KPK IKLAN

Berlanjutnya Kekacauan Sistem Negara dan Krisis Kepemimpinan Nasional di Era Pemerintahan Joko Widodo (3)

Haris Rusly (ist)
Haris Rusly (ist)

Ketujuh, kekacauan dan ketidakpastian kebijakan perundang-undangan di era Presiden Joko Widodo juga melanjutkan kekacauan dan ketidakpastian kebijakan di era Presiden SBY. Sebagai contoh: (1) RUU Pilkada yang diajukan di era Presiden SBY yang telah dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU Pilkada melalui paripurna DPR, namun SBY mengacaukan pranata dan tatanan perundang-undangan yang berlaku dengan mem-veto UU Pilkada dan mengajukan Perppu Pilkada langsung. Padahal tidak ada kewenanangan Presiden untuk membatalkan UU yang disahkan oleh DPR melalui Perppu.

(2) Kekacauan pranata dan tatanan perundang-undangan makin diperparah oleh DPR dengan membuat keputusan untuk merevisi Perppu Pilkada. Padahal DPR hanya berwenang menolak atau menerima Perppu yang diajukan oleh Pemerintah. Tidak ada kewenangan DPR untuk merevisi Perppu yang diajukan oleh Pemerintah.

(3) Dibatalkannya status tersangka Budi Gunawan oleh pengadilan praperadilan telah melumpuhkan diskresi KPK dan Polri dalam menegakan hukum. KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi –yang ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa, yang perkaranya tidak bisa di SP3 kan— telah tercabut nyawanya melalui keputusan hakim praperadilan tersebut.

(4) MoU antara Kementerian ESDM dengan Freeport dan Newmont justru mengalahkan UU Minerba yang telah disahkan oleh DPR. Bahkan MoU yang tidak ada nomenklaturnya dalam perundangan-undangan kita itu malah dipakai oleh Kementerian ESDM era Presiden Joko Widodo sebagai landasan kebijakan.

(5) Melalui Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengajukan RUU Pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini tentang Ekstradisi Djoko Tjandra, dan telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Baru kali ini ada sebuah UU yang khusus menangani satu kasus. Hebatnya lagi, walaupun UU Ekstradisi telah disahkan oleh DPR, namun Djoko Tjandra masih bebas merdeka tidak tersentuh.

(6) Pengajuan Calon Kepala Polri Budi Gunawan yang telah disahkan oleh DPR, tapi Presiden Joko Widodo justru membatalkan keputusannya sendiri.

(7) Mekanisme lelang jabatan yang tidak jelas aturannya menyebabkan terjadi kekacauan dalam mengangkat pejabat eselon satu. Bahkan anehnya masih ada proses melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang dapat memveto hasil lelang jabatan.

(8) Rancangan nomenklatur sepuluh kementerian hingga semester satu ini berakhir masih belum tuntas. Ini biang penyebab macet berbagai agenda pembangunan.

(9) Pembatalan keputusan Presiden tentang tunjangan mobil dinas pejabat yang ditandatangani oleh Presiden, namun dibatalkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo karena adanya tekanan publik.

(10) Pembatalan kenaikan harga BBM non-subsidi oleh Kementerian ESDM setelah surat edaran Pertamina yang menaikan harga BBM non-subsidi disebarluaskan.

(11) Beredarnya Keppres bodong terkait pengangkatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Kedelapan, tidak jauh berbeda dengan situasi, lingkungan dan medan mental para politisi dan pejabat negara era Presiden SBY, di era Presiden Joko Widodo adalah era yang merupakan kelanjutan. Bahkan puncak dari kerusakan nilai dan mental dari para politisi, pejabat dan birokrat.

Para politisi dan pejabat negara di lingkaran teras Presiden Joko Widodo saat ini katanya sedang berjuang untuk membangun infrastruktur, membangun jalan tol, membangun irigasi dan bendungan, membangun pembangkit listrik 35.000 MW, dll. Sebetulnya mereka tidak sedang membangun bangsa dan negara melalui pembangunan infrastruktur, tapi mereka sedang menjadikan institusi pemerintah sebagai alat dan memanfaat seorang Presiden yang lemah secara politik, lemah kapasitas serta tidak punya visi dan konsepsi, untuk tujuan mengeruk dan membesarkan perusahaan pribadi, memperkaya keluarga dan kelompoknya sendiri.

Bagaimana mungkin menjalankan mega proyek pembangunan infrastruktur, sementara di saat yang sama lingkaran teras Presiden Joko Widodo dikuasai oleh mayoritas politisi, birokrat dan pejabat yang bermental maling, semata punya hasrat untuk mengeruk proyek, mencari celah untuk bisa merampok dan memperkaya diri.

Demikian juga para Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai unjung tombak dalam menggerakan pembangunan di daerah, justru sibuk merampok untuk bisa menyogok pimpinan Parpol dan membeli suara rakyat agar terpilih kembali sebagai Kepala Daerah.

Kesembilan, dengan terpilih kembalinya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah menyempurnakan kelanjutan era jahiliyah zaman reformasi yang tidak mampu diatasi oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, berturut-turut Kongres atau Munas Parpol telah melahirkan kekuatan oligarki tua dan politisi korup dan nepotisme yang memimpin Parpol.

(bersambung)

You might also like

Comments are closed.