KPK IKLAN

Berlanjutnya Kekacauan Sistem Negara dan Krisis Kepemimpinan Nasional di Era Pemerintahan Joko Widodo (2)

Haris Rusly (ist)
Haris Rusly (ist)

Selama 10 tahun SBY menjadi Presiden, berbagai kritik, kecaman, bahkan hujatan, baik lisan maupun tulisan, diarahkan kepada SBY, karena sebagai Kepala Negara, SBY tidak berani bertindak tegas untuk menata ulang negara kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mengakhiri keadaan kekacauan, krisis atau darurat multi-dimensi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Saat itu, orientasi SBY hanya untuk mempertahankan kekuasaan melalui sogokan jabatan dan proyek kepada mitra koalisinya, dengan tidak peduli pada hancurnya sistem dan tatanan bernegara.

Ketiga, sistem Pemilu langsung, baik Pileg dan Pilpres, yang melahirkan Joko Widodo sebagai Presiden merupakan kelanjutan dan tidak berbeda dengan sistem Pemilu yang melahirkan SBY sebagai Presiden selama dua periode. Pemilu langsung yang sarat politik uang, pencitraan dan koalisi politik yang dimotivasi oleh transaksi jabatan dan iming-iming proyek adalah sistem dan keadaan yang melahirkan baik Joko Widodo maupun SBY sebagai Presiden RI. Akibatnya, Presiden hasil Pilpres pasti tersandera oleh berbagai kepentingan jahat yang turut menopang, baik politik maupun modal, bagi kemenangan sang Presiden.

Yang berbeda antara SBY dengan Presiden Joko Widodo adalah ketika menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun, SBY memegang kendali penuh atas Partai Demokrat, memimpin sendiri koalisi Parpol yang menopang pemerintahannya, SBY juga mengatur langsung pembagian jabatan dan proyek (power sharing) sebagai sogokan dalam mengatasi keadaan multi-partai yang membahayakan kekuasaannya. Sementara Joko Widodo, saat terpilih menjadi Presiden dapat dikatakan sebagai sebuah musibah politik, lantaran Joko Widodo sendiri tidak menjadi pemimpin yang berpengaruh di dalam Parpol yang mengusungnya, tidak memimpin langsung koalisi Parpol yang menopangnya.

Bahkan, otoritas Presiden Joko Widodo yang sangat lemah dalam mengatur pembagian jabatan dan proyek kepada para pendukungnya. Terlalu banyak pusat kekuasaan, baik kekuasaan Politik, kekuasaan Pemodal dan kekuasaan intelijen yang berada di lingakaran teras Joko Widodo, yang telah menciptakan keadaan krisis kepemimpinan nasional dan melahirkan ketidakpastian kebijakan.

Bagaimana mungkin Presiden Joko Widodo dapat melakukan sebuah lompatan yang jauh ke depan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar, jika ia sendiri tidak punya kekuatan politik untuk menggerakan ambisi dan cita-cita tersebut. Presiden Joko Widodo bukan Pimpinan Parpol yang berpengaruh di dalam tubuh PDIP. Padahal perubahan prosedural membutuhkan kekuatan di parlemen. Ia bahkan menjadi orang yang terusir dari PDIP.

Keempat, sistem negara yg dipakai oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoperasikan jalannya pemerintahan juga tak berbeda dengan sistem negara yang dipakai oleh SBY selama 10 tahun menjadi Presiden. Sistem negara yang berdiri di atas UUD amandemen yang saat ini dipakai adalah sistem multi-partai ultra liberal yang telah membunuh kedaulatan rakyat, mematikan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem yang politik yang beroperasi saat ini telah dikuasai oleh mafia dan oligarki tua dan korup, yang mengubah haluan demokrasi menjadi dari Parpol, oleh Parpol untuk kesejahteraan Parpol dan keluarganya.

Demikian juga, sistem otonomi daerah ugal-ugalan yang telah mematikan beroperasi pembangunan secara efektif dan efisien karena dibajak oleh para Kepala Daerah yang korup dan khianat. Sistem Pilkada langsung yang sarat politik uang dan konflik kepentingan juga telah memecah belah seluruh potensi bangsa untuk membangun memangung kemakmuran bersama.

Kelima, kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam membangun kesejahteraan rakyat juga tidak berbeda dan merupakan kelanjutan dari praktik kebijakan era Presiden SBY, yaitu kebijakan karitatif dan sogokan bentuk baru. Hanya berubah sampul, dari model BLT berganti dengan cara dan sampul baru berbentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dll. Demikian juga kebijakan di bidang ekonomi dan energi juga masih merupakan kelanjutan dari kebijakan Pemerintahan SBY yang menyerahkan harga BBM sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Di era Presiden Joko Widodo malah lebih ekstrem, karena negara justru berperan dalam menciptakan ketidakpastian ekonomi dengan membuat regulasi menaikan atau menurunkan harga BBM setiap bulan.

Keenam, kebijakan dalam pemberantasan korupsi juga masih merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan era Presiden SBY, yaitu terjadinya serangkaian pelemahan, serangan dan kriminalisasi terhadap institusi dan aparatur pemberantasan korupsi yang menjadi komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo bahkan terlihat membiarkan upaya pelemahan KPK berlangsung secara sistematis.

(bersambung)

You might also like

Comments are closed.