Tuntutan Koperasi TKBM Pelabuhan se-Indonesia kepada Menhub

Tim 17 Peduli Koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia saat melakukan rapat internal di Jakarta. (ist)
Tim 17 Peduli Koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia saat melakukan rapat internal di Jakarta. (ist)

Jakarta, ForumKeadilan.com – Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor 60/2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal memperoleh tentangan dari Inkop TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia. Permenhub tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di seluruh wilayah pelabuhan di Indonesia.

TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan se-Indonesia pun menuntut untuk dilakukan revisi Permenhub 60/2014 khusus Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta mencabut Permenhub 53/2015, dan dikembalikan kepada makna Peraturan Pemerintah Nomor 20/2010 tentang Angkutan di Perairan pada pasal 81 ayat 4.

Benno Oktavius Mamentu, anggota Tim 17 Peduli TKBM Pelabuhan yang dibentuk dari primer koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia, Minggu (3/5), mengungkapkan bahwa alasan primer koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia menolak adalah karena dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, khusus pasal 63 ayat 1 poin b, yang berbunyi: “Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.”

Selanjutnya, ucap Benno, pembinaan dan pengembangan koperasi TKBM di pelabuhan telah diatur dalam keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2002.

“Penerbitan Permenhub 60/2014 khusus Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015 sangat disesalkan, karena tidak turut melibatkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” terang Benno, yang juga Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan Bitung.

Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Lhokseumawe dan anggota Tim 17, Syarifuddin, menambahkan, Koperasi TKBM Pelabuhan telah ada sejak tahun 1990 berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja tentang Pembentukan Koperasi di tiap Pelabuhan sebagai Pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA) dengan Nomor IM.2/HK.601/THB-1989 dan Nomor INS: 03/MEN/1989.

“Keberadaan koperasi TKBM Pelabuhan selama kurun waktu 25 tahun sudah memberikan banyak kontribusi untuk kelancaran dan stabilitas produktivitas bongkar muat di pelabuhan, dan perlu disampaikan selama kurun waktu tersebut koperasi TKBM Pelabuhan tidak pernah melakukan aksi mogok,” sahut Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Belawan, Mafrizal, yang juga anggota Tim 17.

Dengan diterbitkannya Permenhub No 60/2014 dan Permenhub No 53/2015, Inkop dan 87 primer koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia telah bersepakat membentuk Tim 17 Peduli TKBM dalam lokakarya yang dilaksanakan pada 27 November 2014 di Jakarta. “Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Tim 17 yakni melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Dirjen Perhubungan Laut lewat Dirlala (Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut), selaku Ketua Konsultasi Koperasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia,” jelas Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai, Agoes Budianto.

Pada pertemuan antara Inkop dan seluruh Primer Koperasi TKBM Pelabuhan beserta serikat pekerja, yang dimediasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Harry Boediarto, di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (30/4) lalu, menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, merevisi Permenhub No 60/2014 dan mencabut Permenhub No 53/2015; mengeluarkan edaran penangguhan pelaksanaan Permenhub tersebut; dan mengagendakan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan pada 5 Mei nanti.

“Kami berharap dalam pertemuan dengan Pak Menteri Ignasius Jonan nanti dapat membuahkan hasil yang maksimal,” tutup Benno Oktavius Mamentu.

Comments are closed.