PICTURE: RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Anggota Fraksi PPP Arwani Thoomafi (tengah) bersama Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Koordinator Kontras Krisbiantoro (kanan) menjadi pembicara dalam forum legislasi dengan topik "RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Komnas HAM bersama Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN telah bersepakat untuk membentuk tim gabungan dan menawarkan dua opsi dalam penuntasan kejahatan pelanggaran HAM masa lalu, yakni membuka kembali pengadilan HAM ad hoc dan melakukan rekonsiliasi. FORUM/Arief Manurung
Anggota Fraksi PPP Arwani Thoomafi (tengah) bersama Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Koordinator Kontras Krisbiantoro (kanan) menjadi pembicara dalam forum legislasi dengan topik “RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Komnas HAM bersama Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN telah bersepakat untuk membentuk tim gabungan dan menawarkan dua opsi dalam penuntasan kejahatan pelanggaran HAM masa lalu, yakni membuka kembali pengadilan HAM ad hoc dan melakukan rekonsiliasi. FORUM/Arief Manurung
Anggota Fraksi PPP Arwani Thoomafi (tengah) bersama Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Koordinator Kontras Krisbiantoro (kanan) menjadi pembicara dalam forum legislasi dengan topik "RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Komnas HAM bersama Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN telah bersepakat untuk membentuk tim gabungan dan menawarkan dua opsi dalam penuntasan kejahatan pelanggaran HAM masa lalu, yakni membuka kembali pengadilan HAM ad hoc dan melakukan rekonsiliasi. FORUM/Arief Manurung
Anggota Fraksi PPP Arwani Thoomafi (tengah) bersama Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Koordinator Kontras Krisbiantoro (kanan) menjadi pembicara dalam forum legislasi dengan topik “RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Komnas HAM bersama Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN telah bersepakat untuk membentuk tim gabungan dan menawarkan dua opsi dalam penuntasan kejahatan pelanggaran HAM masa lalu, yakni membuka kembali pengadilan HAM ad hoc dan melakukan rekonsiliasi. FORUM/Arief Manurung

Comments are closed.