PICTURE: Pilkada Serentak Terancam Gagal

Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik "Pemilukada Serentak Terancam Gagal?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Pilkada serentak 2015 terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab dari 296 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak lima daerah terancam gagal. penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. FORUM/Arief Manurung
Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik “Pemilukada Serentak Terancam Gagal?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). 
Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik "Pemilukada Serentak Terancam Gagal?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Pilkada serentak 2015 terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab dari 296 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak lima daerah terancam gagal. penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. FORUM/Arief Manurung
Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik “Pemilukada Serentak Terancam Gagal?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). 
Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik "Pemilukada Serentak Terancam Gagal?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Pilkada serentak 2015 terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab dari 296 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak lima daerah terancam gagal. penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. FORUM/Arief Manurung
Mantan Bupati Kapuas yang juga Anggota Komite I DPD asal Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi (kedua kiri) bersama Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) Djohermansyah Djohan (kanan), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kedua kanan) dan Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri (kiri) menjadi pembicara dalam dialog kenegaraan dengan topik “Pemilukada Serentak Terancam Gagal?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). 

Pilkada serentak 2015 terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab dari 296 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak lima daerah terancam gagal. penyebab daerah tersebut bisa gagal gelar pilkada karena belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kelima daerah itu seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. FORUM/Arief Manurung

Comments are closed.