Peringatan 12 Mei Sebagai Hari Gerakan Mahasiswa

12 Mei Hari Gerakan Mahasiswa (ist)
12 Mei Hari Gerakan Mahasiswa (ist)

Tanggal 12 Mei 1998 telah masuk dalam catatan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu peristiwa tertembaknya 4 mahasiswa saat melakukan Aksi Demontrasi terhadap Rezim Otoriter Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal (Purn) Soeharto. Peristiwa tersebut selayaknya menjadi tonggak gerakan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam menyikapi serta menyuarakan penderitaan rakyat sekaligus menjadikan momentum ceck and balance terhadap penguasa negeri ini, bukan sekedar menjadi ritual seremonial belaka.

Saya sebagai pelaku sejarah Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998 mengajak, menghimbau dan menyerukan kepada seluruh akademisi khususnya mahasiswa dan mahasiswi agar bangun, bangkit dan bergerak, serta menjadikan Momentum 12 Mei sebagai HARI GERAKAN MAHASISWA. Dalam kesempatan ini, saya memberikan beberapa usulan untuk menjadi agenda bersama berkaitan dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini.

1. Turunkan Harga BBM, TDL dan Bahan Pokok

Setiap kenaikan harga BBM akan selalu diikuti kenaikan kebutuhan hidup secara otomatis, dari kenaikan tarif listrik, tarif transport hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Pengalihan subsidi dari BBM ke sektor lain diharapkan mampu mengangkat HIDUP LAYAK namun sangat disayangkan efek domino lebih dominan mempengaruhi BIAYA HIDUP dalam keseharian Rakyat Indonesia.

Beberapa pertanyaan yang timbul kemudian adalah; Apakah Kenaikan BBM menjadi satu-satunya solusi bangsa ini? Apakah kenaikan harga BBM mampu meningkatkan mata uang rupiah? Apakah kenaikan harga BBM bisa mengurangi angka kemiskinan rakyat? Pemerintah sebaiknya menghitung ulang kebijakan tersebut dengan Stress Testing dari faktor Mikro dan Makro Ekonomi.

2. Hukum Mati dan Sita Harta Koruptor

Pelaku dan Pengedar NARKOBA telah mendapat Hukum Mati sebegai Hukuman dimana Tindak Kejahatan tersebut dianggap sangat berbahaya baik langsung ataupun tidak langsung dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat disayangkan para pelaku KORUPSI sampai saat ini belum mendapatkan Hukum Mati, Apakah KORUPSI dianggap tidak berbahaya bila dibandingkan dengan NARKOBA ?

Negeri ini telah HANCUR LEBUR dikarenakan Tindak Pidana Korupsi, APBN membengkak dikarenakan Mark Up Budget, Hutang Luar Negeri melonjak karena Kapitalisasi Koruptor, Pendapatan Negara Minus karena Korupsi Pajak Merajalela, Bahan Bakar Minyak menjadi Arena Bancakan Pejabat dan Rupiah terpuruk akibat imbas semua itu. Hal ini sudah sangat LAYAK dan PANTAS, Pemerintah memberlakukan HUKUM MATI sebagai Tuntutan Hukum Maksimal untuk Tindak Pidana Korupsi demi masa depan Generasi Bangsa Indonesia.

3. Potong Gaji Pejabat Negara dan Presiden

Lapisan rakyat golongan menengah ke bawah sangat terkena dampak langsung dari Kebijakan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Pokok, dari buruh, pedagang, karyawan, wirausaha, pelaku industri kreatif dan sebagainya, dengan kata lain sebagian besar rakyat Indonesia sangat terkena dampak dari kenaikan tersebut dalam kehidupannya.

Pengusaha besar, Konglomerat, Birokrat, Pejabat Negara, Kepala daerah dan Anggota Legislatif tidak terkena dampak yang berarti, terlebih yang berhubungan langsung dengan REGULASI akan dengan mudahnya mengajukan Revisi Anggaran NAIK GAJI.

Ironis sekali disaat pemerintah mencanangkan REVOLUSI MENTAL, justru mereka tetap ingin tetap HIDUP MEWAH, patut dipertanyakan kembali MOTIVASI menjadi BIROKRAT dan PEJABAT NEGARA, Apakah untuk mengabdi kepada Rakyat dan Negara ?

Presiden diharapkan berani mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan Efisiensi dalam Biaya, Waktu dan SDM, bahkan diperlukan juga mengambil keputusan yang VIVERE PERICOLOSO, seperti Lelang Jabatan Eselon Birokrat dan Potong Gaji Pejabat Negara. Pemerintah seharusnya menjadi PANUTAN bagi seluruh Rakyat Indonesia maka Presiden sepatutnya mencontohkan bentuk HIDUP SEDERHANA sebagai bagian dari REVOLUSI MENTAL, bila perlu fasilitas yang berlebihan dan GAJI dikembalikan ke Kas Negara untuk Kepentingan Rakyat.

4. Batasi Masa Pejabat Lembaga Negara dan DPR/MPR

Masa jabatan untuk Lembaga Eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota telah ditetapkan hanya dua periode saja, sedangkan masa jabatan Lembaga Negara lainnya masih belum dibatasi, khususnya Lembaga Legislatif, dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah. Kekuasaan yang tanpa batas waktu sangat rentang dengan Penyelewengan, Otoriter dan Absolute Power, hal tersebut telah dialami bangsa ini sejak Proklamasi hingga Orde Baru.

Sudah saatnya Indonesia menuju tepi depan dari ‘Jembatan Emas’, dimana jabatan dalam Lembaga Negara merupakan bentuk pengabdian terhadap AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Bangsa Indonesia harus bergarak dinamis untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur, maka sudah selayaknya Rotasi, Regenerasi dan Retool secara dinamis dengan melakukan pembatasan masa jabatan DUA PERIODE untuk seluruh Lembaga Negara, baik Eksekutif, Legislatif ataupun Yudikatif.

5. Naikan Pajak Kendaraan Pribadi >2000 CC

Siapakah Konsumen BBM terbesar? Orang Kaya dengan mobil mewahkah? Atau mesin kendaraan dengan kapasitas besar? Pertanyaan tersebut dimaksud untuk memberikan argumentasi terhadap keputusan yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Selama ini pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alasan tidak tepat sasaran dikarenakan Konsumen terbesar adalah orang kaya atau orang mampu, sesungguhnya konsumen terbesar adalah mesin kendaraan, semakin besar kapasitas mesin semakin boros konsumsi BBM.

Dewasa ini produsen kendaraan bermotor berlomba-lomba memasarkan MOBIL MEWAH dengan mesin kapasitas besar berkisar 2000cc bahkan ada pula yang sampai 5000cc. Konsumsi Bahan Bakar juga semakin RAKUS, bayangkan 1 liter bensin hanya mampu menempuh jarak 5 KM saja, bandingkan dengan kendaraan roda dua, yang digunakan mayoritas rakyat, cukup 2 liter selama sehari dengan jarak tempuh lebih kurang 80 KM.

Sebagian besar pengguna MOBIL MEWAH yang memiliki kapasitas mesin besar diatas 2000cc adalah Instansi Pemerintah, Kepala Daerah, Pejabat Negara, Anggota Legislatif, Menteri Kabinet bahkan PRESIDEN. Kontradiksi sekali disaat pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alasan dialihkan ke sektor lain yang PRO-RAKYAT sehingga menghemat anggaran akan tetapi sebaliknya penambahan alokasi anggaran OPERASIONAL PEJABAT yang akan menjadi bagian dalam Revisi APBN.

Wahai Mahasiswa Indonesia, Masa Depan Indonesia ada ditangan kalian, Bangunlah, Bangkitlah dan Bergeraklah di HARI GERAKAN MAHASISWA 12 MEI.

Jakarta, 09 Mei 2015

ISMED MATAHARI, ST.
(Aktivis 98 Universitas Trisakti)

Comments are closed.