TKBM Pelabuhan se-Indonesia Tuntut Menteri Jonan Cabut Permenhub

Pertemuan Koperasi TKBM di Kementerian PerhubunganJakarta, ForumKeadilan.com – Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan seluruh Indonesia menentang keras Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015. Mereka menilai Permenhub tersebut sangat meresahkan dan memicu terjadinya masalah baru.

Koperasi TKBM Pelabuhan se-Indonesia menuntut dilakukan revisi Permenhub 60/2014 khusus Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16; serta mencabut Permenhub Nomor 53/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor 60/2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dan dikembalikan kepada makna Peraturan Pemerintah Nomor 20/2010 tentang Angkutan di Perairan pada pasal 81 ayat (4).

“Karena di situ akan terjadi konflik antara TKBM di pelabuhan dengan tenaga kerja di sekitar pelabuhan yang sangat banyak, dan apabila lahir lebih dari beberapa organisasi pengerah TKBM, perlu upaya segera menunda peraturan tersebut,” terang Ketua TKBM Pelabuhan Dumai, Agoes Budianto, Senin (4/5).

Sementara itu, Abdul Gani dari TKBM Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, menambahkan, apabila Permenhub 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16 tidak direvisi, dan Permenhub 53/2015 tidak dicabut dikhawatirkan akan terjadi pemogokan secara nasional oleh Koperasi TKBM Pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Hal tersebut (mogok nasional) akan berdampak pada stabilitas ekonomi di seluruh daerah pada khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Ini juga akan menimbulkan konflik horizontal di daerah,” tegas Gani, yang merupakan Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Bitung.

Permenhub Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015, lanjut Gani, merupakan domain Perusahaan Bongkar Muat (PBM), sehingga dalam konsideran pasal demi pasal Permenhub tersebut tidak perlu dimasukkan tenaga kerja bongkar muat.

Mereka berupaya untuk menyampaikan aspirasinya itu ketika dijanjikan akan dipertemukan dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan di Jakarta pada Selasa (5/5) besok. Sebelumnya, Inkop (Induk Koperasi) TKBM Pelabuhan bersama Primer Koperasi TKBM Pelabuhan Se-Indonesia dan Serikat Pekerja telah bertemu dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Harry Boediarto di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (30/4). Dan dari pertemuan ini, Harry Boediarto akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Menhub.

“Untuk saat ini kami menampung semua aspirasi dari TKBM seluruh Indonesia, dan nantinya akan difasilitasi pertemuan dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 5 Mei 2015,” ujar Harry, yang juga Ketua Badan Konsultasi TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia, dalam pertemuan tersebut. blc

Comments are closed.