat. Cuma kita mau tahu apa betul-betul fitnah atau menyampaikan tidak tepat,” jelas Junimart saat berbincang santai dengan Forum, di ruang kerjanya, Jakarta, Senin 29 Juni 2015.

Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI teraebut mengatakan, memang perlu dilihat lebih dalam apakah pernyataan menteri itu masuk kategori menghina atau tidak.

“ Hanya saja, pernyataan itu tidak seharusnya disampaikan oleh seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden, kalau ada ya sudah sangat keterlaluan. Dia seorang menteri yang dipercaya membantu Presiden ternyata sudah menusuk dari belakang,” tegasnya
Sikap seperti ini, kata Junimart, tidak bisa dipertahankan di dalam kabinet di bawah kendali Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, adanya menteri yang berani menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran salah Jokowi sendiri memilih orang yang salah pula untuk duduk jadi menteri.

“Apalagi menteri yang betul-betul membuat situasi negara tak kondusif seperti ekonomi. Tentu tim ahli hukum dari Pak Presiden harus mengambil sikap,” ungkapnya.  Lebih jauh, Junimart menyalahkan tim transisi yang membentuk susunan menteri di kabinet saat ini karena tidak melakukan pengawasan, sehingga ada pembantu presiden yang berani mengkerdilkan presiden.

“Tim pak Jokowi tidak melakukan cek and balances yang bersangkutan, saya gak tau menteri mana itu. saya lihat itu karena aspek komunikasi,” terangnya. “Apalagi menteri yang betul-betul membuat situasi negara tak kondusif seperti ekonomi. Tentu tim ahli hukum dari Pak Presiden harus mengambil sikap,” tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan ada seorang menteri yang mengecilkan presiden. Hal itu, ditegaskan kembali oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah yang mengaku ada rekaman suara menteri yang telah menghina Jokowi tersebut. Diduga menteri ini, berasal dari bidang perekonomian dan berjenis kelamin perempuan.

Sementara fersinya Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal membeberkan pembicaraan dari menteri yang menghina Presiden Joko Widodo seperti yang dilontarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Pembicaraan berupa transkip pembicaraan tersebut didapat melalui grup di handphonenya.

“Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015,” kata Akbar kepada wartawan di komplek Parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Politikus Partai NasDem ini pun membacakan transkip yang didapatkannya. Isi transkripan itu memang bernada menghina terhadap Jokowi.
“Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa” kata Akbar membacakan.
Walaupun membeberkan isi transkip itu, dia enggan mengungkap nama menteri yang berani menghina Jokowi itu. Dia menyayangkan sikap menteri yang berani menghina Jokowi itu karena tidak mencerminkan sikap yang santun kepada atasan.

“Silakan tanya Pak Tjahjo. Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan kita mandat,” tandasnya.

Abdul Farid/forum

Comments are closed.