Menhub Jonan Jamin Aspirasi Buruh Selalu Didengar

Tim Inkop dan TKBM bersama Staf Khusus Menhub Hadi Mustofa D dan Direktur Lala Harry Budiarto usai bertemu di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (22/5) (ist)
Tim Inkop dan TKBM bersama Staf Khusus Menhub Hadi Mustofa D dan Direktur Lala Harry Budiarto usai bertemu di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (22/5) (ist)

Jakarta, FK — Gara-gara ditempa informasi simpang siur, Jumat kemarin (22/5) perwakilan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan se-Indonesia dan Induk Koperasi menemui Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi Mustofa Djuraid. Pertemuan berlangsung hangat dan akrab di ruang rapat lantai 8 Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Dalam dialog dan pembahasan yang cukup mendalam, akhirnya aspirasi buruh bongkar muat yang tergabung dalam TKBM dan Inkop mendapat jaminan dari kementerian.

Juru Bicara rombongan, Ketua Koperasi TKBM Teluk Bayur dan Ketua Badan Pengawas Inkop Chandra kembali mendesak tuntutan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 60/2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Peraturan tersebut meresahkan buruh se-Indonesia. Bahkan sebagian kalangan buruh berencana melakukan aksi demo.

Staf Khusus Menhub Hadi Mustofa menjelaskan bahwa aspirasi itu didengar kementerian. Pasal-pasal yang meresahkan buruh dihilangkan. Bukan itu saja. Peraturan Menteri 60/2014 dan 53/2015 akan diganti dengan yang baru: Permenhub 92/2015 yang kini tengah diproses untuk jadi lembaran negara di Kementerian Hukum dan HAM. “Itu perintah langsung Menteri Perhubungan Pak Jonan. Beliau mau agar semua peraturan bisa dilaksanakan di lapangan. Karena itu, aspirasi teman-teman buruh, koperasi dan serikat sebagai stake holder, sangat kami perhatikan,” jelas Hadi.

Karena itu, lanjut Hadi, pemerintah berharap koperasi dan buruh bongkar muat seluruh Indonesia bekerja seperti biasa. “Tidak ada yang berubah.”

Dinyatakan juga, ketimbang merespon informasi yang tidak benar, seluruh stake holder transportasi nasional, dalam hal ini pemerintah dan buruh bongkar muat, lebih baik mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini. Akan diadakan pelatihan dan sertifikasi buat buruh. Dananya disediakan APBN. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Inkop TKBM.

Notulen pertemuan itu dijadikan jaminan komitmen pemerintah. Koperasi TKBM dan Inkop akan mensosialisasikan ke daerah masing-masing.

Atas hasil itu, Chandra dan rombongan TKBM menyatakan puas. “Jika memang pemerintah memperhatikan kami, para buruh bongkar muat seluruh Indonesia, kami pasti mendukung,” kata Chandra.

Menhub Ignasius Jonan sedianya hadir dalam pertemuan itu. Namun tidak bisa karena harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke Surabaya dan Makassar. Di ujung pertemuan Direktur Lalu Lintas Kelautan Harry Budiarto ikut bergabung.

Rombongan TKBM dan Inkop yang hadir dalam pertemuan itu:

1. Ketua Inkop Sugito
2. Ketua Badan Pengawas Inkop Chandra (juga Ketua Koperasi TKBM Teluk Bayur)
3. H Dwi Hari Winarno (sekretairs TKBM Komura, samarinda)
4. M Nasir (Ketua TKBM Sumber Karya Tanah Grogot Kaltim)
5. Arifin Dunggio, S.Sos (Ketua TKBM Bitung)
6. Yopie Raunsai (Sekretaris TKBM Sorong)
7. Tati Juliarti (Bendahara TKBM Sunda kelapa)
8. Victoria Wewo (Ketua TKBM Kupang)
9. Mafrisal (Ketua TKBM Belawan)
10. Abdul Gani Puhi (Wakil Ketua Koperasi TKBM Bitung)
11. Safrudin (Ketua Koperasi TKBM Aceh)
12. Sukarni Data (KetuA Koperasi TKBM Gorontalo)
13. M Takdir (KetuA Koperasi TKBM Balikpapan)
14. Agus Budianto (KetuA Koperasi TKBM Dumai)

Setelah pertemuan, perwakilan TKBM bertemu dengan serikat buruh transportasi. Disepakati aksi demo nasional dibatalkan dan pencabutan gugatan uji materi di Mahkamah Agung, Senin pekan depan.

wbc/jotz

Comments are closed.