“Pertamina Sengaja Tabrak Ketentuan Sejak 2002”

Pemuatan Green Coke (trade.indiamart.com)
Pemuatan Green Coke (trade.indiamart.com)

Jakarta, FK — Gugatan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) kepada PT Pertamina cq Pertamina UP II Dumai tinggal menunggu keputusan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan akan menetapkan vonis kasus ini pada Selasa (19/5) mendatang. Ketua Umum DPW APBMI Riau Ahmad Jony Marzainur, SH dan Sekjen Ir Yusrizal, MM memberi kuasa kepada C Supriatna Pamungkas SH, MH.

Pertamina digugat karena telah melakukan bongkar muat green coke tanpa melibatkan perusahaan bongkar muat setempat. Hal itu jelas melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bagian ke V Pasal 31 (1, 2a) dan Pasal 32 pelaksanaan seluruh proses kegiatan Bongkar Muat harus dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergerak khusus di bidang itu, yaitu Perusahaan Bongkar Muat, baik berupa Stevedoring, Cargodoring ataupun Receiving/Delivery. Pertamina juga dengan sengaja menabrak Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 6/AL 3014/Phb-89 Tanggal 28 Oktober 1989, yang didasarkan UU Pelayaran.

Mengapa dikatakan sengaja menabrak? “Mereka telah melakukan bongkar muat green coke di pelabuhan sejak 2002 hingga sekarang. Artinya sejak surat keputusan menteri perhubungan keluar (1989), mereka sengaja tidak memperdulikannya. Kami punya bukti,” ungkap Ahmad Jony Marzainur, Sabtu (9/5) kepada forumkeadilan.com.

Sepanjang persidangan telah dihadirkan sejumlah bukti dan saksi dari masing-masing pihak. Lima saksi dari penggugat memberi keterangan yang membenarkan praktik bongkar muat Pertamina yang tak sesuai ketentuan.

Bagian terpenting adalah Pertamina bukan perusahaan bongkar muat. Ia adalah perusahaan produsen minyak dan gas bumi nasional. “Hal itu diakui sendiri dan dikuatkan oleh saksi dari Pertamina,” ungkap kuasa hukum APBMI, C Supriatna Pamungkas. Dari sekian banyak bukti dan kesaksian persidangan, ia meyakini bisa memenangkan gugatan APBMI atas Pertamina ini.

Menggugat Pertamina, perusahaan besar dan berpengaruh di negeri ini, memang bukan perkara mudah. Semua sudah paham tentang kultur hukum di sini. Namun bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, jika semua pihak masih mengakui UUD 1945 yang mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”.

“Semoga keadilan dan hukum masih bisa tegak di negeri ini,” harap Jony.

Sementara pihak Pertamina tidak pernah memberi jawaban dan tanggapan atas masalah ini, walau sudah dihubungi beberapa kali.

jotz

You might also like

Comments are closed.