Fuad Amin Keberatan Dikenakan TPPU dan Minta Pindah Sel Tahanan

Fuad Amin (gresnews.com)
Fuad Amin (gresnews.com)

Jakarta — Fuad Amin juga minta dipindahkan ruang tahanannya. Selama ini ia ditahan di Gedung KPK Lantai 9. Selama di ruangan itu penyakitnya (jantung dan vertigo) kambuh. Tim hukum Fuad Amin mengungkap dalam eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/5).

Soal penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang, ia juga keberatan.

Berikut alasan-alasannya:

Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK tidak berwenang untuk memeriksa dan menuntut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan TPPU yang didakwakan kepada Fuad.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan TPPU sebelum diundangkannya UU itu adalah penyidik Polri dan atau Kejaksaan Negeri sesuai Pasal 33 UU Nomor 25/2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang TPPU.

Fuad juga meminta untuk dipindahkan rumah tahanan dari rutan di lantai 9 Gedung KPK karena sakit jantung dan vertigo.

“Vertigo saya malah bertambah parah, mata berkunang-kunang kalau di atas. Tidak bisa baca sama sekali,” kata Fuad saat mengadu kepada hakim.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Majelis Hakim M Muchlis menanyakan hasil pemeriksaan dokter terakhir.

“Kebetulan dipegang oleh keluarga, tapi nanti kami sampaikan ke panitera,” jawab Rudy Alfonso.

JPU KPK menjelaskan bahwa dokter telah memeriksa vertigo yang dikeluhkan Fuad, sementara dokter jantung menyarankan untuk mengukur kadar oksigen di lantai dasar maupun di atas tapi Fuad tidak mau. Fuad juga disebut tidak merespons ketika disarankan untuk dipasang pampers dan kondom kateter terkait sakit prostat yang dikeluhkannya.

“Dari pemeriksaan dokter, yang ada dalam diri terdakwa adalah sakit secara psikis yang membuat terdakwa seperti ini,” kata Ketua JPU KPK Pulung Rinandoro.

JPU juga berpendapat agar Fuad tetap ditahan di Rutan KPK dengan alasan agar bisa cepat melakukan penanganan jika terjadi sesuatu pada diri Fuad.

“Kalau (rutannya) jauh, maka koordinasinya akan lambat, padahal kami sangat membutuhkan terdakwa dalam pemeriksaan maraton,” kata Pulung.

Hakim Muchlis menyatakan dapat memahami keinginan Fuad dan JPU KPK. “Akan kami pertimbangkan hal itu,” katanya.

Sidang pun ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (21/5) dengan agenda pembacaan tanggapan dari JPU KPK.

Ant/T.D017/SP

Comments are closed.