KPK IKLAN

Berlanjutnya Kekacauan Sistem Negara dan Krisis Kepemimpinan Nasional di Era Pemerintahan Joko Widodo (4)

Haris Rusly (ist)
Haris Rusly (ist)

Pada semester pertama saat berkuasa, Presiden Joko Widodo tidak menunjukan konsepsi politik dalam melakukan rekayasa sosial politik untuk mengubah tatanan bernegara ke arah perbaikan secara menyeluruh dan mendasar, termasuk menata ulang sistem kepartaian yang telah dibajak oleh oligarki tua yang korup dan khianat.

Sikap Kami

Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan, pada tanggal 11 Desember 2013, bertempat di Gedung Joang 45, kami beserta berbagai kelompok yang bernaung di dalam Koalisi Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) telah menyampaikan sebuah pernyataan dan peringatan politik tentang ancaman berlanjutnya keadaan darurat negara jika Pemilu 2014 dijalankan sebelum diadakannya Sidang Istimewa MPR RI untuk menata ulang negara kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 agar disempurnakan. Keadaan darurat negara yang kami perkirakan berpotensi memecah belah bangsa dan negara.

Keadaan negara pada semester pertama Pemerintahan Joko Widodo mulai menunjukan tanda-tanda seperti yang kami perkirakan di atas, yaitu berlanjutnya keadaan darurat sebagaimana yang terjadi di era Presiden SBY. Kekacauan sistem negara yang ditandai oleh gejala benturan antar institusi negara dan tumpang tindih aturan, telah melahirkan krisis kepemimpinan nasional dan ketidakpastian kebijakan kembali berlanjut di era Presiden Joko Widodo. Melemahnya diskresi negara menyebabkan mafia dan oligarki tua, korup dan nepotis, yang menguasai Parpol dan parlemen, menjadi makin kuat. Penjajahan asing dari barat hingga timur makin menemukan kesempatan untuk menjarah kekayaan alam kita. Penjajahan model baru tersebut bahkan difasilitasi secara sadar oleh baik Presiden SBY maupun pelanjutnya Presiden Joko Widodo dalam modus dan kemasan investasi di bidang infrastruktur, dll.

Sementara gagasan revolusi mental yang menjadi salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo tampaknya akan terpental oleh daya rusak sistem negara yang berdiri di atas UUD amandemen, Pilkada langsung yang ugal-ugalan, serta otonomi daerah yang makin tidak terkendali. Itu semua telah merusak mentalitas dan karakter bangsa. Hingga kini kita memang belum membaca konsepsi utuh tentang gagasan revolusi mental yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa praktik dan operasional untuk mengubah mental para politisi, pejabat negara dan birokrat di sekitar Presiden Joko Widodo? Bagaimana konsep revolusi mental dalam menghadapi ancaman Pilkada langsung yang sarat politik uang dan transaksi proyek? Demikian juga bagaimana konsep revolusi mental dalam menghadapi tantangan dan ancaman pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan melebur seluruh negara ASEAN dalam sebuah kawasan perdagangan bebas.

Dalam mengatasi keadaan negara yang makin kacau, terjadinya krisis kepemimpinan nasional dan ketidakpastian kebijakan, serta untuk mewujudkan gagasan revolusi mental, hanya dapat dilakukan dengan menata ulang sistem negara kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan filosofi negara yang terkandung di dalam UUD 1945. Hanya dengan sistem negara yang kuat dan sesuai dengan sejarah dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita yang mampu menjadi benteng, fondasi dan penunjuk arah membangun Indonesia yang beradab, berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Kembali kepada konstitusi UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk kembali ke era Orde Baru. Menata ulang sistem negara yang sesuai filosofi negara yang terkandung di dalam UUD 1945 adalah untuk menciptakan keseimbangan politik antara etatisme negara dengan partisipasi masyarakat yang diakomodir ke dalam lembaga negara, yaitu MPR. Pengalaman di era Orde Lama, ketika nuansa bottom up dalam politik yang ditandai oleh kuatnya partisipasi masyarakat telah mengalahkan peranan negara dalam memimpin untuk mengubah keadaan bangsa. Sementara pengalaman di era Orde Baru ketika nuansa top down sistem politik sangat kuat yang ditandai oleh terlalu kuatnya peran negara justru telah mematikan partisipasi politik masyarakat, mematikan kemerdekaan berpendapat dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

Di era reformasi, kita kembali mengulangi kesalahan di era Orde Lama yaitu sistem politik multi-partai yang terlalu kuat bottom up-nya, ekstrem liberal, telah mengalahkan top down yang memperkuat diskresi dan peran negara dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Sikap kami, hanya ada dua jalan untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia keluar dari keadaan darurat multi-dimensi, krisis kepemimpinan nasional yang melahirkan ketidakpastian kebijakan, yaitu dengan menata ulang negara kembali kepada nilai-nilai dasar berbangsa yaitu Pancasila dan filosofi negara UUD 1945.

Langkah untuk mewujudkan agenda tersebut adalah:

Pertama, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dapat mengambil inisiatif untuk mengeluarkan dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang disertai langkah politik untuk menata ulang negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Atau, kedua, rakyat, pemuda, mahasiswa dan akademisi yang didukung oleh tentara melakukan gerakan people power untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR RI, untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam menyelenggarakan negara, yang dilanjutkan dengan menata ulang negara untuk mengakhiri kekacauan sistem negara, serta melakukan regenerasi kepemimpinan nasional untuk mengakhiri kekuasaan oligarki tua korup dan khianat.

Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, pemuda, mahasiswa, akademisi, rohaniawan dan tentara untuk bersatu padu, mengakhiri upaya adu domba politik lewat isu dikotomi antara sipil dengan militer, Jawa dengan luar Jawa, Islam dengan non-Islam, untuk berjuang dan berkorban menata ulang negara mengakhiri politik tribalisme (sukuisme dan golonganisme) serta kanibalisme yang saling memangsa sesama anak bangsa.

Dengan senantiasa memohon ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa…

Haris Rusly (aktivis Petisi 28, eksponen gerakan mahasiswa 1998, UGM Yogyakarta)

You might also like

Comments are closed.